Posisi NU dan Keseimbangan Sosial-Politik

Menolak mafsadah (kejelekan) lebih diutamakan ketimbang mengambil keuntungan. Begitu kaidah fikih menginspirasi PBNU. Di saat kursi kekuasaan dibagi begitu saja, hingga lawan politik seperti Prabowo diberi posisi terhormat, PBNU mengambil posisi menolak efek negatif pemerintahan tanpa keseimbangan pendapat. Dominasi kekuasaan yang berlebihan tidak baik untuk demokrasi.

Jika ada dua pilihan yang buruk, ambil yang paling kecil keburukannya. Ketika Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini menyalurkan aspirasi politiknya ke Prabowo, tiba-tiba ditinggal oleh Prabowo yang masuk kabinet, PBNU mengambil risiko yang paling kecil keburukannya, dengan mengulurkan salam persahabatan kepada Habib Rizieq Shihab, imam besar FPI, untuk sama-sama kembali fokus mengurusi umat.

Keburukan yang lebih besar yang tengah diantisipasi itu adalah ketika aspirasi kelompok 212, yang ditinggal Prabowo, menjadi bola liar yang bisa merugikan umat dan bangsa. PBNU memilih bahaya yang lebih ringan. Bagaimanapun FPI adalah saudara kita semua.

Kalau Presiden Jokowi saja bisa merangkul Pak Prabowo dalam kabinet, tentu tidak masalah kalau PBNU juga bisa menerima FPI. Sesama anak bangsa hidup rukun itu hal yang baik-baik saja.