Ribuan Pengusaha Nahdliyin di Jabar Sudah Terdaftar di E-DUN

Jakarta, NU Online

Ribuan pengusaha lokal di wilayah Jawa Barat telah bergabung dan tercatat dalam Direktori Usaha NUsantara (e-DUN) Elektronik Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin (DPP HPN) dalam rangkaian road show yang dilakukan awal hingga pertengahan Mei 2019 lalu.

Road show dilakukan di wilayah Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Sebelumnya road show juga dilakukan di PC HPN Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Karawang, Subang, dan Purwakarta.  

Road show merupakan kegiatan silaturahmi rutin yang dilakukan DPP HPN dalam rangka silaturahmi ke PC HPN di daerah serta melakukan penertiban organisasi dan menginformasikan beberapa informasi penting terkait penambahan Ketua dan Departemen di DPP HPN.

Penambahan tersebut antara lain, pengangkatan Yasinta Wirdaningrum sebagai Ketua 5 yang membawahi Departemen Pengusaha Muda (PeMuda). Sebagai CEO (Ketua Departemen) Rendy Prihartono dengan wakilnya (Wakil CEO) Ahmad Lutfi, Departemen Industri Pariwisata (InPar) yang dipimpin oleh Risky Wijayanti dan didampingi oleh Iyam Siti Aminah Sonjaya serta Departemen Industri Kreatif (InKraf) dengan diketuai oleh Agus Subiyakto dengan wakilnya yakni Basuki Suhardiman dan Isty Vahyun.

Penambahan Ketua 5 menurut Ketua Bidang Organisasi GSCB Reza Fahlevi sudah dibahas secara marathon di DPP HPN dan hasilnya diputuskan menambah beberapa departemen dan diketuai oleh Ketua 5 atau K5.

“Ini untuk mengakomodir berbagai perkembangan dan dinamika organisasi serta masukan yang ada. Misalnya, dianggap perlu untuk menampung suara pengusaha muda yang kini semakin banyak dan ingin bergabung maka diputuskan untuk ditambah Departemen Pemuda, pengusaha Muda,” jelas Reza.

E-DUN merupakan pendataan anggota HPN berbasis website dan terhubung langsung dengan pusat data base HPN yang kini sedang dikembangkan oleh DPP. Selama ini pendataan menggunakan google form yang dinilai kurang efektif.

Data yang dikumpulkan melalui E-DUN ini nantinya akan digunakan sebagai tindak lanjut untuk menentukan kegiatan organisasi dan arah organisasi terutama terkait dengan peningkatan pengusaha mikro Nahdliyin di daerah. (Fathoni)