[SALAH] Prof. Robinson: Pemimpin Indonesia Lemah, Tak Kompeten, Tak Berkelas

397

[SALAH] Prof. Robinson: Pemimpin Indonesia Lemah, Tak Kompeten, Tak Berkelas

Pemeriksaan fakta dilakukan oleh anggota FAFHH Anissa Antania Hanjani

Artikel dari zonasatunews[dot]com menyadur artikel dari Kompas dan Republika, kemudian ditambah berbagai kalimat yang menyebabkan terjadinya pelintiran informasi sebenarnya. Adapun, dari hasil rangkuman kuliah umum Prof. Richard Robison di laman Indonesia at Melbourne (indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au) tidak menyebutkan seperti yang diklaim pada judul artikel zonasatunews[dot]com.

Iklan Layanan Masyarakat

====

Kategori: Konten
yang Menyesatkan

====

Sumber: Facebook

https://www.facebook.com/groups/1524889334429669/permalink/2426211117630815/

Archive:

http://archive.md/T4nbU

http://archive.md/hOp3w

====

Narasi:

ZONASATUNEWS.COM–
Empat tahun lalu, tepatnya tanggal 5 Juli 2016, di Universitas Melbourne,
Australia, seorang Indonesianis (pengamat Indonesia) terkemuka, Profesor
Richard Robison memberikan kuliah umum didepan mahasiswa Indonesia.

Acara itu
diprakarasai oleh para mahasiswa Indonesia di kampus tersebut. Kuliah umum dan
diskusi yang berlangsung dua jam tersebut juga dihadiri Konsul Jenderal RI
untuk Victoria dan Tasmania Dewi Wahab.

Richard terkenal
dengan karya-karyanya mengenai ekonomi politik Indonesia, di antaranya
“Indonesia: The Rise of Capital” yang telah menjadi buku referensi yang
berpengaruh.

Richard adalah
profesor emeritus pada Asia Research Centre di Universitas Murdoch. Dia juga
pernah menjabat Profesor dan Direktur Australian Research Council’s Special
Centre for Research on Politics and Society in Contemporary Asia.

Indonesia lemah

Ricard Robison
menilai kepemimpinan nasional di Indonesia dewasa ini sangat lemah, tidak kompeten
dan tidak berkelas global, tak punya kelas di tingkat Asia apalagi di pentas
global. Dia memprediksi Indonesia tidak akan menjadi kekuatan baru, baik di
regional apalagi di pentas global, sebagaimana diperkirakan selama ini.

“Tidak terlihat
adanya intensi dan kapasitas pemimpin politik dan ekonomi untuk memproyeksikan
kekuatan Indonesia menjadi salah satu penyebabnya,”kata Richard.

Richard mengkritik
anggapan populer saat ini mengenai “kebangkitan Indonesia” sebagai kekuatan
regional dan internasional. […] (sambungannya ada di bagian catatan)

===

Penjelasan:

Beredar sebuah
link artikel dari zonasatunews.com berjudul Prof. Robinson: Pemimpin Indonesia
Lemah, Tak Kompeten, Tak Berkelas. Link artikel tersebut dibagikan oleh akun
Facebook Sultan Agung dan sudah dibagikan sebanyak 5 kali dan ditanggapi 40
akun.

Melalui proses
pencarian, diketahui kuliah umum yang disebutkan dalam artikel tersebut
benar-benar terjadi. Diketahui kuliah umum tersebut diselenggarakan oleh
Indonesia at Melbourne, sebuah forum akademik yang membahas seputar Indonesia di
University of Melbourne, Australia.

Namun, konteks
asli dari kuliah umum tersebut berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh artikel
terbitan zonasatunews[dot]com. Berdasarkan lansiran dari situs resmi Indonesia
at Melbourne, Prof. Robison membahas mengenai alasan utama mengapa Indonesia
tidak dapat menjadi raksasa Asia, bukan mengenai pemimpin Indonesia secara
khusus.

