Pro-Kontra Soal Nuklir, PWNU DIY Minta Revisi Rekomendasi

12
Pro-Kontra Soal Nuklir, PWNU DIY Minta Revisi Rekomendasi

Banjar, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY) Prof Dr H Nizar Ali meminta revisi rekomendasi soal nuklir. Ia sependapat poin bahwa NU mendukung pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara maksimal. Mengingat kebutuhan energi dalam skala besar dan EBT tidak mampu mencukupi kebutuhan energi nasional.

“Namun pada klausul bahwa pemerintah bisa mempertimbangkan energi nuklir dengan tetap meletakkan kemanan dan keselamatan sebagai faktor kunci, itu yang perlu direvisi,” kata Nizar Ali dalam sidang Komisi Rekomendasi yang digelar di lantai 2 gedung rektorat lama STAIMA Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).

Pria asal Jepara, Jawa Tengah ini beralasan, rekomendasi tersebut bertentangan dengan hasil Bahtsul Masail PCNU Jepara pada 2007. “Jadi, hasil Bahtsul Masail di Jepara itu mengatakan bahwa hukum nuklir itu mubah. Namun, ketika menjadi energi itu haram. Karena mafsadat-nya lebih besar,” terangnya.

Iklan Layanan Masyarakat

Meski demikian, pria yang juga menjabat Dirjen PHU Kemenag ini sependapat pada poin sebelumnya. Yakni, pemerintah harus lebih serius melakukan pengembangan dan pemanfaatan EBT yang mengacu pada Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2010-2025 dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014.

Dalam draft dikatakan, pemanfaatan EBT ini menargetkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional minimal sebesar 23% pada 2025. Langkah lebih serius harus dilakukan karena saat ini penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia baru sekitar 6,8% dari keseluruhan energi yang dikelola. 

Road map pengembangan EBT harus jelas dan faktor keekonomian tidak boleh mendeterminasi kebijakan,” demikian bunyi draft rekomendasi yang diterima NU Online. Draft tersebut hingga berita ini ditayangkan masih dibahas tim khusus dalam komisi ini.
  Ketua Komisi Rekomendasi H Masduki Baidlowi (Wasekjen PBNU), berpendapat bahwa pro-kontra dalam masalah hukum itu biasa. “Hukum itu kan dinamis. Jadi, nggak masalah ada perbedaan pandangan,” kata Masduki kepada NU Online di sela sidang.

Cak Duki, sapaan akrabnya, menambahkan negara mana yang sekarang ini tidak memanfaatkan nuklir. “Iran saja sudah lama mengembangkannya kok. Nah, dengan itu ia berani melawan Amerika. Kita perlu berkaca pada fenomena ini,” tandasnya. 

Senada dengan Masduki, H Ahmad Suaedy dan H Rumadi Ahmad yang masing-masing sebagai Wakil Ketua Sidang tidak mempersoalkan perbedaan pandangan tersebut. “Kita nantikan saja hasilnya di sidang pleno nanti malam,” pungkas Rumadi. (Musthofa Asrori)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here