Anomali Politik Umat Islam

Oleh: Toufik Imtikhai, SIP*)

            MEMPERHATIKAN perkembangan politik di tahun 2018, dan mengahadapi pesta demokrasi ( Pilpres ) 2019, terlihat bahwa polarisasi dan fragmentasi Umat islam seperti tidak terpola. Situasi yang terjadi dan tujuan politik umat islam mengalami amorfisasi. Apa ending jihad politik yang seesungguhnya, dan bagaimana cara mencapainya, dan dengan cara apa memperolehnya, tidak ada panduan yang harus dipedomani. Hal ini barangkali disebabkan kita menerapkan sistem demokrasi sekuler, sementara mayoritas penduduk negara kita beragam Islam. Di sinilah kita pun mulai melihat sebuah anomali.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), sebagai agregat yang mewadahi dan merepresentasikan seluruh kekuatan dan aliran Islam yang ada, juga tidak bisa dan tidak dapat diterima sebagai pemegang otoritas tunggal terhadap pilihan-pilihan politik yang demokratis, karena anomali tersebut di atas. Sebab kekuatan-kekuatan politik umat Islam pun mempunyai pilihan-pilihan politik yang tidak dapat dipersatukan. Meskipun dalam tempo dan situasi polittik tertentu, beberapa aliran dapat bersatu, tetapi dalam situasi dan kondisi yang lain, dapat terpecah belah.

Dalam proses dukungan terhadap calon presiden 2019, kita akan menemukan fakta yang lebih rumit dalam anomali dukungan dan partisipasi umat Islam. Apa saja keanehan dukungan politik itu terjadi, hal itu dapat kita ketahui jika kita melakukan pendekatan sosio-anthro-islamogi terhadap sikap politik umat Islam menjelang Pilpres 2019. Beberapa kelompok dan kekuatan umat Islam itu ialah:

1. Islam tradisionalis.

Kelompok Islam tradisional ialah kelompok Islam yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU), dan beberapa kekuatan Islam lain yang mempunyai ciri yang sama dengan NU.Dikatakan sebagai kelompok tradisionalis, karena NU adalah organisasi ke-Islaman yang sangat kuat memegang tradisi, baik tradisi para salafushsholih, maupun tradisi lokal yang berkembang di Indonesia. NU mempunyai kaidah al mukhafadlotu‘alaa qodlimishsholih wal akhdu bii jadidil ashlah, yaitu mempertahankan yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Secara umum, NU, sebagaimana tercantum dalam Qonun Asasi-nya KH. Hasyim as’ary, mempunyai dasar rujukan: dalam bidang aqidah mengikuti Imam Hasan al As’ary dan Imam Mansyur al Maturidy, dalam fiqh mengikuti madzhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, dan tasawwuf mengikuti al Ghozali dan Junaed al Baghdadi.

Dalam sejarah politik di Indonesia, NU atau partai politik NU, lebih senang dan berfusi atau berkoalisi dengan kekuatan nasionalis yang berbasis kebangsaan. Misal di masa lalu NU lebih harmonis jika bekerjasama dengan PNI. Demikian pun setelah kemerdekaan dan reformasi, partai politik milik NU ( PKB ), dan tokoh NU dan PKB, nampak lebih guyub dengan tokoh-tokoh PDI-P, atau tokoh-tokoh nasionalis lainnya dibanding dengan tokoh-tokoh Islam non-NU. Dan dalam perkembangan mutakhir, PKB serta NU pun seperti menegaskan kembali kesamaan visi dan kepentingan politik dengan golongan nasionalis, ketika dalam Pilpres 2019, PKB dan NU berkoalisi dengan PDI-P dan partai nasionalis lainnya mendukung pasangan nomer 1, Jokowi-Ma’ruf Amien.

1. Islam modern.

Islam modern diasosiasikan kepada Islam urban yang terpelajar, modern, berdaya secara ekonomi, dan partisipatif secara politik. Atau secara islamologi, yaitu kelompok Islam pembaharu, yang jika ditarik ke akar sejarah, mereka mempunyai kaitan dengan pemikiran pembaharuan Mesir, Mohammad Abduh ( 1849-1905 ), Rasyid Ridla ( 1865-1935 ) dan atau Hasan Al Bana ( 1906-1949 ),  tokoh dan pendiri Ikhwanul Muslimin, sampai figur Abul A’la Maududi ( 1903-1979 ).  Atau tokoh-tokoh Pan-Islamisme seperti Jamaluddin al Afgani ( 1838-1897 ). Dari sisi aqidah, mereka banyak merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah ( 1263-1328 ), Ibnu Jauzi( 1292-1350 ), dan Muhammad bin Abdul Wahab ( 1703-1791 ).

Di Indonesia, kelompok ini muncul dalam gerakan tajdid, yaitu Muhammadiyah (1912 ) yang didirikan oleh KH.Muhammad Dahlan, Persis oleh A. Hasan, al-Irsyad, dan lain-lain. Kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam era reformasi mendirikan partai politik yang bersimbol matahari biru, yang dinamai Partai Amanat Nasional ( PAN ), dengan tokoh utamanya Amien Rais.

