[SALAH] “ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI”

18

[SALAH] “ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI”

Infromasi
mengenai akan diberikannya hukuman indispliner dari Pemerintah Pusat atas
pemberlakuan lockdown daerah oleh sejumlah Kepala Daerah merupakan informasi
yang tidak benar. Deputi Bidang Komunikasi Politik Diseminasi Informasi KSP
Juri Ardiantoro menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. “Itu adalah
hoaks,” kata Juri.

=====

Kategori:
Fabricated Content/Konten Palsu

=====

Sumber: Facebook dan Whatsapp

Archive:

https://archive.vn/h54UZ

=====

Narasi:

“ISTANA
: TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN
DI KENAKAN SANKSI MULAI DARI TEGURAN HINGGA HUKUMAN INDISPLINER…

PRESIDEN
MENEGUR KERAS

KEPALA
DAERAH :

1.
GUBERNUR KALTIM

2.
WALIKOTA TEGAL

3.
WALIKOTA TASIKMALAYA

Teguran
ini resmi di layangkan Presiden Hari ini , Minggu, 29 Maret 2020.

Dalam
telponnya kepada para Kepala Daerah tersebut Presiden tak bisa menahan
amarahnya,,karena Presiden menilai keputusan para kepala daerah tersebut untuk
melakukan lock down tanpa dasar hukum ketata negaraan seperti :

1.
Meminta pertimbangan Kepala Negara untuk tingkat Provinsi

2.
Meminta pertimbangan Mentri Dalam Negri untuk tingkat Kota/ Kabupaten

3.
Ada rekomendasi dari Kementrian Kesehatan.

Atas
dasar ini, Presiden meminta para kepala daerah tersebut mencabut status lock
down atau Negara memberlakukan sanksi INDISPLINER kepada kepala daerah tsb.

Lebih
lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tugas kepala daerah melindungi
warganya..

Sebagai
contoh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang melaporkan 5 warganya positif suspect
terpapar virus Corona, maka langkah Walikota untuk nelindungi warganya bukan
melakukan lock down tapi segera berkoordimasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk
menerapkan protokoler kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah pusat.

Atas
di muatnya berita ini, maka pemerintah pusat meminta kepada warga agar tidak
panik, karena Pemerintah Pusat menjamin serta memastikan TIDAK ADA LOCK DOWN
DAERAH DENGAN ALASAN DAN PERTIMBANGAN APAPUN, KEPALA DAERAH TIDAK MEMILIKI
DASAR HUKUM DAN WEWENANG MENENTUKAN STATUS DAERAHNYA.

Demikian
Klarifikasi dari Pemerintah Pusat

Jakarta,
29 Maret 2020

Hengki
Halim

KSP
– RI

#tetap
bersama Presiden Jokowi_ #bersama bangkit melawan covid 19 #bersama bangkit
melewati masa sulit”

=====

Penjelasan:

Beredar
informasi yang menyebutkan Presiden menegur keras Kepala Daerah yang menerapkan
lockdown di daerahnya lantaran virus Corona atau wabah COVID-19. Disebutkan
pula, Kepala Daerah yang menerapkan kebijakan tersebut tidak berdasarkan dasar
hukum dan wewenang atas menentukan status daerahnya.

Melalui
hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Deputi
Bidang Komunikasi Politik Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro menyatakan
bahwa informasi tersebut adalah hoaks. “Itu adalah hoaks,” kata Juri.

Juri
mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah mengeluarkan kebijakan
seperti yang dimaksud dalam pesan berantai tersebut. Selain itu, tidak ada
pegawai atau pejabat di KSP yang bernama Hengki Halim di Istana Negara, maupun
KSP.

Informasi
tersebut juga ditanggapi oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono.
Ia menegaskan bahwa kabar soal adanya surat teguran keras dari Presiden Joko
Widodo (Jokowi) kepada 3 kepala daerah karena melakukan lockdown terkait
penanganan virus Corona atau Covid-19 adalah hoaks. “Tidak benar (isi
pesan tersebut),” kata Dini.

Menteri
BUMN, Erick Thohir pun ikut membantahnya. Ia menegaskan bahwa informasi
tersebut merupakan hoaks. “Hoaks,” tegas Erick.

Bantahan
serupa pun disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman. Ia menyatakan
bahwa informasi tersebut tidak benar. Sebab, menurut Fadjroel, tak ada
pernyataan itu yang dikeluarkan pihak Istana Kepresidenan. “Itu hoaks
ya,”kata Fadjroel.

Berdasarkan
penjelasan tersebut, informasi mengenai teguran keras kepada Kepala Daerah yang
menerapkan lockdown atas daerahnya masing-masing tidak benar. Oleh sebab
itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau
Konten Palsu.

=====

Referensi:

https://web.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1147889152210285/

https://bisnis.tempo.co/read/1325446/daerah-kena-sanksi-jika-lakukan-lockdown-ksp-itu-hoaks/full&view=ok

https://www.liputan6.com/news/read/4214322/viral-kabar-jokowi-akan-tegur-3-kepala-daerah-yang-lockdown-wilayah-hoaks?HouseAds&campaign=VirusCorona_Health_STM

https://www.merdeka.com/peristiwa/istana-hoaks-jokowi-akan-tegur-kepala-daerah-yang-lakukan-lockdown.html

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tak-ada-sanksi-bagi-kepala-daerah-yang-terapkan-kebijakan-lockdown-1t7fYeG3Vft

https://www.suara.com/news/2020/03/30/064000/presiden-tegur-tiga-kepala-daerah-karena-lockdown-erick-thohir-hoaks

https://www.gatra.com/detail/news/473727/kesehatan/jubir-presiden-perintah-pencabutan-lockdown-hoaks

[SALAH] “ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI”
[SALAH] “ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI”
[SALAH] “ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI”
[SALAH] “ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI”
[SALAH] “ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI”


Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here