Berikut lampiran
narasi asli dari kuliah umum tersebut, yang ditulis langsung oleh Prof. Robison
di situs resmi Indonesia at Melbourne:

[…] Speculation
that Indonesia will be the next great economic and political power in Asia –
the so-called “Third Giant” – has been growing over the past few years. This is
more than just an obsession of academics, journalists and think tanks. It is a
topic discussed by political leaders and business in Indonesia and Australia.
The prospect of Indonesia becoming a vast new market is attractive to investors
and exporters. And the idea that Indonesia might become a new political power
in the region is significant when China is flexing its muscles in the South
China Sea.

Several different
and overlapping arguments are put forward to support claims that Indonesia is a
rising power. One rests on Indonesia’s relatively large and growing economy. It
has the16th largest GDP in the world, placing it above any of its Southeast
Asian neighbours. New York University economist Nouriel Roubini is widely cited
in his claim that Indonesia could even outperform China, given its low debt, a
young demographic and low inflation. Similar enthusiastic prognoses have also
been made by business organisations and private consulting groups, including
McKinsey (link is external).

A second argument
emphasises the importance of a new mood of popular nationalism and a growing
aspiration among elites for Indonesia to be acknowledged as an important
country. This has been reflected in the public statements of President Joko
Widodo, as well as former presidential candidate Prabowo Subianto and, before
them, former President Susilo Bambang Yudhoyono. In the view of analysts like
Greg Fealy and Hugh White, among others, this changed mood provides political
incentives for these “great power” aspirations.

Scholars such as
Amitav Acharya and Rizal Sukma argue that Indonesia’s success in building a
working democratic system allows it to claim a special form of soft power.
Widely respected and trusted, they propose that Indonesia has been accepted as
a leader and bridge builder and model for others. This status is enhanced by
Indonesia’s apparent success in fusing political democracy with a
Muslim-majority society.

Yet if we look
carefully at the “Indonesia Rising” literature there is a shortage of hard
evidence. And in any case, most writers are cautious, even pessimistic. Their
arguments are more about why Indonesia should or could have become an important
player in the region and why it has not. In the case of the soft power
arguments, the claims are mostly opaque and unverifiable.

For liberal
economists like Hal Hill and Chatib Basri, the economic promise of earlier
years has not been fulfilled because market reform has been undermined by
continuing state intervention and protective policies. This is compounded by
supply side costs imposed on investors by weak institutions, bad governance and
corruption, as vested interests override the rational decisions of technocrats.

And political
analysts like Fealy and White see the new assertiveness of politicians and
Indonesia’s great power ambitions being undermined by the uncertainties of its
economic trajectory, the weakness of its military power and its underdeveloped
diplomatic capacity.

While I share the
scepticism that Indonesia is on the way to some sort of big power status in
Asia, I do so for different reasons. I argue that the problem is not simply one
where market reform has been obstructed by vested interests. After all, most of
the world’s great economic powers have emerged on the back of interventionist
states, policies of protection in trade and investment, and widespread
corruption.

Nor is it a
problem that might simply be addressed by technical and institutional fixes
aimed at lifting the capacity of Indonesia’s military and its diplomatic
apparatus, constructing effective governance, or strengthening its economy.

It needs to be
asked whether smaller powers can realistically ever overtake the entrenched
economic and political powers where the structural gap in military power,
technology and knowledge and the strength of educational and public
institutions is so vast.

Putting this
aside, I propose that grand projects by governments to expand national power
are undertaken when they are structurally important to the rise of the ruling
political and economic forces. This was the case for the rulers of the British
and Dutch mercantile economies in the eighteenth century, which required vast
colonial empires to feed their nascent trading and manufacturing industries and
to consolidate the new commercial or bureaucratic elites. The same can be said
for the United States in the first part of the twentieth century, where the
political control of governments from Central America to the Middle East was
part of the rise of US industrial and corporate power. For Japan in the decades
before World War Two, political empires established in Manchuria and Korea were
integral to the expansion of its industrial empire. […]

Terjemahan:

Spekulasi bahwa
Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dan politik berikutnya di Asia – yang
lebih umum disebut “Raksasa Ketiga – telah berkembang dalam beberapa tahun
terakhir. Spekulasi ini lebih dari sekadar obsesi para akademis, jurnalis, dan
think tanks. Topik ini menjadi perbincangan hangat para pemimpin politik dan
pebisnis di Indonesia dan Australia. Prospek Indonesia sebagai pasar baru
menjadi hal yang menarik bagi para investor dan eksportir. Juga, gagasan bahwa
Indonesia akan menjadi kekuatan politik baru di kawasan menjadi penting ketika
China mulai menguatkan cengkeramannya di Laut China Selatan.

