Waspada, Akademisi di Kampus Negeri Terpapar Hoaks
Banjar, NU Online
Bahaya
hoaks ternyata juga menimpa sejumlah akademisi di jajaran struktural
perguruan tinggi negeri. Jika akademisinya tak bisa membedakan antara
fakta dengan hoaks, bagaimana dengan mahasiswanya. Ini patut menjadi
renungan bersama. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan tinggi di Indonesia harus waspada.
Hal
tersebut dikatakan Sekretaris Umum PWNU Sulawesi Selatan, H Taufik
Sanusi, dalam sidang Komisi Rekomendasi yang digelar di lantai 2 gedung
rektorat lama STAIMA Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, Jawa
Barat, Kamis (28/2).
“Sekelas rektor di sebuah kampus negeri di Makassar kok
bisa terpapar hoaks soal ideologi komunis. Jadi, beliau percaya bahwa
Presiden Jokowi itu keturunan PKI,” ujarnya di hadapan peserta sidang
yang diikuti mayoritas perwakilan PWNU se-Indonesia.
Dalam
forum tersebut, Taufik menanyakan kemungkinan bisa tidaknya PBNU duduk
bersama para menteri terkait untuk membahas masalah hoaks tersebut. Ia
berharap, untuk akademisi NU di level pimpinan setingkat rektor,
idealnya direkomendasikan oleh PCNU dan PWNU setempat.
“Selama
ini mereka menggunakan koneksi di Jakarta. Kalau bisa, saya berharap
jangan lagi ada rekomendasi personal. Jadi, harus dari bawah rekomnya.
Rekomendasi struktural namanya,” tandas Taufik.
Menurut
dia, kader NU harus menggunakan kekuasaan yang dimiliki baik di
eksekutif maupun legislatif untuk mengkader Islam Ahlussunnah Wal
Jamaah An-Nahdliyah. “Nah, saya kira perlu ada rekomendasi terstruktur
terkait pengkaderan ini,” tegasnya.
Ia
teringat pesan Gus Dur di suatu kesempatan, bahwa NU ini mahal
harganya. “Jika ingin NU maju, harus turut berjuang di NU,” tambah
Taufik.
Senada
dengan Taufik, delegasi PWNU Aceh Aminullah Ja’far menyoroti tentang
penguatan kader di daerah minoritas NU. Aceh diakuinya minim NU
struktural. Namun, secara amaliah dan ibadah bisa jadi lebih mantap
daripada NU di Jawa.
“Advokasi
ini dilakukan melalui kerjasama dengan BIN atau BAIS. Jadi, jika sudah
hafidz tidak perlu tes lagi untuk menjadi ASN, misalnya. Ini salah satu
advokasi intelegensi ideologi,” ujarnya.
Di
tempat yang sama, Aunullah A’la dari GP Ansor menyoroti rekomendasi
eksternal terkait Wawasan Islam Nusantara sebagai Solusi Perdamaian
Dunia. “Perlu kiranya kita mendorong pemerintah untuk memiliki agenda
jelas mensukseskan agenda itu,” kata dia.
Delegasi Muslimat NU, Naimah Fathoni, secara garis besar mendukung usulan para delegasi PWNU. “Termasuk di masjid, yang kurang itu dakwah bil hal. Intinya, perlu penguatan dakwah model ini,” pungkasnya. (Musthofa Asrori)
Sumber : NU Online
