Siaran Pers Terkait Twit Dubes KSA untuk Indonesia
Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang senantiasa menjaga ikatan kekeluargaan sebagai warga bangsa dengan mengokohkan ukhuwah wathoniyah, agar tetap dapat hidup dalam satu bangsa yang saling menghomati atas adanya perbedaan agama, ras, suku, dan golongan. Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik sangat baik dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA), terlebih Indonesia merupakan negara yang mengirim jamaah haji dengan jumlah cukup besar. Setidaknya 20 persen jamaah haji di Saudi adalah rakyat Indonesia.
Kami ingin hubungan ini terus terjaga dengan baik, mengingat selain masalah penyelenggaraan ibadah haji, kami berharap Pemerintah Saudi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang berada di Saudi (baik yang masih menjadi TKI ataupun mukimin) agar mendapat perlakuan dengan adil dan lebih manusiawi. Namun hubungan yang baik ini ternodai oleh pernyataan Osamah Muhammad Al-Suaibi (Duta Besar Saudi untuk Republik Indonesia), dengan menyebarkan infomas! yang keliru dan menyesatkan sebagaimana ditulis dalam akun twitterya sebagai berikut :
Maka dengan ini kami menyampaikan:
- Dalam pandangan kami, Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik Rl-Saudi Arabia, atas dasar ini kami menyampaikan protes keras.
- Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah afmunharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang). Padahal terkait hal ini, GP. Ansor sudah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dari SOP GP. Ansor, bahkan kami keluarga Besar NU menyesalkan kejadian tersebut.
- Mendesak kepada Pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada Pemerintah Saudi agar memulangkan saudara Osamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik Negara Indonesia.
Jakarta, 3 Desember 2018
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
Ketua Umum Sekretaris Jenderal