[SALAH] Kapolres Solok Kota Sebut Polri Diberi Porsi Terdepan dan Teratas Dalam Menjaga Keamanan Nasional

7

Unggahan akun Facebook Muslim Menjawab Tantangan atau @Muslim.Menjawab.Tantangan yang berisi tulisan berjudul “PDIP TERUS MELAKUKAN REFORMASI TERHADAP TNI. JOKOWI AKAN MEMBERIKAN PORSI KEPADA POLRI TERDEPAN DAN TERATAS DALAM MENJAGA KEAMANAN NASIONAL NEGARA*” dari Tommy Wibowo dengan mengutip nama Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan adalah tidak benar adanya. “Tidak benar, itu hoax yang beredar. Kami tidak pernah memberikan pernyataan tersebut”, kata AKBP Dony, Senin (10/6).
Akun Twitter @DivHumas_Polri juga menguatkannya dengan mengatakan, “dengan mengatasnamakan Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan adalah Tidak Benar/ HOAX. Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan, S.I.K., M.H., tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. *Saring Sebelum Sharing* #StopHoax#DivHumasPolriUpdate@PolriMultimedia,” cuit @DivHumas_Polri, Senin (10/6).
=====
Sumber: Media Sosial Facebook
=====
Kategori: Fabricated Content
=====
Narasi:
“PDIP TERUS MELAKUKAN REFORMASI TERHADAP TNI. JOKOWI AKAN MEMBERIKAN PORSI KEPADA POLRI TERDEPAN DAN TERATAS DALAM MENJAGA KEAMANAN NASIONAL NEGARA*
By : Tommy Wibowo
*POLRI* di beri porsi terdepan dan teratas dalam menjaga Keamanan Nasional.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan ini adalah Konsep *”Demokratik policing”* adalah konsep yang bagus dalam iklim demokrasi saat ini. Sangat baik bagi POLRI guna menciptakan sistem keamanan nasional bagi bangsa Indonesia dimasa depan. Democratic Policing Karya Prof. Tito Karnavian “Wujud Pradigma Polri Di Era Demokratis.”
Demikian yang disampaikan oleh
Kapolres Solok Kota, AKBP .Dony Setiawan, pada Focus Group Discussion (FGD) dan bedah buku karya Kapolri Prof.H. Tito Karnavian, MA.,Ph.D dan Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, MA, PhD, APU di Mapolres Solok Kota. Senin (9/4/2018).
Saya sengaja ungkap lagi berita ini ke permukaan. Karena bagi saya Konsep Demokratik Policing Presiden Jokowi menyalahi Undang Undang Pertahanan ini adalah suatu konsep *”Penghancuran Negara”* secara sistematis.
Karena melumpuhkan Sistem utama Pertahanan negara dan mengesankan mengesampingkan fungsi dan tugas peranan TNI yang berperan sebagai institusi Pertahanan Nasional.
Menurut Wibisono (Pengamat Militer Indonesia),
Konsep *”Democratic policing”* ini sangat bahaya sebab akan terjadi kesenjangan sosial antar alat negara. Ini menunjukkan pemerintah sekarang telah gagal menempatkan aparatnya sesuai fungsi tugasnya.
Jokowi sendiri mengungkapkan dirinya *SETUJU* dengan hal tersebut dan sedang menunggu UU yg akan d proses kedepannya oleh DPR RI ttg penempatan POLRI sebagai lembaga teratas dan terdepan yg akan memimpin dalam menjaga Keamanan Nasional menggantikan konsep Pertahanan Nasional yg menempatkan Militer/TNI di posisi terdepan dlm menjaga ketahanan negara yang selama beberapa dekade ini berlaku.
Menurut para politikus PDIP didalam pemerintah rezim Jokowi konsep yang sudah lama *”berbau Orde Baru”* harus di buang dan ganti dgn konsep baru sesuai tuntutan keadaan zaman katanya.
