Sosialisasi Peningkatan Deteksi Dini Radikalisme Angkatan Ketiga untuk Pengurus Jarkom dan DMI Kabupaten Bandung

Soreang, Kamis 3/11/2022 bertempat di Sultan Raja Hotel, Kesbangpol Kabupaten Bandung, mengadakan sosialisasi angkatan ketiga, untuk sosialisasi pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tingkat Kabupaten Bandung tahun 2022.

Dalam sambutan, yang diberikan oleh Aam Rahmat S.Sos., M.Si yang mewakili Bupati Kabupaten Bandung, menyampaikan pesan dan harapan dari Bupati kepada pengurus DMI dan Jarkom Desa, untuk bisa menjadi mitra pemerintah dalam mengawal visi dan misi kabupaten Bandung yang berorientasi pada, “BEDAS, Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.” Sehingga bisa mengantisipasi, memberi saran, solusi, dan memperkuat kemitraannya dengan seluruh Stakeholder lainnya, baik TNI dan Polri dalam setiap wilayahnya.

Dari pihak BIN, yang disampaikan oleh AKP H. Satori dari Densus 88 Anti Terror, ia menyampaikan,” radikalisme dan teroris ada dalam setiap agama, dan teroris tidak punya agama.” Paparnya.

“Radikalisme, intoleransi ini adalah sebuah faham yg tidak mau menerima perbedaan, apa yg menjadi penyebab Intoleransi, sehingga di Jawa Barat tercatat 271 orang terpapar faham ini, dan di kabupaten Bandung sendiri ada 52 orang.” Jelasnya memberi informasi warga Jawa Barat yang terpapar radikalisme.

Hal itu terjadi karena, Individu terpapar pahaman agama yang sempit, fakir ilmu dan harta sehingga memiliki kesenjangan sosial, adanya kapitalisme global, dan kemajuan tekhnologi sebagai penyebabnya juga.  Adanya emosi keagamaan , sentimen keagamaan, faktor kultural, adanya demokrasi kebebasan, merasa terdiskriminasi dan merasa tidak mendapatkan ketidak adilan, baik oleh lingkungan, pemerintahan, bahkan orang tua sehingga ada pelarian diri.

“Antisipasi untuk itu maka ada penegakan hukum, strategi re-edukasi dan re-Integrasi, strategi pembinaan masyarakat, dan strategi pendekatan kesejahteraan, dengan membantu perekonomiannya.” Ujarnya mengakhiri paparan dalam sosialisasi masalah radikalisme ini.

Dari Polresta kabupaten Bandung, yang diwakili Kanit 1 IPDA Cuncun, menjelaskan sebab terjadinya radikalisasi, ditinjau dari aspek hukum, dan penanggulangannya, sehingga bisa diantisipasi sejak awal.

Pembicara selanjutnya dari FKPT Jabar, yang di wakili sekretaris Dra. Eti Kurnaeti yang mengarisbawahi dasar hukum dari adanya undang-undang nomor 5 tahun 2018, yang menyoroti pencegahan terorisme, yang hampir semua lembaga, baik BIN, Densus, BNPT, TNI, Polri, memiliki pengaturan dari pencegahan dari terorisme. Dan dengan adanya peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang dalam pelpres ini ada pengabungan, dari 46 lembaga / instansi, dan 16 badan milik negara yang memudahkan dan mengakomodir pencegahan dari radikalisme, dengan Re Integrasi, sehingga mengecilkan kemungkinan terpapar kembali.

Dari Akademisi Dr. Iwan Nuryan M.AB agen intelijen Madya Binda Jabar, deputi 2, memaparkan “agar mengantisipasi radikalisme berawal dari lingkungan keluarga, dan lingkungan masjid masing-masing, baik dari Muhammadiyah, Persis atau Masjid NU, sebab pergerakannya itu, berawal dari masjid, karena kelompok ini, tak memiliki masjid sendiri.” Paparnya mengingatkan.

“Dan perlunya literasi adalah untuk mengetahui mana musuh kita, sehingga pentingnya ada moderasi beragama, dan menjaga Pancasila itu harus diperjuangkan, agar kita kebal terhadap faham radikalisme yang merongrong NKRI.”

Dan sesi terakhir dari sosialisasi ini adalah menampilkan Iwan Tarmana, aktifis NII yang sudah kembali spirit nasionalismenya, serta Ustad Wiliam Maksum, mantan Napi terorisme, yang sudah kembali kepangkuan NKRI, sehingga mereka berdua ikut terlibat aktif dalam membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT) untuk ikut mensosialisasikan bahayanya
radikalisme.

Pewarta Bambang Melga Suprayogi M.Sn.