Kartu Anggota Pergunu, Memberikan Jaminan Sosial dan Perlindungan Hukum
Bandung, Kartu Tanda Anggota (KTA) Pergunu harus ada nilai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh anggota yang memegang kartu tersebut, bukan hanya sekedar kartu identitas sebagai anggota Pergunu saja.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pergunu Jawa Barat H Saepuloh pada Rapat Koordinasi Pergunu Jawa Barat di Ruang Rapat PWNU Jawa Barat Jl Terusan Galunggung No. 9 Bandung. (1/12/2018).
Lebih lanjut Saepuloh menjelaskan bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) Pergunu ini sangat penting sebagai indentitas dan bukti fisik database anggota Pergunu di Jawa Barat.
“Kita bisa tahu, bahwa seorang guru itu anggota Pergunu atau bukannya bukan dilihat dimana dia mengajar, tetapi dilihat apa guru tersebut punya KTA Pergunu atau tidak, sehingga kita bisa tahu betul berapa jumlah anggota Pergunu yang ada di Jawa Barat, by name, by address” tutur Saepuloh
Selain itu, Saepuloh berharap Kartu Tanda Anggota (KTA) Pergunu harus bisa menjadi kebanggaan bagi anggota yang memegang KTA dengan senantiasa berpegang teguh akan tanggung jawab untuk menjaga nama baik Pergunu.
Sementara itu, Iid Syafrizal Pengurus Pergunu Kab Cianjur berharap agar semua anggota Pergunu yang mempunyai KTA mendapatkan prioritas layanan konsultasi dan perlindungan hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pergunu Jawa Barat, baik dalam melaksanakan tugas keprofesiannya maupun diluar kegiatan tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Ali Abdurahman Ketua Departemen Pengembangan Ekonomi dan Koprasi Pergunu Jawa Barat berharap agar semua anggota Pergunu yang mempunyai KTA mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian dengan bekerja sama dengan pihak asuransi.
Hasil dari Rapat Koordinasi Pergunu Jawa Barat tersebut, diputuskan bahwa pencetakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pergunu ditangani langsung oleh team Tim Ad Hok yang yang dibentuk oleh PW Pergunu Jawa Barat dan KTA Pergunu tersebut bukan hanya sekedar tanda anggota Pergunu tetapi memberikan nilai manfaat bagi anggota yang memegang KTA baik berupa jaminan kesehatan, keselamatan kerja, kematian dan perlindungan hukum.
