Press Release Diskusi Online Penanganan Terorisme oleh TNI: Risiko dan Tantangan

97
Press Release Diskusi Online Penanganan Terorisme oleh TNI: Risiko dan Tantangan

Lakpesdam NU Kota Malang – Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membawa dampak kerusakan pada beragam tingkatan. Bertahun-tahun negara Indonesia berperang melawan terorisme. Salah satu bentuknya, pemerintah membentuk BNPT yang diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2018. UU ini menetapkan proses penanganan terorisme melalui skema peran dan kewenangan yang terdistribusi antar lembaga pemerintah, seperti BNPT, Kepolisian dan tentara. Prinsip utama dari penanggulangan terorisme dalam UU ini adalah penegakan hukum atas aksi dan tindakan pidana terorisme. Kepolisian, dengan ini menjadi institusi yang berkewenangan dalam penegakan hukum tersebut dan penindakan. Meski diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, Pemerintah melalui presiden berencana mengeluarkan peraturan pemerintah turunan Undang-undang yang mengatur fungsi dan kewenangan tentara (TNI) dalam penanggulangan terorisme.

Oleh karena itu, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kota Malang bekerjasama dengan Jurusan PPHI (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Hubungan Internasional) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya menyelenggarakan diskusi online secara terbuka. Diskusi ini sangat penting untuk mengkritisi dan memperluas respon masyarakat terhadap proses penyusunan peraturan tersebut. Akuntabilitas di hadapan masyarakat, bagaimana pun, diperlukan dan harus ada dan diutamakan mengingat peraturan tersebut ditujukan demi kepentingan masyarakat luas.

Adapun pembicara yang dihadirkan dalam diskusikan ini antara lain, Irjen Pol (Purn.) Drs. Ansyaad Mbai (Kepala BNPT Periode 2011-2014), Fitri Bintang Timur, S.Sos., M.Si., Ph.D (Peneliti Center for Strategic and International Studies/CSIS Jakarta), Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D (Pengamat Terorisme dan Ahli Hukum Pidana Universitas Brawijaya), dan Yusli Effendi, SIP., M.A (Pengamat Terorisme Internasional HI Fisip UB & Sekretaris Lakpesdam NU Malang). Kegiatan diskusi ini berlangsung selama 3 (tiga) jam dan fasilitatori oleh Mufti Makarimal Akhlaq (Direktur Institute for Defense Security and Peace Studies/IDSPS Jakarta).

Iklan Layanan Masyarakat

Pokok-Pokok Pikiran:

Dr. KH. Muhammad Isyroqunnajah, M.Ag (Sambutan Ketua Tanfidziyah PC NU Kota Malang)

Persoalan terorisme ini tak akan pernah pudar dalam kehidupan kita. Isu ini akan terus menggeliat karena didasari oleh pemahaman teks keagamaan yang beragam. Saya kira dari segi historisitas sebetulnya ragam pemahaman semacam ini sudah muncul sejak zaman nabi.

Terjadinya terorisme, secara sederhana karena salah satunya, adanya cara pandang dari pemikiran tekstualis atau skriptualis dengan yang pemikiran subtansialis yang tidak akan pernah bertemu dalam kontek ajaran keagamaan. Lebih-lebih, yang terjadi di negara Indonesia, ada otoritas-otoritas lain yang menjalankan tugasnya di luar otoritas keagamaan yang semestinya memiliki peran lebih.

Sebagai contoh, ketika program KB (Keluarga Berencana) dulu pernah diterapkan oleh pemerintah, sempat kedodoran karena pemerintah sempat tidak mampu “mengerem” laju kelahiran di masyarakat, hingga pada akhirnya NU sebagai salah satu representasi dari otoritas keagamaan terlibat dan mampu berperan. Hal ini terjadi karena di masyarakat ada ideologi yang hanya bisa dicairkan oleh otoritas-otoritas keagamaan.

“Contoh kasus lain seperti penanganan Covid-10 yang sangat membutuhkan keterlibatan otoritas keagamaan karena di masyarakat ada pemahaman soal qodho dan qodar, yang hanya bisa dijawab oleh otoritas keagamaan” imbuhnya.

Dr. Sholih Mu’adi, SH., M.Si (Dekan FISIP UB)

Atas nama pimpinan FISIP UB, serta atas nama warga nadliyin karena mayortitas juga berasal dari kelompok nadliyin, ia menyampaikan bahwa diskusi ini sangat penting untuk dilakukan secara terus menerus karena radikalisme sulit untuk diselesaikan. Oleh karenanya, pihak fakultas (FISIP, red) juga akan sangat terbuka untuk mengadakan kegiatan, termasuk dengan Nahdlatul Ulama, karena ini menjadi bagian dari tugas dari akademisi.

“Kondisi radikalisme sulit untuk diselesaikan. Selain juga banyak konflik yang terjadi di tengah masyarakata mulai dari konflik SDA, konflik agraria hingga konflik etnis. Apalagi, ditambah dengan pemahaman-pemahaman agama yang dianggap menyimpang yang akhirnya berafiliasi dalam gerakan jihadis atau ekstrimisme.”

Ia juga menyampaikan bahwa gerakan melawan terorisme ini merupakan tugas kita bersama yaitu dengan memberikan pemahaman yang kaffah kepada seluruh saudara-saudara kita, mahasiswa kita, pemuda-pemuda dan elemen bangsa lainnya. “Kita harus terus bersemangat karena kita sudah berkomitmen dalam memerangi isu dan gerakan radikalisme sebagai wujud dari agent of change” imbuhnya.