Harusnya para elite PDIP yang saat ini sedang berkuasa jangan semena-mena dengan selalu mengkibiri institusi TNI secara sistematis. Lihatlah sejarah, hampir semua negara kuat itu selalu menempatkan Tentara Militer di posisi terdepan karena mereka dilatih untuk menjaga Stabilitas Nasional baik dari ancaman luar berupa invasi asing maupun dari dalam berupa upaya Separatisme. Sedangkan Polisi hanya dilatih untuk menciptakan keamanan warga negara yang bersifat kriminalitas saja. Dari situ saja sudah jelas beda cakupan Job Disk tugas dan fungsi antara Tentara dan Polisi.
Sebenarnya tugas Militer itu lebih luas dan lebih berat di banding tugas Kepolisian. Harusnya pemerintah lebih cerdas dalam membuat kebijakan. Contoh saja seperti negara-negara AS, Inggris, Francis, Jerman, Jepang, Taiwan, Korsel, Korut, China adalah sejumlah contoh negara yg bisa mempertahankan eksistensinya karena *MILITERNYA KUAT”*.
Kalo hanya mementingkan Keamanan Nasional Sebagai contoh dulu menjelang PD II negara Polandia adalah salah satu negara di Eropa yang tingkat keamanannya tinggi tapi sangat lemah di Angkatan bersenjatanya alhasil dengan mudah Jerman dapat cepat menguasai dan menduduki kemudian menghancurkan negaranya begitu juga dengan negara Francis yg dalam waktu singkat dapat di taklukan Jerman karena lemah dari segi Pertahanan nasional /Angkatan bersenjatanya.
Pemahaman secara wajar dan umum bahwa semua negara maju dan berkembang di dunia selalu berlomba-lomba memperkuat Sistem Pertahanan dan personel Militer karena ini semua merupakan tuntutan zaman kedepan dalam menjaga eksistensi negaranya.
China saja menguasai perekonomian Dunia karena adanya dukungan Militer yang kuat. Coba saja dalam perang dagang antara AS dgn China yg sekarang terjadi seandainya Militer nya lemah maka dengan mudah AS menekan dan menginvasi China.
Karena Faktor kekuatan Militer lah yang membuat Asing atau AS tak berani terhadap China. Sehingga sangat tidak tepat di tengah ketegangan dan perlombaan Militer saat ini Indonesia malah mengedepankan Kepolisian untuk kepentingan nasional bertugas sebagai HANKAM atau institusi Pertahanan Nasional.
Bagaimana eksistensi negara dan Bangsa ini kedepannya dalam menghadapi Invasi bangsa asing yg sdh jelas di depan mata ingin menguasai SDA Indonesia.
*ALASAN REZIM PDIP MEMBUAT KONSEP INI*
Lagi-lagi para politikus dan Kader PDIP yang bersikeras mewujudkan dan mempelapori konsep ini membantah dengan mengatakan bahwa : “Ancaman perang atau invasi asing itu hanyalah Dongeng yang menakuti rakyatnya saja, yakin bahwa kedepannya dunia akan aman sebagaimana harapan kita semua.”
Adapun isu penguasaan SDA Indonesia oleh asing China yang selalu dibesar-besarkan itu hanya kekhawatiran yang berlebihan dari sekelompok elit politik di Indonesia saja dan dari kelompok Islam yang memang ingin merebut kekuasaan pemerintahan kami.
Kita tidak mengatakan Tentara itu tidak perlu tetapi ancaman perang kedepannya sangat minim di bandingkan dengan ancaman keamanan seperti terorisme Islam, narkoba, perdagangan manusia, radikalisme dan gangguan keamanan lainnya yang dari tahun ke tahun malah meningkat.
Sehingga katanya perlu di beri wadah dan payung hukum kepada POLRI5 untuk memiliki peran dan wewenang yang lebih Luas lagi.
Saya berpendapat Indonesia ini bukan “negara baru jadi” atau “negara amatiran” dalam mengurus negara.
