Dampak PPKM Kaderisasi PMII di Pangandaran Sempat Terhambat, Solusi Justru Muncul

PPKM Jawa-bali yang akhir ini kerapkali diperpanjang, merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi resiko penyebaran virus Covid19, tapi dampaknya banyak masyarakat yang berkeluh kesah lantaran akses aktivitas yang banyak terhambat, salah satu yang terdampak diantaranya yaitu PMII Pangandaran, di sana justru muncul ide untuk barangkali bisa menjadi solusi terhadap pemerintah pusat pemberhentian PPKM dengan tetap membiarkan Masyarakat beraktivitas normal dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pencegahan penularan virus.

Sektor-sektor seperti, pendidikan, ekonomi, serta sosial tak luput pula terkena dampaknya, pendidikan misalnya pembelajaran banyak dilakukan secara daring atau virtual dirumah masing-masing dari tatanan peserta didik yang menempuh proses pendidikan di sekolah dasar, sampai kepada tingkatan mahasiswa yang menempu proses di perguruan tinggi semuanya terkena dampak, belum lagi berbicara banyak sektor yang lain, jelas harus ada solusi yang bisa menjawab tantangan zaman ini.

Daffa ketua 1 kaderisasi PMII Pangandaran mengungkapkan, sebagai salah satu organisasi pengkaderan mahasiswa itu bergerak pada banyak hal dalam lingkup kemahasiswaan, seperti halnya advokasi, literasi, riset, serta pengembangan minat bakat juga banyak yang lainya.

Ujar Daffa, ikhtiar untuk memikirkan solusi akan pandemi ini kerap menjadi bahan kajian di komisariatnya, hingga suatu ketika, ia pernah berbicara dengan ketum PMII Pangandaran Yusup Sidik terkait mengupayakan solusi untuk memecahkan permasalahan kaderisasi yang sempat terhambat di organisasinya itu, lantaran pandemi yang tak kunjung berkesudahan.

Dari buah diskusi itu muncul suatu solusi, dimana adanya kesepakatan agar bagaimana kaderisasi bisa tetap diberlangsungkan dimasa PPKM yakni dengan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dari sanalah kemudian terpikirkan kalau semua sektor bisa tetap berjalan tanpa terdampak PPKM akan tetapi itu bukan hal mudah, butuh mobilisasi masyarakat banyak bahkan bisa dikatakan menyeluruh dalam pengaplikasian ide ini.

Tak sampai disitu, lanjut Daffa, menanggapi pula media yang memberitakan PB PMII menuntut pemerintah untuk mundur atau mencari solusi, saya kira ini solusi yang tepat dimana tanpa harus menjatuhkan pihak manapun, serta memperbaiki tatanan sosial dimasa pandemi secara bersama-sama, PPKM bisa diberhentikan, mobilisasi masyarakat oleh pemerintah pusat menggunakan APD agar terhindar dari virus serta bisa tetap beraktivitas normal, bahkan pemerintahpun bisa turut memproduksi APD untuk kebaikan masyarakatnya dapat menjadi pertimbangan, pungkasnya.

Sampai tulisan ini diterbitkan, PMII Pangandaran masih berharap solusi ini dapat diterima untuk kebaikan bersama, serta mendo’akan masyarakat dalam hal ini Indonesia agar senantiasa di jauhkan dari berbagai macam bahaya, virus, serta ancaman lainya yang dapat merongrong kedaulatan bangsa.