Asy’ariyah di Balik Politik Damai Nusantara

Oleh Ayik Heriansyah

Menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua dianggap sebagai jalan yang elegan dan bermartabat pasca kekalahan memalukan dan memilukan pendukung capres 02. Kelompok radikal (HTI) menawarkan oposisi ideologis yakni oposisi terhadap NKRI bukan kepada Jokowi. Bagi HTI sikap oposisi terhadap Jokowi masih nanggung. Hanya saja teologi Asy’ariyah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Nusantara tidak mendukung hal tersebut

Dari sekian banyak sebaran umat Islam, muslim di nusantara termasuk daerah pinggir sebelah timur jika di lihat dari Arab sebagai pusat agama Islam. Melingkupi tiga negara muslim yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain itu ada komunitas umat Islam di negara Filipina, Singapura dan Thailand. Jika muslim Arab disatukan dengan kearabannya (agama, suku, bahasa dan sejarah). Faktor kearaban ternyata belum bisa mengatasi sifat ashabiyah (fanatik) kesukuan mereka. Kawasan Arab sudah dikenal sebagai daerah konflik dan medan perang sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Lain halnya dengan muslim di nusantara. Secara kesukuan umat Islam yang mendiami bagian tenggara Asia ini lebih banyak suku bangsanya. Yang terbesar adalah suku Jawa dan Melayu. Di samping itu ada juga suku Aceh, Batak, Banjar, Bugis, Maluku, Rohingya, Sulu, Madura, dll.

Karena suku Jawa suku terbesar maka di Haramain sebelum abad 20, pelajar-pelajar dari nusantara disebut al-Jawi oleh guru-guru mereka. Keragaman suku bangsa otomatis menyebabkan keragaman bahasa dan budaya. Namun keragaman suku, bahasa dan budaya muslim di nusantara tidak membawa bencana sosial politik sebagaimana saudara mereka di Arab. Nusantara relatif aman dari konflik kesukuan. Kaum muslim di nusantara lebih mengedepankan keharmonian kehidupan bermasyarakat dan stabilitas politik dibandingkan ashabiyah (fanatisme) kesukuan.

Ditilik dari paham keagamaannya, muslim di Asia Tenggara sampai abad 19 relatif homogen. Sebelum pengaruh pemahaman pembaharuan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh danRasyid Ridha serta paham Wahabiyah yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab masuk nusantara. Peradaban dan keilmuan Islam telah matang pada abad 11 dan 12. Ilmu aqidah (kalam), syariah (fiqih) dan akhlak (tasawuf) terintegrasi dengan praktek tarekat. Momentum kematangan peradaban dan ilmu Islam terpusat di kota Baghdad sebagai ibukota Daulah Abbasiyah. Tidak lama setelah itu terjadi penyerangan oleh tentara Mongol terhadap Baghdad . Disana berkumpul ribuan ulama dan ahli sufi.

Pasukan Daulah Abbasiyah tidak mampu menahan serangan tentara Mongol membuat kota Baghdad hancur berantakan. Untuk menjaga kelangsungan dakwah Islam, para ulama sufi berpencar ke seluruh dunia. Termasuk ke nusantara. Ulama da’i yang berdakwah ke nusantara umumnya golongan sunni yang bermadzhab Asy’ariyah dalam aqidah, Syafi’iyah di bidang syari’ah (fiqih) serta menganut tarekat tertentu. Paham Asy’ariyah, Syafi’iyah dan tasawuf (tarekat) juga yang mereka ajarkan kepada penduduk nusantara dari awal. Tidak heran, paham-paham ini kemudian dianut mayoritas umat Islam nusantara sampai sekarang.

Corak paham Asy’ariyah, Syafi’iyah dan tasawuf adalah moderat, toleran dan terbuka. Kemudian menjadi nilai, norma dan budaya nusantara. Dalam hal politik, tercermin dari suasana nusantara yang damai. Aksi kekerasan yang bermotif politik jarang terjadi. Memang ada beberapa perang, itu antara kesultanan Islam dengan kerajaan Hindu dan penjajah Eropa. Peperangan sesama muslim sedikit sehingga tidak mempengaruhi wajah Islam damai nusantara secara keseluruhan. Siapakah sosok di balik wajah Islam damai nusantara? Salah satunya adalah Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari peletak dasar-dasar teologi Asy-‘Ariyah. Sejatinya Asy’ariyah adalah Ahlu Sunnah wal Jama’ah karena di internal sunni sebelum lahirnya ajaran Wahabiyah, hanya ada 3 aliran teologi yaitu: Khawarij, Ahlu Sunnah dan Mu’tazilah. Ahlu Sunnah di sini maksudnya Asy’ariyah.

