KELEMAHAN DEFINISI KHILAFAH MENURUT AN-NABHANI

Sedangkan kepemimpinan politik Nabi saw, dibatasi oleh ruang, waktu dan batas-batas negara. Kepemimpinam politik Nabi saw meliputi kota Madinah dan kabilah-kabilah yang menerima konstitusi negara (Piagam Madinah), tanpa memandang agama. Muslim dan non muslim warga negara Madinah tercakup ke dalam kepemimpinan politik Nabi saw.

Adapun kaum muslim yang bukan warga negara Madinah, tidak termasuk ke dalam kepemimpinan politik Nabi saw. Mereka hanya masuk dalam kepemimpinan keagamaan Nabi saw. Misalnya umat Islam yang berada di Mekkah dan kabilah-kabilah Arab yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Uwais al-Qorni (umat Islam di Yaman). Dan umat Islam yang berada di Habasyah serta umat Islam di berbagai tempat di luar negara Madinah.

Kepemimpinan agama Nabi saw berakhir setelah Beliau saw wafat. Tidak ada penggantinya. Akan tetapi kepemimpinan politik Nabi saw diteruskan oleh para khalifah yang jumlahnya banyak. Karena khalifah adalah pemimpin politik, maka kepemimpinannya terbatas dalam lingkup wilayah negara. Dan meliputi semua warga negara, muslim dan non muslim. Demikian juga faktanya, sepanjang sejarah umat Islam, kepemimpinan khalifah dibatasi oleh batas-batas negara. Tidak ada khalifah yang memimpin umat manusia umumnya dan umat islam khususnya di seluruh dunia.

Dari realitas ini kita bisa menganalisa dan menilai kelemahan definisi khilafah menurut Taqiyuddin an-Nabhani. Definisi Khilafah menurut Taqiyuddin An Nabhani adalah sebagai berikut :

اَلْخِلاَفَةُ هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعاً فِي الدُّنْيَا لإِقَامَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الإِسْلاَمِيِّ، وَحَمْلِ الدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

“Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.” (Taqiyuddin An Nabhani. 2003. As Syakhshiyah Al Islamiyah. Beirut : Darul Ummah 2003, Juz 2 hlm.)