Gus Sholah Bungkam HTI Soal Khilafah

Tebuireng.org– Dalam acara Pengajian Umum dan Diskusi Buku “HTI, Gagal Paham Khilafah” yang diselenggarakan oleh Komunitas Anak Peduli Bangsa (KAPB), pada Jumat (27/01/2017) di Ciumbuleuit Hotel Jalan Ciumbuleuit No.42A Bandung, Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang, Dr. Ir. KH. Salahuddin Wahid diundang untuk menjadi keynote speaker.

Selain Gus Sholah penyelenggara juga mendatangkan narasumber lain, yaitu juru bicara DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat Yuana Ryan Tresna, penulis buku “HTI, Gagal Paham Khilafah” Makmun Rasyid, dan akademisi sekaligus peneliti di Indonesia Center For Middle East Studies Dr. Dina Y. Sulaeman.

Dalam kesempatan tersebut Gus Sholah sapaan akrab KH. Salahuddin Wahid mempertanyakan perihal apakah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) mengakui atau menolak Pancasila. Hal tersebut dikarenakan Gus Sholah kurang mengetahui apakah HTI benar-benar menolak Pancasila ataukah tidak.

Gus Sholah berpendapat bahwa apa yang disampaikan Jubir HTI Jawa Barat Yuana adalah kekeliruan karena telah mengganggap Pancasila adalah sekuler. Menurut beliau, anggapan itu sama halnya dengan para pemimpin Indonesia terdahulu yang menganggap Pancasila sebagai produk sekuler karena diidentikkan dengan Mustafa Kemal Attaturk di Turki. Padahal, bagi alumnus ITB tersebut Pancasila memberikan kesempatan yang luas kepada agama.

Gus Sholah juga menyampaikan, jika berbicara masalah syariat Islam atau dalam istilah Habib Rizieq disebut “NKRI bersyariah” sudah dicoret pada tanggal 18 Agustus lalu, dan dalam tataran Undang-undang Dasar (UUD) sudah tidak ada lagi. Namun, dalam produk legislasi, beberapa syariat dapat dimasukkan seperti telah ditetapkannya UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, dan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja yang belum diperjuangkan adalah hukum Pidana Islam.

Dari situ, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ITB tersebut, menganggap tidak perlu lagi merubah NKRI menjadi khilafah. Selain itu, Gus Sholah juga beranggapan bahwa khilafah itu belum pernah ada dan tidak akan pernah ada di dunia terutama di Indonesia, karena berpotensi menghancurkan negara.

“Kalau seumpama kita melepaskan diri dari Indonesia yang beraneka suku budaya, pemerintah seperti apa yang anda punyai? Sedangkan ratusan suku berada di negara ini dan akan terjadi pertempuran, lebih parah dari pada anda ikut Indonesia,” ungkap mantan Aktivis HAM tersebut kepada beberapa orang HTI yang hadir. “Berbicara Khilafah boleh, tapi menerapkannya itu melanggar hukum,” tegas beliau.

Cucu KH. Hasyim Asy’ari tersebut mengatakan bahwa istilah-istilah yang didengungkan HTI dengan konsep khilafah dan kaffah itu masih tidak jelas, tidak bisa ditafsirkan dan terlalu awang-awang. Beliau justru mengajak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara dengan langkah-langkah konkrit, seperti menegakkan hukum, memerangi korupsi, mengelola perekonomian, dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Bagi tokoh 74 tahun tersebut, dengan hal-hal itu, pemerintah dapat mendidik rakyat dengan baik dan menegakkan keadilan sosial.

Sumber : Tebuireng.org