Negara kita sudah memiliki pengalaman dalam mengelolaan angkatan perang bersenjata dan pengalaman perang dalam merebut kemerdekaan negeri ini.
Kita disegani karena memiliki angkatan perang yang solid. Negara asing sampai mengakui kehebatan personil TNI. Kehebatan pasukan elite Indonesia mampu ditakuti pihak asing. Tidak pernah negara asing mengakui kehebatan POLRI.
Dalam sejarah kita dulu memiliki Angkatan Perang yang berawal dari Laskar Hisbullah dan Laskar Fisabilillah kemudian menjadi BKR kemudian menjadi TKR kemudian berubah menjadi TNI.
Karena adanya pengaruh gerakan perlawanan melalui Laskar atau Tentara itulah pihak Imperialisme asing tercampakkan keluar dari negara kedaulatan RI, bukan hanya melalui negosiasi di politik saja kalau tidak diimbangi dengan angkatan perang yang kuat dan solid.
Salah satu alasan yang lain adalah adanya kekuatiran dan ketakutan rezim pemerintah terhadap gerakan golongan umat Islam yang saat ini semakin besar ini didukung oleh TNI. Maka sebagai antisipasi rezim mengkerdilkan TNI sejak dini mungkin.
Para politikus PDIP harus memahami Teori Pertahanan Negara, dimana keamanan hanya dapat diciptakan apabila Pertahanan Militernya kuat dari berbagai ancaman yang datang dari luar dan dalam. Ini harus didukung oleh pemerintah bukan semakin di kerdilkan militer kita.
Hal yang dilupakan oleh rezim PDIP ini adalah dalam aspek psikologis dan sosial akan berdampak sangat fatal akibatnya apabila POLRI di beri porsi terdepan dan teratas dalam menjaga Keamanan Nasional yang kesannya mengesampingkan fungsi dan peranan TNI.
Hal ini akan berdampak pada arogansi Polisi kepada anggota TNI sangat dapat memicu bentrokan dan konflik lain di level bawah. Mungkin bagi level atas di kedua belah pihak kelihatan solid karena alasan politis masih bisa bersinergi. Tetapi lain halnya dengan di level bawah.
Kebijakan rezim pemerintah seperti ini justeru akan merugikan negara karena membuka peluang negara asing untuk mudah intervensi pasukannya kedalam negara kedaulatan dan peluang terjadinya konflik antara personil alat negara.
Bagaimana nih pemerintah kok seperti ini? Harus segera *DIHENTIKAN..!*
Kemarin tgl 2 januari 2019.saat berada di kuala lumpur, ketika lihat chanel tv luar
Disitu pas pemberitaan nya tentang TIONGKOK dan ekonomi nya. (yg saya yakin tdk ada di tv kita berita ini)
Rupa rupanya, amerika dan eropa serta jenderal NATO, sudah merilis negara2 kecil dan berkembang yg dikuasai dan tergadai kpd RRC.
amerika, eropa dan Nato menyoroti ,merespon atas kekejaman TIONGKOK,dan cara2 TIONGKOK mendikte, menguasai dan membelit negara2 dgn cara hutang dan perjanjian sepihak yg merugikan negara berkembang tsb.
Amerika, eropa serta Nato merilis nama2 negara di asia, Afrika yg sudah terjerat dan termakan doktrin dan alangkah terkejutnya saya ada 2 negara mayoritas islam ,pakistan dan indonesia…
Astagaa… Kita indonesia disejajarkan dgn negara rusuh, miskin terbelakang oleh TIONGKOK seperti afrika, ghana bangladesh, ..oh my god!! Yg sudah terjual,terjajah negaranya ke TIONGKOK.
Berikut tanda 2 jika suatu negara sedang di intervensi,dan di belit hutang china:
1.adanya bank2 China di negara tsb, yg setiap transaksi dgn mata uang yuan.
2.adanya ribuan tka ilegal China dinegara tsb.
