Posisi NU dan Keseimbangan Sosial-Politik

Ambil contoh perkembangan sosial politik pasca pengumuman kabinet. Benar bahwa tidak satu pun representasi PBNU yang dimasukkan dalam kabinet. Nama-nama yang diminta dari PBNU oleh Presiden Joko Widodo sama sekali tidak digubris. Bahkan KH Ma’ruf Amin, selaku Wakil Presiden, tidak dimintai pandangan dalam penyusunan kabinet.

Secara halus, saat penyusunan dan pemanggilan calon menteri, beliau malah diminta Presiden pergi ke Jepang—sesuatu yang sebenarnya bisa diwakilkan oleh pejabat negara lainnya.

Pemanggilan para calon menteri, tanpa kehadiran Wakil Presiden, mempertontonkan secara nyata ke depan publik fatsun politik yang telah dilanggar. Seolah ini adalah Kabinet Jokowi, bukan Kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Ketika posisi Menteri Agama diberikan kepada selain NU, ternyata juga tidak ada penjelasan maupun komunikasi kepada para kiai NU yang sudah habis-habisan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam pilpres. Kontribusi mereka sama sekali tidak direken oleh Jokowi dan elite politik di sekitar beliau.

Para kiai terkejut dan tidak menyangka Jokowi bisa setega itu. Dalam pertemuan terbatas bersama 9 Kiai Khos Jawa Timur, Kiai Ma’ruf Amin tidak dapat memberi penjelasan yang meyakinkan akan sikap politik Jokowi seperti di atas—mungkin karena beliau pun heran dengan manuver Jokowi yang serasa “habis manis sepah dibuang”.