Kritik Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat untuk KDM : Pesantren Butuh Keberpihakan Nyata

Bandung, 2 Mei 2025 – Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat, Habib Attasiqy, menyampaikan kritik tajam terhadap Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dalam Forum Grup Diskusi bertajuk “Keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pesantren, Lembaga Pendidikan Swasta, dan Madrasah: Perspektif Regulasi dan Anggaran” yang digelar oleh PW Pergunu Jawa Barat di Gedung PWNU, Kamis (2/5/2025).

Dalam penyampaiannya, Habib menegaskan bahwa KDM bukan sosok pemimpin yang istimewa. “KDM itu makhluk biasa-biasa saja, standarnya juga biasa saja,” tegasnya. Ia juga menyoroti dinamika politik nasional yang telah memasuki fase fragmentasi politik, ledakan partisipasi, dan egoisme politik, yang dinilainya tercermin dalam kepemimpinan KDM.

Habib mengajak Pergunu untuk tidak hanya mengembangkan pemikiran ke dalam, tetapi juga menyuarakan gagasan ke luar secara lebih aktif, khususnya dalam membela eksistensi pesantren. Ia menilai sikap Pergunu Jawa Barat yang menolak penghapusan dana hibah pesantren merupakan langkah yang patut didukung secara kolektif.

“Pesantren adalah perpaduan ilmu, akhlak, dan peradaban. Perannya sangat besar dalam membentuk SDM Jabar. Apa yang dilakukan oleh Pergunu dalam menyikapi penghapusan hibah adalah hal yang harus kita dukung, bahkan kita harus lawan kebijakan yang tidak berpihak pada pesantren,” tegasnya.

Ia juga menyindir program budaya yang diusung KDM sebagai tidak menyentuh substansi pendidikan kebudayaan. “Apa yang dilakukan KDM hanya ‘dangdan galuh pakuwan’, belum menyentuh edukasi budaya, hanya sampai pada level ‘kukurilingan budaya’—rekreasi, bukan transformasi,” ujarnya.

FGD ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Rahmat Djati (Ketua Komisi I DPRD Jabar), Dr H Saepuloh Ketua Pergunu Jawa Barat, Dr. H. Edi Komarudin (Ketua Forum Pondok Pesantren Jabar), KH Tata (Wakil Ketua RMI Jabar), dan jajaran pengurus PWNU dan Pergunu Jawa Barat, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional