Quo Vadis Nasib Buruh Tahun 2025

Khoiruddin Muchtar *)- Tahun 2025 dibuka dengan paradoks besar yang tidak bisa diabaikan: ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,2% menurut International Monetary Fund (IMF), namun nasib buruh justru semakin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Di tengah gegap gempita investasi asing, industrialisasi masif, dan klaim kemajuan ekonomi nasional, jutaan pekerja menghadapi gelombang baru ketidakamanan kerja, mulai dari ancaman otomatisasi hingga tren outsourcing yang kian meluas.

Pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang menjadi tulang punggung produksi nasional. Alih-alih memperbaiki taraf hidup buruh, dinamika ekonomi saat ini justru memperlebar jurang ketimpangan. Realitas justru menimbulkan pertanyaan mendasar: ke mana sesungguhnya arah nasib buruh Indonesia bergerak? Apakah buruh hanya akan menjadi korban perubahan zaman, ataukah ada upaya kolektif untuk memastikan bahwa mereka tetap menjadi bagian vital dari pembangunan bangsa?

Ketidakpastian dan Dilema Upah

Sinyal ketidakpastian itu sudah lama terbaca. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Februari 2024, jumlah pekerja informal mencapai 60,12% dari total pekerja nasional meningkat dibanding tahun sebelumnya. Artinya, enam dari sepuluh buruh Indonesia tidak menikmati perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

Di sisi lain, laporan ILO (2024) menegaskan bahwa penetrasi otomasi dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) berpotensi mengancam 23% lapangan kerja di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam lima tahun ke depan.

Kebijakan nasional pun belum sepenuhnya menjawab tantangan ini. Undang-Undang Cipta Kerja yang direvisi dan berbagai turunan regulasinya masih cenderung berpihak pada kepentingan fleksibilitas pasar ketimbang memperkuat perlindungan buruh. Skema pengupahan berdasarkan “produktifitas” yang diperkenalkan, tanpa pengawasan yang ketat, rentan dijadikan alat penekan hak-hak buruh.

Polemik upah minimum kembali mencuat di awal 2025. Kementerian Ketenagakerjaan RI menetapkan kenaikan UMP rata-rata nasional hanya sebesar 3,5%, jauh tertinggal dari laju inflasi kebutuhan pokok yang melonjak pasca krisis pangan global. Dengan angka kemiskinan buruh masih bertahan di sekitar 9,4% (BPS, 2024), ketimpangan ini menegaskan satu kenyataan pahit: pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kondisi ini diperparah oleh maraknya tren outsourcing di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, perbankan, hingga transportasi daring, yang semula ditujukan untuk efisiensi bisnis, namun kini justru melemahkan posisi tawar dan status kerja buruh.

Mencari Arah di Era Disrupsi Digital

Di tengah tekanan ekonomi yang belum mereda, buruh juga harus berhadapan dengan tantangan besar era disrupsi teknologi. Laporan McKinsey Global Institute (2024) memperingatkan bahwa 43% pekerjaan rutin di sektor manufaktur, logistik, dan administrasi berpotensi tergantikan otomatisasi dalam waktu dekat.

Sayangnya, program reskilling yang dijanjikan pemerintah masih terbatas dalam daya jangkau dan efektivitas. Platform seperti Prakerja memang populer, tetapi sering dinilai kurang strategis dalam membekali buruh dengan keterampilan berbasis kebutuhan industri riil. Tanpa strategi nasional reskilling yang konkret dan terarah, buruh Indonesia berisiko menjadi “generasi tertinggal” dalam percaturan revolusi industri 4.0 yang kian melaju cepat.

Jika tren ini dibiarkan, Indonesia berpotensi mengalami apa yang disebut “growth without jobs” pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa penciptaan kerja layak. Ini alarm keras yang tak boleh diabaikan.

Serikat buruh, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat advokasi berbasis data dan analisis kebijakan. Pemerintah harus berani melakukan reformasi ketenagakerjaan yang bukan hanya pro-pasar, tetapi juga pro-keadilan sosial: memastikan adanya jaring pengaman sosial adaptif, sistem jaminan kehilangan pekerjaan yang fungsional, serta upaya konkret menyiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk industri masa depan.

Dalam konteks global, banyak negara sudah mulai membangun konsep decent work berbasis era digital, misalnya pengaturan jam kerja fleksibel, perlindungan pekerja gig economy, serta penjaminan hak atas pelatihan berkelanjutan. Indonesia tidak bisa terus tertinggal.

Menjemput Masa Depan, Bukan Menunggu Nasib

Buruh Indonesia harus menjadi subjek aktif dalam proses perubahan, bukan sekadar objek kebijakan yang pasif. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya kerja layak, pendidikan vokasi yang berorientasi masa depan, serta solidaritas lintas sektor menjadi fondasi utama memperkuat posisi buruh di tengah dinamika global.

Tahun 2025 seharusnya tidak hanya menjadi tahun bertahan menghadapi tekanan, melainkan momentum strategis untuk memperjuangkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan bermartabat. Tanpa upaya sadar dan terorganisasi, nasib buruh berisiko hanya menjadi catatan kaki dalam peta besar pertumbuhan ekonomi sebuah pertumbuhan yang bergerak maju, namun meninggalkan sebagian besar rakyat pekerja di belakang, tanpa perlindungan maupun keadilan.

* Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tulisan ini pertama kali terbit di www.pikiranrakyat.com dengan judul “Kesejahteraan Buruh Terabaikan, Nasib Gak Jelas di Tengah Gembar-gembor Investasi”, 28 April 2025. Link klik di sini.