3.mulai adanya benturan benturan dgn mayoritas di negara tsb, baik itu tentang agama, gaya hidup, tempat ibadah dll
4.adanya kesenjangan dan campur tangan segalla bidang.penguasaan lahan2 serta pembangunan untuk komunitas TIONGKOK itu sendiri.
5.mulai ada gesekan antar kelompok, yang semakin meruncing yg salah satunya,biasanya didukung tiongkok.
6.keamanan,ketertiban serta kenyamanan sudah berkurang. Konflik terus ada.
Silahkan anda yg merasakan dan saat ini bagaimana.
Lihatlah negara2 yg sudah tergadai, terjerat oleh hutang TIONGKOK.. Semakin miskin dan terhina kebangsaan nya.
#saveINDONESIA,” unggah akun Facebook Muslim Menjawab Tantangan (@Muslim.Menjawab.Tantangan), Rabu (29/5).
=====

Penjelasan:
Akun Facebook Muslim Menjawab Tantangan atau @Muslim.Menjawab.Tantangan membuat unggahan yang berisi sebuah tulisan berjudul “PDIP TERUS MELAKUKAN REFORMASI TERHADAP TNI. JOKOWI AKAN MEMBERIKAN PORSI KEPADA POLRI TERDEPAN DAN TERATAS DALAM MENJAGA KEAMANAN NASIONAL NEGARA” dari Tommy Wibowo dan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah memberikan tanda kehormatan.
Dalam unggahan akun Facebook Muslim Menjawab Tantangan tersebut, tertuliskan pernyataan yang membawa nama Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan. AKBP Dony disebutkan membuat pernyataan yang intinya mengatakan “Polri Diberi Porsi Terdepan dan Teratas Dalam Menjaga Keamanan Nasional.”
Berikut isi lengkap pernyataannya:
“*POLRI* di beri porsi terdepan dan teratas dalam menjaga Keamanan Nasional. Presiden RI Joko Widodo mengatakan ini adalah Konsep *”Demokratik policing”* adalah konsep yang bagus dalam iklim demokrasi saat ini. Sangat baik bagi POLRI guna menciptakan sistem keamanan nasional bagi bangsa Indonesia dimasa depan. Democratic Policing Karya Prof. Tito Karnavian “Wujud Pradigma Polri Di Era Demokratis.”
Demikian yang disampaikan oleh Kapolres Solok Kota, AKBP .Dony Setiawan, pada Focus Group Discussion (FGD) dan bedah buku karya Kapolri Prof.H. Tito Karnavian, MA.,Ph.D dan Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, MA, PhD, APU di Mapolres Solok Kota. Senin (9/4/2018).”
Menanggapi hal tersebut, AKBP Dony menegaskan dirinya tidak pernah menulis atau membuat pernyataan seperti itu. “Tidak benar, itu hoax yang beredar. Kami tidak pernah memberikan pernyataan tersebut”, kata AKBP Dony, Senin (10/6).
Divisi Humas Polri melalui akun Twitter @DivHumas_Polri juga memberi klarifikasi bahwa AKBP Dony tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. “dengan mengatasnamakan Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan adalah Tidak Benar/ HOAX. Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan, S.I.K., M.H., tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. *Saring Sebelum Sharing* #StopHoax#DivHumasPolriUpdate@PolriMultimedia,” cuit @DivHumas_Polri, Senin (10/6).

=====
Referensi:
1.https://www.facebook.com/Muslim.Menjawab.Tantangan/photos/a.10154251338600105/10162032804590105/?type=3&theater
2. https://www.padang-today.com/beredar-tulisan-dan-pernyataan-mengatasnamakan-dirinya-kapolres-solok-kota-tidak-benar-itu-hoax/
3.https://tribratanews.sumbar.polri.go.id/index.php/2019/06/10/beredar-tulisan-dan-pernyataan-mengatasnamakan-dirinya-kapolres-solok-kota-tidak-benar-itu-hoax/
4.https://twitter.com/DivHumas_Polri/status/1138002559346417665

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/911891985810004/




Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here