Pandangan KH Wahab Chasbullah soal Perbudakan

Baldatun thayyibatun warabbun ghaffur, yaitu bangsa yang subur dan makmur, adil dan aman yang diridhoi Tuhannya merupakan titik tekan Kiai Wahab Chasbullah dalam pidato itu pada Sidang Pleno Majelis Konstituante 3 Desember 1957. Tujuan agung pendirian negara tersebut tidak bisa dicapai ketika hanya menjadikan Islam secara formal sebagai dasar negara. Islam harus menjadi jiwa.

NU tidak sepakat menerapkan secara formal Piagam Jakarta ke dalam dasar negara di sidang pleno Majelis Konstituante, seperti yang dikehendaki kelompok Islam lain seperti Masyumi, PSII, Perti, dan lain-lain. Maka jalan tengahnya adalah Piagam Jakarta menjadi jiwa dan semangat UUD 1945.

Jalan tengah yang diberikan oleh NU disambut baik oleh Presiden Soekarno yang atas usul Jenderal Abdul Haris Nasution negara harus kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Sebab itu, harus dilakukan Dekrit Presiden secara konstitusional. Resisten terhadap kelompok Islam tidak terjadi ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 karena dasar negara telah dijiwai oleh Piagam Jakarta.

Dalam hal ini, NU berhasil memberikan pemahaman Islam secara substansial dalam sistem berbangsa dan bernegara, bukan Islam partikular yang menginginkan formalisasi Islam ke dalam sistem bernegara. (Fathoni)