Beberapa argumen
yang berbeda dan saling tumpang tindih diberikan untuk mendukung fakta bahwa
Indonesia adalah kekuatan yang sedang bangkit. Salah satunya adalah fakta bahwa
Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Saat ini,
pendapatan kotor per kapita Indonesia berada dalam posisi 16 di seluruh dunia,
lebih tinggi dari negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Ekonom dari New York
University, Nouriel Roubini, merupakan ahli yang sering dirujuk karena klaimnya
yang mengatakan bahwa Indonesia bahkan dapat tumbuh lebih baik dari China,
berdasarkan fakta kondisi utang luar negerinya yang rendah, pertumbuhan
demografisnya yang muda, serta inflasi yang rendah. Klaim menggembirakan serupa
juga dibuat oleh beberapa organisasi bisnis dan kelompok konsultan swasta,
termasuk McKinsey.

Argumen kedua
menekankan kepada kesadaran nasionalisme dan tumbuhnya aspirasi di kalangan
elit pemerintahan untuk diakui sebagai negara yang penting. Hal ini tercermin
dalam pernyataan Presiden Joko Widodo, mantan kandidat presiden Prabowo
Subianto, serta mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pandangan
analis seperti Greg Fealy dan Hugh White, perubahan suasana ini merupakan
insentif politik bagi aspirasi Indonesia sebagai kekuatan baru.

Akademisi seperti
Amitav Acharya dan Rizal Sukma berargumen bahwa kesuksesan Indonesia dalam
membangun sistem demokrasi membuatnya mendapatkan klaim dalam bentuk soft power.
Bentuk soft power tersebut adalah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia
untuk diterima sebagai pemimpin, jembatan, dan model bagi negara lainnya.
Status ini didukung dengan kesuksesan Indonesia dalam membangun sistem
demokrasi dengan masyarakat mayoritas Muslim.

Namun, jika kita
melihat lebih dalam literatur dari tema kebangkitan Indonesia, terdapat sedikit
bukti nyata. Dalam kasus ini, beberapa penulis berhati-hati, bahkan pesimis.
Argumen mereka lebih kepada mengapa Indonesia harus menjadi pemain penting di
kawasan, tetapi belum terjadi sampai sekarang. Dalam kasus argumen mengenai
soft power, klaim mereka kebanyakan lemah dan tidak dapat diverifikasi.

Bagi para ekonom
liberal seperti Hal Hill dan Chatib Basri, prospek ekonomi yang diklaim sejak bertahun-tahun
sebelumnya tidak terjadi karena reformasi pasar terus diganggu oleh intervensi
negara dan kebijakan proteksi. Hal ini diperparah dengan ekonomi biaya samping
terhadap investor karena institusi yang lemah, tata kelola pemerintahan yang
buruk, serta korupsi diakibatkan berbagai kepentingan yang lebih diutamakan
dari keputusan rasional dari para teknokrat.

Analis politik
seperti Fealy dan White juga melihat ketegasan para politisi Indonesia untuk
mewujudkan aspirasi Indonesia sebagai kekuatan baru terhalang oleh
ketidakpastian arah ekonomi, lemahnya kekuatan militer, serta kapasitas
diplomasi yang belum berkembang.

Ketika saya
membagikan pendapat skeptis mengenai Indonesia mendapat status sebagai kekuatan
baru di Asia, saya memiliki beberapa alasan yang berbeda. Saya berpendapat
bahwa masalahnya tidak hanya disebabkan oleh reformasi pasar yang terhalang
berbagai kepentingan. Sebab, kebanyakan dari negara dengan kekuatan ekonomi
yang besar timbul di tengah intervensi negara, kebijakan proteksi perdagangan
dan investasi, serta korupsi yang merajalela.

Masalah tersebut
juga tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan teknis dan institusional
untuk meningkatkan kapasistas militer dan diplomasi, serta membangun tata
kelola pemerintahan yang baik, atau meningkatkan ekonomi.

