Mencabut Hak-hak Politik Warga Negara Khilafah di Indonesia

Pecihitam.org – Belum berhasil menghentikan pergerakan HTI pasca pencabutan badan hukum, rencana Menteri Agama memulangkan 600 kombatan ISIS ke tanah air, memancing polemik di tengah masyarakat. Meski belum diputuskan pemerintah, suara penolakan bermunculan. Melalui petisi di salah satu situs, warganet menyatakan sikapnya.

Sikap masyarakat sangat beralasan, karena secara de facto dan de jure aktivis HTI dan kombatan ISIS mempunyai negara sendiri, khilafah. Aktivis HTI dalam proses mendirikan, sedangkan kombatan ISIS dalam proses mempertahankan khilafah. Mereka warga negara Khilafah.

Mereka bukan warga negara Indonesia (WNI), zhahiran wa bathinan, sebab mereka tidak mengakui keabsahan NKRI, menolak setia dan taat kepada ideologi dan konstitusi negara, tidak mau memberi loyalitasnya kepada Indonesia dan menentang pemerintah dengan penentangan yang ideologis. Alih-alih membela tanah air, mereka justru mau menghancurkan Indonesia agar bisa dibangun khilafah di atasnya.

Hanya secara administrasi mereka tercatat sebagai WNI. Punya akta kelahiran, ijazah sekolah, KTP, SIM, buku nikah, pasport, dan lain sebagainya. Dengan dasar catatan administrasi tersebut, mereka hidup bebas di Indonesia.

Mereka juga mendapat hak-hak politik layaknya WNI. Keamanan, kenyamanan dan ketentraman hidup mereka dijamin. Layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, listrik, air, jaringan seluler dan internet, transportasi darat, laut dan udara, dan lain-lain, mereka ikut nikmati. Bahkan ada dari kalangan warga negara Khilafah menjadi aparatur sipil negara dan karyawan BUMN Indonesia.

Hak-hak politik mereka sebenarnya otomatis tercabut dengan sendirinya ketika mereka memberontak dan melakukan gerakan makar. Dengan perbuatannya itu, mereka telah mewajibkan pemerintah untuk memerangi mereka sampai mereka kembali setia dan loyal kepada negara. Atas dasar itu, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq dan Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi pemberontak dan gerakan makar di masanya.