MAKNA IBU KOTA NEGARA BAGI HIZBUT TAHRIR
Ayik Heriansyah – Hizbut Tahrir (HT) menyebut ibu kota negara dengan kata ‘ashimah yang diambil dari bahasa Arab. Bagi HT ibu kota negara merupakan sentral dari semua aktivitas suatu negara.
Dan dari sanalah proses perubahan sistem pemerintahan menjadi khilafah akan dimulai. Diawali dengan suksesi kepemimpinan dari penguasa sebelumnya dalam bentuk penyerahan kekuasaan kepada HT.
Setelah secara de facto kekuasaan diterima oleh HT, HT kemudian menuntut kepada masyarakat atau perwakilan dari masyarakat agar membai’at Amir HT menjadi khalifah sehingga sempurnalah kekuasaan HT secara de facto dan de jure.
Sedemikian urgen dan vital ibu kota negara bagi HT, sehingga HT menggunakan istilah qalbu dakwah ketika menyebut ibu kota negara.
Di qalbu dakwah itulah semua aktivitas HT terkonsentrasi. Di qalbu dakwah dan sekitarnya pengurus pusat HT berdomisili. Bahkan Ketua Umum HT (Mas’ul ‘Aam/Mu’tamad), dan Jurubicara dilarang meninggalkan ibu kota negara kecuali untuk kepentingan yang mendesak.
Populasi anggota HT di ibu kota negara atau sekitar ibu kota negara lebih banyak ketimbang di daerah. Di Amman ibu kota negara Yordania, Beirut ibu kota Lebanon dan Tepi Barat ibu kota Palestina, jumlah anggota HT lumayan banyak.
Di Indonesia, di tengah kota Jakarta jumlah anggota HT tidak begitu banyak. Apalagi jika dibandingkan jumlah penduduk Jakarta sekitar 10 juta jiwa.
Namun demikian kawasan Bodetabek sebagai penyangga Jakarta banyak anggota HT. Hampir semua anggota DPP HTI berdomisili di sana. Kawasan ini dipacu untuk melakukan rekrutmen, penetrasi ke masyarakat dan penggalangan opini.
Jika dibandingkan dengan daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, Timur dan Selatan jumlah anggota HT sangat sedikit. Apalagi di daerah sekitar Panajam lokasi tempat Ibu Kota Nusantara berada.
Jadi, sangat logis apabila dua tiga tahun yang lalu HTI menolak keras rencana pemindahan ibu kota negara. Melalui media onine dan media sosial mereka menggalang opini masyarakat untuk menolak IKN.
Sekarang IKN sudah diundangkan. Sulit rasanya dibatalkan. Jabodetabek tempat di mana banyak aktivis HTI berdomisili bukan lagi menjadi qalbu dakwah. Akankah pengurus DPP HTI pindah rumah ke Kalimatan Tengah, Timur dan Selatan?