Basarah: RUU HIP Perlu Lindungi Pancasila dari Kepentingan Ideologi Bangsa Lain

Dalam webinar yang menghadirkan sejarawan LIPI Prof Asvi Warman Adam dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi sebagai narasumber lain itu, Basarah dengan lugas mengatakan bahwa dari pidato Presiden Soekarno di forum dunia itu, semua elemen bangsa mestinya dapat menyimpulkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang mengikuti, apalagi dipimpin, oleh ajaran ideologi komunisme maupun liberalisme. “Pancasila menurut Bung Karno digali dari saripati nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang telah hidup ratusan tahun lamanya di bumi nusantara. Jadi, buat apa kita menoleh pada ideologi bangsa lain,” tegas doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini. 

Basarah menambahkan, sejak 18 Agustus 1945, Pancasila telah diresmikan sebagai dasar dan ideologi negara para Pendiri Bangsa melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Peresmian Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan melalui proses pergumulan pemikiran dan batin yang panjang di antara para Pendiri Bangsa yang prosesnya dimulai dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK, kemudian berkembang dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang terdiri atas Bung Karno sebagai Ketua, dan Bung Hatta, Prof Yamin, AA Maramis, A Soebardjo, KH Wachid Hasyim, Agus Salim, KH Kahar Moezakkir dan R Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai anggota, hingga konsensus final  Pancasila pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang juga diketuai oleh Bung Karno. 

“Konsensus dasar Pancasila bangsa Indonesia itulah yang menjadi pegangan bangsa Indonesia hingga hari ini dimana keputusan kenegaraannya telah dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Jokowi tersebut telah melengkapi Surat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang penetapan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi,” jelas Basarah.