Dalam hampir dua dasawarsa terakhir muncul kelompok Wahabi-Salafi, yang pengkaderannya melalui gerakan Rohis di sekolah-sekolah Lanjutan Atas umum, KAMMI di kampus-kampus, dan kemudian meng-kristal dalam kekuatan politik yang diwadahi oleh Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ). Tetapi beberapa sayap  kelompok salafi lebih fokus kepada bidang dakwah daripada politik, sehingga tidak otomatis mereka masuk dalam partai, bahkan dalam hal tertentu kelompok ini melakukan kritik umum cara membangun relasi dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Agar hubungan pemerintah dan rakyat berjalan secara harmonis. Masuk kelompok ini adalah Ustadz Safiq Basalamah, Riza Basalamah, dan Firanda Addirja.

Kedua kelompok kekuatan Islam ini, tidak banyak cocoknya dengan Islam tradisionalis dan nasional, termasuk dalam pilihan politik 2019. Kedua kelompok ini menjadi pendukung paslon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

1. Fron Pembela Islam ( FPI ), dan kelompok lainnya yang se-visi dalam gerakan politik dan dakwah. Kelompok ini mendukung paslon nomor 2. Apa ini bagian dari mata rantai kasus penodaan agama oleh Ahok pada tahun 2016, atau murni sebagai pilihan politik yang baru, tentu tidak sesederhana menguraikannya.

Tetapi justru anomali politik terjadi di sini. Sebab dalam barisan FPI dan barisan pendukung paslon nomor 2 terdapat para Habaib yang secara aqidah-furu’iyyah, berbeda dengan orang-orang yang tergabung dalam PAN-Muhammadiyah, PKS-Wahabi-Salafi.

Coba bayangkan, apa pandangan aktifis PKS dan PAN melihat Prabowo dan Sandiaga Uno road show ke Pesantren-pesantren dan melakukan ziarah kubur kepada makam para Kyai dan wali? Mungkin barangkali Prabowo dan Sandiaga melihat sisi lain pendukung mereka yang terbiasa melakukan amaliyah tersebut, meskipun di sisi lain pendukung mereka adalah para penentang.

FPI dan para Habaib secara aqidah-furu’iyyah justru mempunyai banyak kesamaan dengan PKB-NU yang mendukung paslon 1. Apalagi di sana ada KH.Ma’ruf Amien, yang juga Rois Amm PBNU. Orang nomor 1 di NU, yang dari sisi keilmuan dan ketokohan tidak diragukan lagi.

FPI, para Habaib dan NU biasa yasiinan, tahlilan, manakiban, barjanjen, ziarah kubur Nabi dan wali, suatu amaliah yang  ditentang oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi ke PAN dan PKS, yaitu suatu gerakan pembaharu dan pemurnian ( puritan ) yang mempunyai akar sejarah aqidah bersumber kepada hujjah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab.

1. Bagaimana pula dengan HTI ( Hizbuththahrir Indonesia )? Meskipun awalnya gerakan dakwah, tetapi sesungguhnya HTI adalah gerakan politik. Atau bisa jadi bahwa dakwah hanya sebuah kamuflase untuk propaganda politik. Semua serba mungkin. Mengapa politik? Karena tujuan mereka bukan tujuan dakwah, tetapi politik, yaitu mengganti sistem demokrasi menjadi sistem khilafah. Suatu hal yang menyalahi konsensus nasional yang telah dirumuskan dan dideklarasikan sejak oleh para founding fathers negeri ini. Pemerintah kemudian pada tahun 2018 melarang keberadaan HTI, setelah melihat bahwa perkembangan HTI, ide-ide dan gagasannya semakin massif meng-infiltrasi anak-anak bangsa. Nah, dikemanakan keuatan HTI ini dalam politik? Secara formal sudah dilarang. Secara gerakan, sudah tidak terlalu nampak, tetapi tidak ada yang mempu memberi garantiebahwa cita-cita politik HTI ikut terkubur dalam waktu yang begitu singkat.

Inilah anomali. Kekuatan Islam bukan terpencar-pencar lagi, tetapi mengalami amorfisasi. Kalau bicara aqidah-furuiyyah dan amaliyah, semestinya FPI dan para Habaib bergabung, kalau bukan melihat Jokowi, tentulah melihat KH.Ma’ruf Amien. Tetapi fakta politiknya bertentangan. Apa dan mengapa itu terjadi? Adakahhidden agenda atau grandskenario dari “ pemimpin “ umat Islam untuk menjaga keseimbangan politik, atau ada kontra- skenario dari “ musuh-musuh “ Islam  untuk membenturkan sesama umat Islam melalui media politik? Atau alamiah-natural saja pilihan-pilihan ini terjadi?

Yang pasti tahun politik 2019 menyediakan lorong-lorong gelap dan sempit untuk saling mengintip, menjatuhkan lawan dan kawan, tidak lagi mempertimbangkan kawan se-aqidah dan satu agama. Politik adalah kekuaasaan. Itulah hekekatnya.

Yang harus disadari oleh para tokoh Islam, baik yang ada di parpol atau yang di luar parpol, bahwa umat Islam adalah potensi besar untuk membawa kemajuan atau juga kehancuran. Maka dalam pengelolaan potensi politik umat Islam, para tokoh harus berhati-hati. Bahwa secara faktual banyak perbedaan pilihan politik, tetapi di sisi lain harus disadari bahwa masalah politik murni masalah kenegaraan dan pemerintahan, yang tidak boleh merembet kepada perpecahan umat Islam di masa yang akan datang.***

*) penulis adalah pengasuh Ponpes Bumi Aswaja Daaruttaubah wa Tarbiyah Lapas Cilacap.