Etika Berpolitik Warga NU

H Dasuki AS – Wakil Sekretaris PWNU Jabar

Nahdlatul Ulama sebaga jam’iyya diniyyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) dalam lintasan sejarah kebangsaan senantiasa ikut aktif dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk penguaatan kualitas politik kebangsaan dan memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaq al karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah

Adanya berbagai perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama dan warga bangsa pada umumnya.

Dalam konteks Pilkada di Jawa Barat, PWNU Jabar mendorong warganya utk berparsipasi aktif dalam mengartikulasikan hak-hak politiknya. Namun demikian, khittah NU secara organisasi tidak berpolitik praktis.

PWNU Jabar mengimbau agar seluruh struktur organisasi NU maupun warganya tidak mencantumkan logo NU maupun Badan Otonom (Banom) NU demi kepentingan politik kelompoknya, khususunya saat masa kampanye Pilkada Jabar 2018 ini.

Pelarangan penggunaan logo Nahdlatul Ulama dalam kampanye politik sudah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU yang telah diputuskan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang.

Pelarangan menggunakan logo NU dalam kontestasi politik praktis tersebut sejatinya demi menjaga marwah dan kemaslahatan organisasi serta kondusifitas daerah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi yang lebih berkualitas.

Sumber : NU Jabar Online