Masalah tersebut
harus mulai diselidiki apakah kekuasaan yang lebih kecil dapat secara realistis
dapat mengambil alih kekuatan ekonomi dan politik yang terdapat jarak
struktural yang lebar dalam militer, teknologi, pengetahuan dan kekuatan
institusi publik dan pendidikannya.

Selain itu, saya
berpendapat bahwa rencana besar pemerintah untuk memperluas kekuatan nasional
dilakukan ketika hal tersebut secara struktural penitng untuk menaikkan
popularitas pemerintah yang berkuasa secara politik dan ekonomi. Hal ini
terjadi kepada penguasa era merkantilisme ekonomi di Belanda dan Inggris pada
abad ke-18, di mana dibutuhkan daerah jajahan yang luas untuk memenuhi
kebutuhan perdagangan dan industri, serta mengkonsolidasi elit birokrasi yang baru.
Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Amerika Serikat di paruh pertama abad
ke-20, di mana kontrol politik pemerintahan dari Amerika Tengah ke Timur Tengah
yang menjadi bagian dari kebangkitan industri dan korporasi nasional. Untuk
Jepang, satu dekade sebelum Perang Dunia Kedua, kekuasaan politik yang
didirikan secara Manchuria dan Korea sejalan dengan ekspansi industri. […]

Selain itu,
artikel yang terdapat dalam zonasatunews diketahui menyadur pemberitaan dari
Kompas dengan judul ‘Profesor Australia: Indonesia Tak Punya Kapasitas untuk
Jadi Kekuatan Baru di Dunia
’ yang terbit pada 8 Juli 2016.

Jika dibandingkan
dengan berita Kompas, terdapat penambahan kalimat dalam artikel zonasatunews
yang mengakibatkan perubahan konteks asli. Berikut dikutip pemberitaan asli
dari Kompas mengenai kuliah umum tersebut:

[…] Profesor
Australia: Indonesia Tak Punya Kapasitas untuk Jadi Kekuatan Baru di Dunia

MELBOURNE,
KOMPAS.com – Indonesia diprediksi tidak akan menjadi kekuatan baru, baik di
regional apalagi di pentas global, sebagaimana diperkirakan selama ini.

Tidak terlihat
adanya intensi dan kapasitas pemimpin politik dan ekonomi untuk memproyeksikan
kekuatan Indonesia menjadi salah satu penyebabnya.

Demikian
kesimpulan yang dapat ditarik dari kuliah umum Profesor Richard Robison di
kampus Universitas Melbourne, Selasa (5/7/2016) malam.

Kegiatan ini
dilaksanakan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Melbourne yang dipandu
oleh dosen di universitas tersebut, Profesor Vedy R Hadiz.

Richard terkenal
dengan karya-karyanya mengenai ekonomi politik Indonesia, di antaranya
“Indonesia: The Rise of Capital” yang telah menjadi buku referensi
yang berpengaruh.

Dalam
pemaparannya, Richard mengkritik anggapan populer saat ini mengenai
“kebangkitan Indonesia” sebagai kekuatan regional dan internasional.

Banyak pakar
berpendapat, kebangkitan tersebut didorong kemampuan menjaga pertumbuhan
ekonomi dan keberhasilan melewati transisi demokrasi.

Selain itu,
Indonesia juga dipuji sebagai model bagaimana demokrasi berjalan di negara
mayoritas Muslim.

Namun, Richard
mempertanyakan dasar-dasar pandangan tersebut. Dia menyebutkan, kekuatan
ekonomi dan sosial di Indonesia dibangun dengan cara yang tidak mensyaratkan
proyeksi eksternal kekuatan negara.

Catatan historis
membuktikan, konstelasi domestik kepentingan-kepentingan sosial cenderung
menentukan apakah proyeksi kekuatan negara diperlukan dalam kebangkitannya.

Dalam sesi
diskusi, salah satu peserta menanyakan apakah Indonesia memang tidak memiliki
intensi dan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan negara ke panggung
internasional?

“Kita
menyadari bahwa jika sebuah negara memproyeksikan kekuatannya ke panggung
internasional, maka negara itu bisa menjadi negara yang kuat,” jawab
Richard.

