Ketum PBNU Temui Presiden Jokowi Bahas Rohingya
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bersama Ketua Umum Pagar Nusa, M. Nabil Haroen berdiskusi intensif dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/9). Pertemuan terbatas ini dalam rangka menyikapi konflik di Rohingya dan dampaknya di Indonesia.
Kiai Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa konflik di Rohingya bukan konflik agama. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap jernih apa yang terjadi di Rohingya. Kiai Said mengakui, umat Islam memang banyak yang menjadi korban, kita turut bersedih.
“Namun, jangan sampai hal itu ditarik menjadi konflik antar agama, tidak betul itu. Umat Muslim di Indonesia jangan terprovokasi,” tegas Kiai Said.
Dalam pertemuan ini, Kiai Said menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang pentingnya membantu perdamaian di Rohingya. Nahdlatul Ulama (NU) ikut andil dalam menginisiasi perdamaian, dengan peran serta lembaga-lembaga di bawah naungan NU.
Sementara itu, M. Nabil Haroen, berharap pemerintah RI lebih tegas dan cepat dalam menyikapi kasus Rohingya. Dia menegaskan, bangsa Indonesia harus membantu dalam rangka kemanusiaan. Apa yang terjadi, menurutnya, sangatlah biadab, apalagi yang tampak seolah-olah konflik antara umat Buddha dan Muslim.
“Ini harus dicegah, pemerintah Myanmar perlu bergerak cepat. Jika tidak ada keseriusan dari pemerintah Myanmar, kalau perlu Pemerintah Indonesia menarik Dubesnya di Myanmar,” terang Nabil.
Pagar Nusa juga menyayangkan provokasi kebencian yang menumpangi isu Rohingya. Provokasi dengan rencana demonstrasi di Candi Borobudur menurutnya salah arah. Tidak semua umat Buddha bersalah dalam kasus Rohingya. Nabil menerangkan, pelaku hanya oknum tertentu, tidak bisa digeneralisasi atau dipukul rata.
“Pagar Nusa siap mengantisipasi demonstrasi, agar tidak menjadi konflik antar agama di Indonesia. Apalagi, jangan sampai merusak Candi Borobudur sebagai warisan peradaban Nusantara dan dunia,” ungkap Nabil Haroen.
Pagar Nusa secara cepat menyiagakan barisan pendekarnya di berbagai daerah, berkoordinasi dengan Polri dan TNI, untuk meredam konflik serta menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam kasus Rohingya. (Red: Fathoni)
Sumber : NU Online
