Dukung Perppu Ormas, Jimly: Jangan Biarkan Orang Salahgunakan Kebebasan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Jimly menyarankan pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum.

“Kita harus tetap memberi ruang kepada mereka yang tidak setuju. Satu, melakukan perlawanan hukum. Ada forum untuk melawan hukum terhadap Perppu ini adalah di MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Jimly dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

“Saya harapkan MK bisa menerima Perppu sebagai objek judicial review. Agar diuji segi konstitusionalitasnya, baik dari prosedur maupun materinya. Jangan menunggu Perppu ini menimbulkan korban,” ujarnya.

“Kalau misalnya ada pelanggaran human right yang menimbulkan korban, maka Perppu itu harus bisa diuji oleh MK. Tapi MK tidak punya kewenangan untuk memberi, misalnya keputusan sela. Sebab, sebelum diputus final oleh MK, Perppu ini berlaku,” ucapnya.

Jimly juga mendorong ormas yang nantinya dibubarkan karena Perppu tersebut bisa melakukan langkah hukum dengan mengajukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menjelaskan, jika memang ormas tersebut menang di PTUN, pemerintah wajib merehabilitasi nama baik ormas tersebut.

“Kalau misalnya Perppu dipraktikkan, misalnya membubarkan salah satu ormas, misalnya HTI. HTI harus dipahami tetap mempunyai hak untuk membela diri untuk melawan keputusan yang dinilai semena-mena,” tuturnya.

“Jadi nanti di Pengadilan TUN bisa dipersoalkan. Keputusan pemerintah yang membatalkan badan hukum bisa dibatalkan oleh pengadilan TUN. Sehingga wajib direhabilitasi,” ujarnya.

Jimly mengimbau masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah. Dia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai akan melindungi kepentingan bangsa secara luas.

“Ini sistem demokrasi, justru dalam sistem demokrasi kita memerlukan hadirnya kepemimpinan negara. Jangan biarkan semua orang bebas bablas tanpa kontrol, tanpa kendali. Dan orang menyalahgunakan kebebasan,” katanya.

Jimly menyarankan pemerintah tetap berdialog dengan pihak-pihak yang berseberangan. Ia juga mengajak pemerintah mencegah perdebatan yang tidak sehat di media sosial.

“Jadi fair saja, tapi sekali lagi harus ada dialog yang luas. Jadi pemerintah harus inisiatif menggunakan dialog yang luas. Jangan membiarkan satu kelompok mendukung, lalu membiarkan kelompok yang lain untuk menolak. Ini tidak sehat,” tuturnya.

(detikcom/suaraislam)