Ansyad Mbai: Terorisme adalah tindak pidana, harus diselesaikan dengan pendekatan hukum.

Mantan Kepala BNPT 2010-2014, Irjen (Pol) Purn. Ansyaad Mbai menyatakan bahwa dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia, pendekatan penegakan hukum merupakan pilihan yang tepat dalam penindakan. Jika ada pelibatan aktor lain, maka itu merupakan dukungan dan perbantuan untuk penegak hukum seperti militer ketika eskalasi ancaman melampaui kapasitas kepolisian (beyond police capacity), untuk kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan untuk diperangi seperti layaknya operasi perang. “Terorisme adalah tindak Pidana, harus diselesaikan dengan pendekatan hukum,” ungkap Ansyaad. Selanjutnya Ansyaad menyatakan bahwa berdasarkan penelitian tidak ada bukti bahwa menggunakan pendekatan militer akan efektif, justru akan meningkatkan eskalasi ancaman, seperti yang terjadi Afghanistan. Pengalaman Operasi Militer skala besar diterapkan di Afghanistan dan di beberapa negara Timur Tengah ternyata tidak menghentikan gerakan radikalisme terorisme global (Al-Qaeda dan ISIS).

Milda Istiqomah: Masih banyak persoalan HAM yang belum selesai dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme

Ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya ini menyatakan bahwa memaparkan penelitian terkait penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme yang masih menyisakan persoalan dampak Hak Asasi Manusia yang masih harus diselesaikan. Menurut Milda, “sebenarnya pelibatan TNI belum perlu, dan Densus 88 serta penegak hukum masih harus diperbaiki.” Namun karena sudah merupakan amanat Undang-undang, maka banyak aspek yang harus diperhatikan seperti kemungkinan tumpang tindih peran dengan Densus 88 dan BNPT, atau yang lebih fatal adanya aturan yang merusak Criminal Justice System yang menjadi model dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia.

“Dari semua kasus tindak pidana terorisme yang kita kenal di Indonesia, sebetulnya kurang dari 20% yang menimbulkan kematian. Kurang dari 13% yang menimbulkan kerusakan. Malahan, selebihnya lebih banyak karena kasus keterlibatan dalam military training camp, serta kepemilikan senjata api dan bahan peledak.”

Artinya, terorisme yang kita kenal selama ini di Indonesia masih sangat jauh dari prevention (pencegahanya). Banyak sekali narapidana ditangkap bukan karena perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidanya. Melainkan sebagian besar merupakan tindakan permulaan pelaksanaan yang dilakukan jauh ke belakang dan kemudian dicegah oleh Densus 88.

“Oleh karena itu, menurut saya, penanganan tindak pidana terorisme dengan melibatkan TNI secara berlebihan belum perlu” imbuh alumni PhD dari Fakultas Hukum The University of New South Wales (UNSW) Sydney, Australia ini.

Yusli Effendi: Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berpotensi menjadi bentuk sekuritisasi.

Pengamat Terorisme Internasional HI FISIP UB sekaligus sekretaris Lakpesdam NU Kota Malang tersebut menyampaikan kekhawatirannya apabila TNI terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia melalui rencana draf peraturan presiden ini. Ia mengkhawatirkan adanya penguatan desakan pelibatan TNI merupakan bentuk sekuritisasi. Sebab TNI sudah punya ranah Operasi Militer Selain Perang (OMSP), perbantuan terhadap Polri, lalu ditambah dengan penanganan aksi terorisme. Banyaknya wilayah yang dimasuki TNI tidak sebanding dengan konteks ancaman yang dihadapi, yang belum tentu memerlukan pelibatan TNI.

“Kalaupun perlu diatur, harus dijelaskan situasinya, apakah bersifat perbantuan penuh atau terbatas. Selain itu harus dibuatkan pagarnya, bahwa pelibatan ini merupakan pilihan terakhir (last resort), dilakukan dengan menghindari korban jiwa sipil, dilakukan ketika ‘kekuatan’ sipil tidak mampu, serta bersifat sementara atau terbatas,” demikian dinyatakan Yusli.

Fitri Bintang Timur: Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pendekatan militer

Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta ini juga memberikan simpulan yang sama terhadap kajian atas rencana draf peraturan presiden tersebut. Ia menyimpulkan bahwa diperlukan kehati-hatian karena tidak semua persoalan relevan untuk ditangani dengan pendekatan militer. Pemikiran pelibatan TNI karena saat ini masih ada struktur territorial, tetapi akan menciptakan masalah sekuritisasi dan tumpeng tindih peran dengan aktir lain seperti kepolisian dan BNPT.

“Apakah benar pelibatan TNI akan mendukung deradikalisasi dan berkurangnya ancaman, atau justru meningkatkan eskalasi ancaman?” demikian pertanyaan Fitri.

Sebagai jalan tengah, Fitri menyatakan bahwa keikutsertaan TNI dalam operasi penanganan terorisme seharusnya hanya diizinkan pada saat kondisi ekstrim dan kritis, memiliki koordinasi dan standar hierarkis yang lebih jelas antara TNI dan instansi lain supaya tidak terjadi sengketa pada saat gelar operasi, harus diselaraskan dengan doktrin yang digunakan Polri dan BNPT, memiliki sumber pendanaan murni dari APBN dan mendapat otoriasasi dari pemerintah dan DPR sebagaimana dalam ketentuan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang dalam Undang-undang TNI. *

Narahubung:

  1. Yusli Effendi (Sekretaris Lakpesdam NU Kota Malang)
  2. Edi Purwanto (Peneliti Lakpesdam NU Kota Malang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here