Purwakarta Deklarasikan Menolak HTI

Selasa (31/7) di halaman masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta ribuan masyarakat Purwakarta yang didampingi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta secara tegas menolak keberadaan Ormas HTI beserta ideologinya dan segala bentuk atributnya bercokol di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Penolakan tersebut ditegaskan dalam deklarasi yang memuat tujuh poin sebagai berikut :

DEKLARASI MENOLAK HTI DENGAN SEGALA BENTUK ATRIBUTNYA DI KABUPATEN PURWAKARTA

Kami atas nama MUI dan seluruh element masyarakat Purwakarta dengan ini mendeklarasikan :

1. NKRI merupakan komitmen dan kesepakatan yang sudah final dengan Pancasila sebagai ideologi yang senantiasa kami bela sampai titik darah penghabisan.
2. Seluruh gerakan dan atribut yang merongrong NKRI dengan propaganda atas dalih apapun harus di hapuskan dari NKRI.
3. Kondusifitas Indonesia khususnya Purwakarta menjadi komitmen bersama sebagai satu bangsa untuk dijaga dan dipertahankan bersama-sama.
4. Menolak dengan tegas keberadaan HTI dan seluruh gerakan serta atributnya di Purwakarta.
5. Meminta pemerintah dan penegak hukum untuk menindak secara tegas terhadap praktek-praktek aktivitas dan simbol-simbol HTI di Purwakarta.
6. Kami siap menjadi garda terdepan dalam menumpas bahaya laten HTI jika aparat tidak bertindak.
7. Menghimbau kepada seluruh warga Purwakarta agar waspada apabila melihat dan mendengar segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila.

Purwakarta, 31 Juli 2019

Di tempat yang sama, Ketua GP Ansor Kabupaten Purwakarta, Acep Muhamad Mahmud mengatakan, dalam deklarasi tersebut, intinya ormas Islam yang ada di Purwakarta sepakat bahwa Purwakarta harus dibersihkan dari kelompok-kelompok radikal dan juga harus dihilangkan simbol-simbol yang justeru membuat gaduh karena memang bertentangan dengan Pancasila.

“Ini menjadi tugas kita semua sebagai warga negara untuk tetap mempertahankan NKRI, satu hal gerombolan HTI yang sekarang menumpang pada ormas Islam harus diwaspadai dan simbol-simbolnya harus dibersihkan agar Purwakarta makin kondusif dan anti khilafah. Jangan sampai acara resmi pemerintahan disusupi oleh kelompok-kelompok yang sudah dilarang oleh pemerintah, ini sangat berbahaya untuk keutuhan dan kerukunan Indonesia,” kata Acep.