Politisi Mesti Wujudkan Kehidupan Tanpa Kekerasan
Jakarta, NU Online
Insiden penembakan brutal jama’ah dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3) lalu menjadi kepedihan kemanusiaan yang mendalam saat ini. Namun hal ini tidak berlaku bagi Senator Australia Fraser Anning yang justru menyalahkan peningkatan imigran Muslim ke Australia dan Selandia Baru.
Mendengar hal itu, Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPHUI) menilai mestinya politisi tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber energi negatif bagi kerusakan primordial, kerusakan karena membenci yang berbeda.
“Politisi seharusnya mampu memandu masyarakat untuk mewujudkan kehidupan tanpa kekerasan,” kata Ahmad Syafiq, Ketua AWCPHUI, kepada NU Online, Senin (18/3).
Kekerasan pada sesama, kata Syafiq, harus dihilangkan dari sistem genetik manusia, digantikan dengan DNA perdamaian. Pasalnya, menurut Syafiq, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama makin sulit terwujud secara global jika kompetisi tak segera diganti dengan kolaborasi.
“Al-Quran jelas menyatakan bahwa perbedaan itu seharusnya membuat kita saling mengenal (li-ta’aarafuu), dan juga diingatkan agar kita selalu berkompetisi hanya untuk dan dalam kebaikan (fastabiqul-khairaat),” ujar pria yang menamatkan studi doktoralnya di Australia itu.
Sementara itu, Tony Doludea, peneliti utama AWCPHUI, melihat perlunya kerjasama global untuk mengatasi persoalan ini mengingat adanya krisis imigran global akibat kekacauan negara-negara Arab dan Afrika yang membuat sebagian penduduknya lari ke negara-negara Barat guna mendapatkan perlindungan.
“Penembakan tersebut merubakan akibat dari masalah ‘Krisis Imigran Global’. Di sini diperlukan kerjasama global untuk memecahkannya,” ujar Bang Dul, sapan akrabnya.
Lebih lanjut, ahli filsafat ini mengutip Jacques Derrida, bahwa tuan rumah harus tetap ramah, sekalipun tamu dapat bersikap menjadi parasit. Ia menjelaskan bahwa Derrida membedakan dua jenis keramahan.
Pertama, jelas Bang Dul, keramahan bersyarat, yang didasarkan pada hukum dan hak. Tuan rumah mengakui dan menolerir tamunya, namun tetap mengingatkan bahwa ini bukan rumahnya.
Selanjutnya, keramahan yang tak bersyarat, yang memecahkan keramahan berdasarkan hukum dan hak. Tuan rumah dengan keramahannya menerima tamunya tanpa ragu. Tidak berarti keramahan bersyarat diabaikan dan dibuang.
“Karena kebijakan yang mengabaikan hubungan antara keramahan bersyarat dan keramahan tak bersyarat itu sesungguhnya telah kehilangan keadilan. Ini tantangan global di hadapan kita,” pungkasnya. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
Sumber : NU Online