Paham Politik Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari

Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari hidup di masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri di bawah enam orang Khalifah yaitu al-Mu’tamid. al-Mu’tadhid, al-Muktafi, al-Muqtadir, al-Qahir dan a;-Radhi dari tahun (257-328/935-940). Ketika itu Daulah Abbasiyah diliputi banyak masalah politik. Di tengah rivalitas Mu’tazilah dan Ahlu Hadits, ancaman oposisi radikal Khawarij dan Syi’ah serta separatisme para Wali (Gubernur) di berbagai wilayah Daulah Abbasiyah.

Sedangkan internal dinasti Abbasiyah terjadi perebutan kekuasaan yang tidak sehat dengan pembunuhan Khalifah oleh anggota keluarganya sendiri. Kudeta berdarah berulang kali terjadi. Khalifah al-Mutawakkil dibunuh oleh orang suruhan al-Musta’in yang notabene anaknya sendiri. Al-Muhtadi dan al-Mu’tazz turut dibantai oleh pasukannya sendiri.

Sebagaimana umumnya ahlu hadits. Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari menerima Daulah Abbasiyah sebagai institusi politik yang sah. Penerus negara Islam sejak Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Shiddiq. Berbeda dengan kaum Syi’ah yang mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Abu Bakar, Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari berpendapat bahwa Abu Bakar lebih utama (fadhil). Demikian juga dengan Umar bin Khaththan dan Usman bin Affan.

Tentang Muawiyah, Syaikh Abul Hasan berpendapat, Muawiyah memang bukan sahabat paling utama saat itu (fadhil). Masih banyak sahabat Nabi saw yang lebih unggul daripada Muawiyah ketika dibai’at jadi Khalifah. Meskipun demikian, kekhalifahan Muawiyah tetap sah secara mafdhul (diutamakan). Pendapat ini bertentangan dengan kaum Khawarij. Sepanjang kekhalifahan Umayyah sampai Abbasiyah, sah secara syar’i.

Kecenderungan pemikiran politik Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari dipengaruhi oleh teologi yang dianutnya. Khalifah sebagai wakil Tuhan di muka bumi berkuasa penuh terhadap umat. Sejalan dengan pemahamnya bahwa Allah swt Maha Kuasa berbuat apa saja kepada makhluk-Nya tanpa bisa diminta pertanggungjawabnya serta tidak bisa dinilai dengan rasa keadilan manusia. Pemikiran politik Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari pro status quo. Penyimpangan Khalifah cukup diluruskan dengan lisan bukan dengan pedang melalui mekanisme amar ma’ruf nahi munkar, nasehat dan mendoakan Khalifah.

Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari menghindari cara-cara kekerasan dalam suksesi kepemimpinan. Bai’at syar’i merupakan metode pengangkatan seorang Khalifah. Sampai pembai’atan Ali bin Abi Thalib, proses bai’at masih ideal yaitu Khalifah dibai’at setelah pemilihan secara suka rela (ridha wal ikhtiar) oleh umat. Mengingat umat adalah pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Sedangkan Khalifah dipilih umat untuk merealisasi kekuasaan dalam mengurus semua urusan mereka.

Bai’at mulai tidak ideal saat Muawiyah menerima kekuasaan dari Hasan bin Ali bi Abi Thalib sebagai bentuk rekonsiliasi umat setelah bertahun-tahun bertikai. Peristiwa ini dikenal dengan ‘am al-Jama’ah. Muawiyah memaksa sahabat yang lain untuk membai’atnya. Hak umat dalam memilih Khalifah, hilang. Khalifah bukan lagi wakil umat. Khalifah sekarang berubah menjadi raja. Bai’at hanya formalitas untuk melegitimasi Khalifah. Begitu seterusnya dengan pengecualian bai’at terhadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bai’at yang demikian tetap sah menurut Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari.

Jadi sangat beralasan, jika muslim di nusantara yang mayoritas menganut aqidah al- Asy’ariyah lebih pro status quo dibandingkan perubahan. Lebih memihak penguasa daripada kelompok oposisi. Stabilitas politik diutamakan. Suksesi kepemimpinan politik secara damai tanpa pertumpahan darah lebih baik daripada chaos karena kudeta. Wallahu a’lam bi shawab.