Nahdliyin Mulai Padati Lokasi Pembukaan Munas dan Konbes NU
Banjar, NU Online
Belasan ribu warga Nahdlatul Ulama mulai memadati lokasi pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.
Selain peserta dan tamu dari 34 provinsi, mereka datang dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Jalanan menuju panggung utama padat merayap. Nahdliyin siap menyambut kehadiran Presiden RI Joko Widodo yang dijadwalkan membuka Munas dan Konbes NU siang ini.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Robikin Emhas mengatakan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU merupakan amanat konstitusi NU. Forum tertinggi di NU setelah Muktamar ini dalam satu periode kepengurusan (lima tahun) harus diselenggarakan minimal dua kali.
Munas Alim Ulama membahas berbagai hal penting terkait keagamaan dan kebangsaan. Selama ini populer disebut dengan istilah bahtsul masail. Meliputi Bahtsul Masail Waqiiyyah (Aktual), Maudluiyyah (Tematik) dan Qonuniyyah (Perundang-Undangan). Itu domain Munas Alim Ulama.
“Sedangkan Konbes NU membahas berbagai hal strategis terkait dengan internal NU. Satu dan lain hal agar kualitas layanan NU semakin meningkat,” ujar Robikin, Selasa (26/2) di Kota Banjar.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 yang diselenggarakan tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Jawa Barat ini mengambil tema Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat.
Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019.
Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia.
“Karena itu, Pilpres, Pileg, dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyegaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat,” jelasnya.
Mengapa? Nahdlatul Ulama didirikan dengan dua mandat besar, yaitu peran dan tanggung jawab keagamaan (mas’ūliyah dīniyah) dan peran dan tanggung jawab kebangsaan (mas’ūliyah wathaniyah).
NU bukan hanya terpanggil untuk mengurus masalah ubudiyah, fikrah dīniyah, atau harakah Islâmiyah, tetapi juga masalah-masalah kebangsaan. Dalam kapasitas yang dimungkinkan, NU selalu berupaya membantu program-program Pemerintah yang mendukung kesejahteraan rakyat.
“NU juga memastikan bahwa NKRI adalah kesepakatan final yang tidak boleh dirongrong siapa saja. Karena itu, siapa saja yang mengancam NKRI, berniat menggerogoti dan merobohkan NKRI, akan berhadapan dengan NU,” tandas Robikin. (Fathoni)
Sumber : NU Online