Posisi NU dan Keseimbangan Sosial-Politik

Selama ini para kiai bukan saja habis-habisan mendukung pasangan 01 di pilpres, tapi juga terus menjaga NKRI dari paham radikal. Maka, sudah sepatutnya Presiden berkonsultasi dengan para kiai, bukan malah, by design, membuat para kiai merasa seperti mendorong mobil mogok, yang setelah mesinnya hidup, mobil segera berlalu tanpa salam, apalagi mengajak turut serta.

Tapi, benarkah Kiai NU mutung atau ngambek? Tidak. Para kiai selalu mengambil posisi “tidak terlalu bergembira atas apa yang diraih, dan tidak terlalu sedih atas apa yang lepas.” Inilah sikap zuhud keagamaan yang juga terwujud dalam politik. Yang dipikirkan oleh para kiai sebenarnya, paling tidak, ada dua hal utama.

Pertama, selama ini pemerintah terkesan membiarkan gerakan radikal, itulah sebabnya para kiai NU, termasuk kepanjangan tangan mereka seperti Gerakan Pemuda Ansor, hadir di depan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika negara sudah menyatakan hadir untuk melawan gerakan radikal, maka Banser kembali ke kandang, akademisi NU kembali ke kampus, dan para kiai kembali fokus ke pesantren. NU memberi kesempatan untuk pemerintah berdiri di depan melawan gerakan radikal.

Kedua, PBNU kembali fokus kepada urusan pemberdayaan umat, termasuk di dalamnya menyeimbangkan kekuatan gerakan sosial politik di luar pemerintahan. Dalam demokrasi keseimbangan ini penting.

Ibarat kata, jikalau ada badai menerpa kapal, di saat para penumpang berlari semua ke arah depan, maka agar kapal tidak oleng, PBNU malah berlari ke arah belakang demi menjaga keseimbangan.