NU dan Politik Kontemporer

Politik kontemporer, dari  sudut pandang yang lain, sesungguhnya merupakan venue bagi warga NU dalam berpolitik. Terlebih lagi Pemilu Presiden ( Pilpres ) 2019 yang lalu. Kekuatan warga NU terpolarisasi, yang kadang tanpa arah-jluntrungnya. Mengapa memilih siapa? Apa sesungguhnya yang menjadi dasar pilihan warga NU? Semata-mata idiologikah? Atau kepentingan tertentu? Apakah figur ulama masih menentukan, dan pasti secara politik preferensi mereka diikuti oleh umat?

Tahun 2020 ke depan, agenda politik besar bangsa kita, adalah penyelenggaraan Pilkada serentak, baik tingkat provinsi ataupun Kabupaten/ kota. Ini adalah gelanggang pertarungan yang sesungguhnya bagi tokoh-tokoh lokal NU dalam politik. Dan gelanggang perang ini dapat mempunyai nilai positif atau pun negatif. Di satu sisi dapat megangkat peran NU atau tokoh-tokohnya, atau menjadi kuburan bagi tokoh-tokohnya, atau bahkan bagi NU sendiri.

Jika figur NU yang menang dalam Pilkada, apapun partainya, di kemudian hari dapat membawa kemajuan daerah, maka pamor NU terangkat, dus dengan otomatis figur tersebut akan mejadi penting serta menjadi aset daerah, bahkan nasioal.

Namun sebalikya, jika figur NU yang terpilih dalam Pilkada, tidak bisa membawa kemajuan, apalagi sampai tersangkut masalah penyelewengan politik, maka orang akan mencibir kualitas kader-kader NU, dus secara otomatis NU akan tercemari nama buruk.

Akan lebih parah lagi jika figur NU kalah dalam Pilkada, padahal umpama daerah tersebut mayoritas adalah orang NU, apa kata dunia tentang NU?

Kita ingat di masa Orde Lama, NU menjadi kekuatan politik praktis yang signifikan bersama PNI, Masyumi, dan PKI. Bahkan sampai Bung Karno ingin membentuk kabinet Kaki Kuda, melihat fakta politik tentang kekuatan empat partai tersebut di atas. Ide dan gagas ini ditentang oleh Mohammad Roem, tokoh politik yang pernah memimpin perjanjian Roem-Royen antara Indonesia dan Belanda pada masa pergerakan kemerdekaan, yang mengatakan bahwa politik ( kabinet ) bukan kuda.

Di masa Orde Baru ( Orba ), kekuatan politik NU di-kebiri oleh Soeharto, melalui paket kebijakan politik fusi, di mana hanya ada dua partai politik dan golongan kekaryaan. Pada kenyataannya, kedua partai politik yang ada hakekatnya juga merupakan perpanjangan politik pemerintah yang berkuasa. Sistem oposisi ditiadakan, sehingga chek and balances yang merupakan nilai dalam demokrasi tidak ada. Pemerintah akhirnya cenderung kepada sifat otoritarianisme. Demokrasi hanya jargon politik, dan masyarakat hanya bermimpi tentang demokrasi.

Meskipun secara politik praktis kekuatan NU sudah dikebiri pada masa Orba, sesungguhnya inilah periode terbaik bagi NU untuk melakukan konsolidasi internal serta mengembalikan kepada Khittah cita-cita berdirinya NU sejak awal. Melalui Muktamar Situbondo 1984, secara deklaratif, NU menyataka kembali kepada Khittah 1926, sebagai murni Organisasi sosial-keagamaan, dan menjaga jarak dengan politik. NU secara kelembagaan tidak terikat secara politik, baik melalui partai politik, atau pun NU terjun secara langsung.

***