“Dan, negara
yang kuat itu diukur dari kemampuannya memengaruhi the setting of rules dan
seterusnya,” sambung dia.

“Dalam
realitasnya yang kita lihat, ada dua atau tiga blok dengan satu blok yang
sangat dominan. Coba lihat Uni Eropa yang masih terus bertarung dengan AS dalam
isu perdagangan dan hak cipta intelektual,” ungkap dia.

“AS
benar-benar memegang hegemoni dalam bidang ini,” tegas dia.

Dengan demikian,
kata Richard,  banyak negara sangat sulit
untuk bisa masuk dan memengaruhi hal itu.

“Yang paling
bisa mereka lakukan adalah memenangi perdebatan di forum ini atau di forum itu,
dan mencoba menegosiasikan satu hal,” kata dia lagi.

Dia lalu
mengatakan, “pertarungan besar” berada di luar jangkauan kebanyakan
negara, termasuk Indonesia.

“Inilah salah
satu alasan mengapa kita melihat argumen mengenai kebangkitan Indonesia sebagai
kekuatan baru Asia memiliki kelemahan,” ungkapnya.

“Indonesia
mungkin memiliki intensi untuk menunjukkan pengaruhnya, tetapi dalam bidang
apa?” sambung Richard.

Menurut dia, tidak
ada pengembangan suatu tujuan yang jelas untuk misalnya mengekspor keahlian
tertentu.

“Saya
berpendapat bahwa tidak adanya intensi ini karena tidak ada desakan dari dalam,
bisa dikatakan perekonomian domestik itu, semuanya menyangkut perdebatan
mengenai deal-deal terbaik secara domestik semata-mata,” paparnya.

“Dan tentu
saja, tidak perlu dipertanyakan bahwa Indonesia tak memiliki kapasitas memproyeksikan
kekuatan dirinya ke panggung internasional,” ujar Richard.

Kuliah umum dan
diskusi yang berlangsung dua jam tersebut juga dihadiri Konsul Jenderal RI
untuk Victoria dan Tasmania Dewi Wahab.

Dalam diskusi,
Konjen Dewi mengaku berbeda pendapat dengan Richard. Dia lalu mengajukan
sejumlah contoh keberhasilan diplomasi RI di berbagai isu internasional.

Namun, Richard
menegaskan, poin utama dari kuliahnya adalah pada dasar-dasar argumen tentang
kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan baru. Menurut Richard, hal itu sangat
lemah.

Dia menyatakan
tidak melihat adanya perencanaan maupun upaya sistematis secara domestik untuk
memproyeksi kekuatan negara RI ke pentas internasional.

Richard kini
adalah profesor emeritus pada Asia Research Centre di Universitas Murdoch. Dia
juga pernah menjabat Profesor dan Direktur Australian Research Council’s
Special Centre for Research on Politics and Society in Contemporary Asia. […]

Selain pemberitaan
dari Kompas.com tersebut, ditemukan artikel lain yang serupa, yakni di
Republika dengan tajuk ‘Pakar Australia Prediksi Indonesia tak Akan Jadi
Kekuatan Baru di Asia
.’ Secara isi, artikel yang tayang pada 7 Juli 2016 di
laman Republika tersebut tidak jauh berbeda dengan artikel di Kompas.com.

Perbedaan mencolok
hanya pada artikel di zonasatunews. Dengan kata lain, artikel dari zonasatunews
telah melakukan penyaduran dari sumber Kompas.com dan Republika dengan menambah
kalimat-kalimat yang mengubah konteks asli dari peristiwa aslinya.

Dengan demikian,
artikel di zonasatunews berisikan pelintiran informasi. Oleh sebab itu, maka
konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten
yang Menyesatkan.

=====

Referensi:

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1093214414344426/

https://internasional.kompas.com/read/2016/07/08/13300091/profesor.australia.indonesia.tak.punya.kapasitas.untuk.jadi.kekuatan.baru.di.dunia?page=all

https://internasional.republika.co.id/berita/o9xh72/pakar-australia-prediksi-indonesia-tak-akan-jadi-kekuatan-baru-di-asia

https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-indonesia-will-not-be-asias-next-giant/

=====

Catatan:

(Lanjutan narasi)
[…] Banyak pakar berpendapat, kebangkitan tersebut didorong kemampuan menjaga
pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan melewati transisi demokrasi.

