PRESS REALESE PC PMII KOTA BANDUNG : KARTU PRAKERJA KELUAR DARI KONSEP DAN TUJUAN AWAL SERTA MENGHAMBURKAN ANGGARAN NEGARA

67
PRESS REALESE PC PMII KOTA BANDUNG : KARTU PRAKERJA KELUAR DARI KONSEP DAN TUJUAN AWAL SERTA MENGHAMBURKAN ANGGARAN NEGARA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program Kartu Prakerja sejak era kampanye Pilpres 2019, atau jauh sebelum pandemi virus corona atau Covid-19 mewabah di Indonesia. Mulanya, program ini bertujuan untuk menambah keterampilan calon pekerja, pekerja korban PHK, dan yang ingin alih kerja orang. Gagasannya, mereka yang ingin menjadi peserta diberi keterampilan dengan pelatihan secara tatap muka dengan biaya yang ditanggung negara. Bahkan, peserta akan diberi ‘ongkos’ selama periode pelatihan. Siapa yang mau menambah keahlian, tinggal daftar lalu ikut pelatihan yang dibiayai negara dan dapat uang dari negara.

Namun, pandemi corona yang menyerang sejak Maret lalu justru memunculkan gelombang PHK. Pemerintah pun ingin agar program ini tetap bisa jalan, bahkan menjadi salah satu jaring pengaman nasional untuk para korban PHK. Format dan perhitungan anggaran program pun diubah. Anggaran biaya pelatihan sebesar Rp 3 juta-Rp 7 juta per peserta akhirnya sebagian dialihkan ke insentif. Hanya tersisa Rp1 juta untuk biaya pelatihan tiap peserta. Sementara insentif peserta dilipat gandakan dari Rp 500 ribu menjadi Rp. 2,55 juta per peserta. Maka secara total, masing-masing akan mendapat pagu Rp. 3,55 juta.

Kendati memangkas anggaran biaya pelatihan, namun total dana yang diberikan sejatinya meningkat dua kali lipat, dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sebab, Mekanisme pun harus diubah dari semula pelatihan fisik (offiine) menjadi dalam jaringan (online) melalui paket-paket pembelajaran melibatkan beberapa start up lain, seperti MauBelajarApa, Pintaria, Sekolah.mu. Pijar Mahir, Bukalapak, Tokopedia, dan OVO. Tak ketinggalan para mitra pemertinah seperti Sisnaker dan BNI.

Mekanisme ini justru tidak efektif dan menimbulkan pemborosan bagi anggaran negara. Ujungnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi corona hanya masuk ke ‘dompet’ ke ekosistem start up. dengan cara online yang pada dasarnya mekanisme daring tidak efektif untuk program ini. Sebab, pendidikan online sejatinya lebih cocok untuk pelajar, sementara program ini menyasar para pekerja, sehingga seharusnya melalui keterampilan secara praktik.

Oleh karena itu, program Kartu Prakerja seharusnya tetap dibuat berupa pendidikan keterampilan fisik secara tatap muka. Pemborosan Uang Negara dan ketidaktepatan sasaran anggaran. Dari yang semula dimaksudkan untuk masyarakat sebagai bantalan di tengah gelombang PHK justru masuk ke para start up.

Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Program Kartu Pra Kerja tidaklah sedikit. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan efisien yaitu:

Pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang akan dilakukan harus lebih memperhatikan kondisi tenaga kerja Indonesia yang umumnya didominasi oleh pendidikan yang rendah. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengevaluasi kurikulum.

Kedua, peningkatan lapangan pekerjaan. Dalam beberapa sektor yang menjadi perhatian pemerintah yaitu coding, data analytics, desain grafis, barista, agrobisnis, pariwisata, olah raga, hingga operator alat berat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan akan membuka lapangan kerja yang terkait dengan sektor-sektor yang telah disebutkan sehingga dapat menyerap penerima manfaat lebih optimal bukan menejemen diri dll.

Ketiga, rencana pemberian insentif bagi para penerima manfaat kartu pra kerja perlu memperhatikan konsep keadilan bagi penerima manfaat kartu pra kerja dan para pekerja khususnya para pekerja dengan upah minimum (buruh).

Keempat, Pemerintah harus tepat sasaran dalam mengalokasikan yang mendapat kartu prakerja dan mempermudah pendaftaran serta penambahan kuota agar semua rakyat yang terdampak covid dan menghadapi glombang phk dapat terakomodir.

Kelima, pemerintah harus menjalin komitmen dan kolaborasi yang baik dengan berbagai sektor, baik daerah dan pusat agar kuota tiap provinsi dan kondisi didaerahnya terinput dengan baik.

Keenam, hapuskan pelatihan online sebab sejatinya rakyat membutuhkan keahlian diri bukan menejemen diri yang hanya cukup lewat daring seperti menonton Youtube, dan lakukan pelatihan yang langsung bertatap muka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here