Waspada, Akademisi di Kampus Negeri Terpapar Hoaks

Banjar, NU Online

Bahaya hoaks ternyata juga menimpa sejumlah akademisi di jajaran struktural perguruan tinggi negeri. Jika akademisinya tak bisa membedakan antara fakta dengan hoaks, bagaimana dengan mahasiswanya. Ini patut menjadi renungan bersama. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan tinggi di Indonesia harus waspada.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Umum PWNU Sulawesi Selatan, H Taufik Sanusi, dalam sidang Komisi Rekomendasi yang digelar di lantai 2 gedung rektorat lama STAIMA Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).

“Sekelas rektor di sebuah kampus negeri di Makassar kok bisa terpapar hoaks soal ideologi komunis. Jadi, beliau percaya bahwa Presiden Jokowi itu keturunan PKI,” ujarnya di hadapan peserta sidang yang diikuti mayoritas perwakilan PWNU se-Indonesia.

Dalam forum tersebut, Taufik menanyakan kemungkinan bisa tidaknya PBNU duduk bersama para menteri terkait untuk membahas masalah hoaks tersebut. Ia berharap, untuk akademisi NU di level pimpinan setingkat rektor, idealnya direkomendasikan oleh PCNU dan PWNU setempat.

“Selama ini mereka menggunakan koneksi di Jakarta. Kalau bisa, saya berharap jangan lagi ada rekomendasi personal. Jadi, harus dari bawah rekomnya. Rekomendasi struktural namanya,” tandas Taufik.

Menurut dia, kader NU harus menggunakan kekuasaan yang dimiliki baik di eksekutif maupun legislatif  untuk mengkader Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah. “Nah, saya kira perlu ada rekomendasi terstruktur terkait pengkaderan ini,” tegasnya.

Ia teringat pesan Gus Dur di suatu kesempatan, bahwa NU ini mahal harganya. “Jika ingin NU maju, harus turut berjuang di NU,” tambah Taufik.

Senada dengan Taufik, delegasi PWNU Aceh Aminullah Ja’far menyoroti tentang penguatan kader di daerah minoritas NU. Aceh diakuinya minim NU struktural. Namun, secara amaliah dan ibadah bisa jadi lebih mantap daripada NU di Jawa.

“Advokasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan BIN atau BAIS. Jadi, jika sudah hafidz tidak perlu tes lagi untuk menjadi ASN, misalnya. Ini salah satu advokasi intelegensi ideologi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Aunullah A’la dari GP Ansor menyoroti rekomendasi eksternal terkait Wawasan Islam Nusantara sebagai Solusi Perdamaian Dunia. “Perlu kiranya kita mendorong pemerintah untuk memiliki agenda jelas mensukseskan agenda itu,” kata dia.

Delegasi Muslimat NU, Naimah Fathoni, secara garis besar mendukung usulan para delegasi PWNU. “Termasuk di masjid, yang kurang itu dakwah bil hal. Intinya, perlu penguatan dakwah model ini,” pungkasnya. (Musthofa Asrori)

Sumber : NU Online