Pandangan KH Wahab Chasbullah soal Perbudakan

Selain soal hukum potong tangan, Kiai Wahab Chasbullah juga memaparkan terkait masalah perbudakan: Soal perbudakan ini bukan made in Islam. Untuk kerajaan Yunani dan seluruh dunia, di seluruh negara, pasar penuh ramai dengan perbudakan, di mana saja sekalipun di Moskow. Hanya di Moskow diberantas dalam abad yang terakhir ini.

Waktu di Moskow ada kerajaan Iskandar II baru diberantas dalam terori praktik tetap, tapi ganti nama. Mengenai soal perbudakan ini, sebetulnya siapa orang yang suka menjadi budak? Yang dijadikan budak sebenarnya ialah boyongan (tawanan), boyongan orang perang, mana yang kalah diboyong, orang yang diboyong itu dijadikan budak.
Sekarang nama boyong itu hamba tidak ada, tetapi di mana ada sikap orang memboyong, maka terhadap boyongannya tetap menganggap budak yang tidak mempunyai hak sebagai orang yang merdeka.

Perbudakan ini juga merajalela di tanah Arab. Setelah Rasulullah dilahirkan di Arab dan melihat keadaan itu, Rasul hingga umur 40 tahun diberi Wahyu menjadi Nabi. Wahyu pertama untuk iman, kedua untuk memberitahukan kepada kawan, ketiga untuk memberantas perbudakan.

Seketika itu Nabi Muhammad memerdekakan budaknya yang bernama Haris bin Halifah sehingga sesudah merdeka menjadi sekretaris pribadi Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang membeli budak dengan susah payah, berturut-turut memerdekakan budak-budaknya.
Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa perbudakan bukan made in Islam. Islam sangat menganjurkan kepada pemerintah supaya perbudakan dibasmi dari dunia ini. 

Karena itu, kita bisa menentukan bilamana negara kita berdasar Islam, sudah menetapkan Undang-Undang. Andaikata Undang-undang menjelaskan tentang pembasmian perbudakan, sudah pasti orang yang menghilangkan perbudakan akan mendapat pahala sebesar-besarnya dari Allah, karena ia telah melaksanakan anjuran dan perintah Allah dan sudah pasti dengan itu akan menjadi Baldatun thayyibatun warabbun ghaffur. Karena melaksanakan anjuran Allah dan perintah Allah mesti jadi begitu. (Abdul Mun’im DZ, KH Abdul Wahab Chasbullah: Kaidah Berpolitik dan Bernegara, 2014: 29-31)