Ironi Demokrasi dan Pembangunan Indramayu

Sebagai warga Indramayu, tentu saja ini menjadi keprihatinan dan ini menjadi kerugian, mengingat biaya pilkada yang dianggarkan oleh KPU yang besar menghasilkan pemimpin yang bermasalah, mulai dari mundurnya bupati terpilih dan penggantinya kena OTT KPK.
Tercatat sejak reformasi dan mulainya era desentralisasi, kepemimpinan di Indramayu tidak lepas dari masalah. Pada periode 2005-2010, saat Bupati dijabat oleh IMS pada akhir kepemimpinannya, ia tersandung kasus korupsi PLTU dan pada tahun 2014 sempat ditahan di Lapas Kebonwaru Bandung. Dan pada tahun 2016 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara.

Pada saat dilantik bulan Februari lalu oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Supendi sudah diingatkan bahwa bantuan kepada Indramayu dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah yang terbesar dengan harapan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang diketahui masih kurang maksimal. Saat ini IPM Indramayu menurut perhitungan BPS ada di peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan angka 66,36 poin.

IPM merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Terdapat tiga alat ukur dalam penghitungan IPM yaitu, Kesehatan, Pendidikan dan Standar Hidup Layak. Dengan nilai IPM yang rendah dan anggaran yang begitu besar ini menjadikan pembangunan di Indramayu mengalami kesenjangan dan ketidakmampuan pemerintahan daerah dalam mengelola kesejateraan masyarakat, dan isu utama dalam pembangunan Indramayu tidak lepas dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, kemiskinan dan daya beli masyarakat.