Posisi NU dan Keseimbangan Sosial-Politik

Namun, sikap NU tetap kukuh soal penghormatan terhadap negara hukum. Menolak ideologi khilafah atau komunis yang hendak mengganti Pancasila, serta menolak ujaran kebencian dan berita hoks. Pernah KH Hasyim Muzadi (Allah yarham) suatu saat dawuh: “kalau terlalu jauh dengan pemerintah, sulit untuk amar ma’ruf. Terlalu dekat, sulit untuk nahi munkar.”

Berbagai sikap PBNU belakangan ini seolah mengajak kita memandang Kiai Ma’ruf Amin dan Prabowo yang berada di dalam pemerintah untuk amar ma’ruf. Sementara, dengan kacamata yang sama, kita bisa memandang PBNU (dan FPI serta LSM misalnya) yang di luar pemerintah untuk menjalankan nahi munkar. Semuanya elok dan baik-baik saja.

Keseimbangan sosial politik menjadi tercipta. Misalnya ketimpangan sosial, korupsi, ketidakadilan hukum, dan lemahnya literasi menjadi persoalan kita bersama, yang membutuhkan kerjasama semua elemen anak bangsa.

Tapi, apakah NU akan meninggalkan posisinya menjaga NKRI? Kaidah lain mengatakan “sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya”. PBNU tidak meninggalkan perjuangan menjaga NKRI, namun arah perjuangannya kembali ke basic, yaitu memberdayakan umat di tengah musim pancaroba politik. Ingat ya, kita harus memberdayakan, bukan memperdayakan. Soalnya, gara-gara hanya beda satu huruf, tapi efeknya bisa panjang, lho!