Selain itu,
Indonesia juga dipuji sebagai model bagaimana demokrasi berjalan di negara
mayoritas Muslim.

Namun, Richard
mempertanyakan dasar-dasar pandangan tersebut. Dia menyebutkan, kekuatan
ekonomi dan sosial di Indonesia dibangun dengan cara yang tidak mensyaratkan
proyeksi eksternal kekuatan negara.

Catatan historis
membuktikan, konstelasi domestik kepentingan-kepentingan sosial cenderung
menentukan apakah proyeksi kekuatan negara diperlukan dalam kebangkitannya.

Diluar jangkauan
Indonesia

Dalam sesi
diskusi, salah satu peserta menanyakan apakah Indonesia memang tidak memiliki
intensi dan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan negara ke panggung
internasional?

“Kita menyadari
bahwa jika sebuah negara memproyeksikan kekuatannya ke panggung internasional,
maka negara itu bisa menjadi negara yang kuat,” jawab Richard.

“Dan, negara yang
kuat itu diukur dari kemampuannya memengaruhi the setting of rules dan
seterusnya,” sambung dia.

“Dalam realitasnya
yang kita lihat, ada dua atau tiga blok dengan satu blok yang sangat dominan.
Coba lihat Uni Eropa yang masih terus bertarung dengan AS dalam isu perdagangan
dan hak cipta intelektual,” ungkap dia.

“AS benar-benar
memegang hegemoni dalam bidang ini,” tegas dia.

Dengan demikian,
kata Richard, banyak negara sangat sulit untuk bisa masuk dan memengaruhi hal
itu.

“Yang paling bisa
mereka lakukan adalah memenangi perdebatan di forum ini atau di forum itu, dan
mencoba menegosiasikan satu hal,” kata dia lagi.

Dia lalu
mengatakan, “pertarungan besar” berada di luar jangkauan kebanyakan negara,
termasuk Indonesia.

“Inilah salah satu
alasan mengapa kita melihat argumen mengenai kebangkitan Indonesia sebagai
kekuatan baru Asia memiliki kelemahan,” ungkapnya.

“Indonesia mungkin
memiliki intensi untuk menunjukkan pengaruhnya, tetapi dalam bidang apa?”

sambungnya.

Tidak ada tujuan
yang jelas

Menurut dia, tidak
ada pengembangan suatu tujuan yang jelas untuk misalnya mengeksplor keahlian
tertentu.

“Saya berpendapat
bahwa tidak adanya intensi ini karena tidak ada desakan dari dalam, bisa
dikatakan perekonomian domestik itu, semuanya menyangkut perdebatan mengenai
deal-deal terbaik secara domestik semata-mata,” paparnya.

“Dan tentu saja,
tidak perlu dipertanyakan bahwa Indonesia tak memiliki kapasitas memproyeksikan
kekuatan dirinya ke panggung internasional,” ujar Richard.

Dalam diskusi,
Konjen Dewi mengaku berbeda pendapat dengan Richard. Dia lalu mengajukan
sejumlah contoh keberhasilan diplomasi RI di berbagai isu internasional.

Namun, Richard
menegaskan, poin utama dari kuliahnya adalah pada dasar-dasar argumen tentang
kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan baru. Menurut Richard, hal itu sangat
lemah.

Dia menyatakan
tidak melihat adanya perencanaan maupun upaya sistematis secara domestik untuk
memproyeksi kekuatan negara RI ke pentas internasional.

Penulis : Budi
Puryanto

Editor : Setyanegara

[SALAH] Prof. Robinson: Pemimpin Indonesia Lemah, Tak Kompeten, Tak Berkelas
[SALAH] Prof. Robinson: Pemimpin Indonesia Lemah, Tak Kompeten, Tak Berkelas
[SALAH] Prof. Robinson: Pemimpin Indonesia Lemah, Tak Kompeten, Tak Berkelas
[SALAH] Prof. Robinson: Pemimpin Indonesia Lemah, Tak Kompeten, Tak Berkelas
[SALAH] Prof. Robinson: Pemimpin Indonesia Lemah, Tak Kompeten, Tak Berkelas

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here