Redistribusi Aset, Peluang Ini Bisa Dimanfaatkan NU dan Kalangan Pesantren

MNU Online | JAKARTA – Hari ketiga Pelatihan Da’i-Da’iyah Kader NU 2017 di lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat, menghadirkan pemateri Ketua Umum PP Muslimat NU, Dra Nyai Hj Khofifah Indar Parawansa MSi. Dalam pemaparannya, Khofifah menyoroti soal kesenjangan ekonomi, sosial maupun strata masyarakat.

Khofifah tak menutup mata, bahwa beragam kesenjangan tersebut juga dialami warga NU — termasuk Muslimat NU di dalamnya — karena mereka memang mayoritas di negeri ini. Namun perempuan yang juga Menteri Sosial RI itu mengajak kader NU instrospeksi sekaligus tabayyun dengan diri sendiri maupun institusi agar jangan sampai menyalahkan orang lain.

“Mari kita kembalikan pada diri kita, kita ukur diri kita. Kalau tidak, nanti kita menjadi orang yang tak habis-habisnya menyalahkan orang lain,” katanya.

(Baca: Jaga Indonesia Tetap Damai, LD PBNU-Hidmat NU Gembleng Da’i-Da’iyah)

Dia mencontohkan kucuran Rp 1,5 triliun dari pemerintah lewat Nota Kesepahaman (MoU) yang diteken PBNU dengan Kementerian Ekonomi (Kemenkeu), 23 Februari lalu, terkait penyaluran kredit ultra mikro dengan ruang lingkup pemberdayaan ekonomi umat.

Khofifah mengajak berhitung, “Berapa yang sebetulnya kita mampu menyerap, karena proses verifikasi dan validasinya oleh tim dari Kemenkeu,” katanya.

Artinya, lanjut Khofifah, ketika NU bicara dan menyadari bahwa hari ini ada kesenjangan ekonomi, sosial maupun strata masyarakat, lalu menyuarakannya dan peluang sudah dibuka pemerintah lewat MoU dengan Kemenkeu, maka pertanyaanya harus kembali pada kader NU sendiri.

“Sampai saat ini kita sudah bisa menyerap berapa persen, dari besaran sekitar Rp 1,5 triliun yang sudah diberikan peluang oleh Kemenkeu,” ucapnya. “Mari kita ukur diri kita. Tahun ini terserap berapa persen, maka di tahun depan kita harus mengukur naik berapa persen lagi.”

(Baca: Buku ‘Revisi’ Allah Beredar Luas, Khofifah Minta Aparat Turun Tangan)

Khofifah juga mencontohkan peluang terkait program redistribusi aset dan reforma agraria yang disiapkan pemerintah ‎melalui pemberian lahan yang selama ini tidak produktif kepada kelompok masyarakat. Secara khusus, Presiden Joko Widodo ingin agar program ini dilaksanakan secara jelas, tepat sasaran dan tidak terkesan hanya bagi-bagi lahan.

Sekadar tahu, redistribusi aset adalah program pemerintah berupa pencabutan izin atau hak pengelolaan aset lahan dari pengusaha yang membiarkan lahannya nganggur.

Lahan tersebut kemudian dialihkan hak pengelolaannya atau didistribusikan kepada masyarakat seperti kelompok tani, nelayan hingga pesantren untuk dikelola dan dimanfaatkan lebih produktif lagi.

(Baca: Pimpinan Pusat Muslimat NU Serukan Dzikir dan Amaliah di Bulan Suci)

Nah, Khofifah melihat ini sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan NU dan pesantren. “Ketika Bapak Presiden menyampaikan di banyak forum maupun event kepada para ulama dan pengasuh pesantren soal redistribusi aset, berapa banyak di antara kita yang bisa menangkap peluang ini,” katanya.

Redistribusi aset ini sekitar 12,7 juta hektare dan sudah di follow-up presiden serta para menterinya, artinya sudah dalam bentuk sertifikat. “Mari kita tanya di Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara ada berapa. Kita undang NU dan pesantren di sana bisa nggak mengelola ini,” ujarnya.

“Lalu dikelola untuk apa dan seterusnya karena mengelolanya harus dengan modal, mulai bagaimana SDM, skill maupun jejaringnya. Ini mesti dirangkai kekuatan kita yang sebenarnya luar biasa besarnya.”

Tabayun dan Muhasabah

Soal menangkap peluang ekonomi, di internal Muslimat NU, Khofifah sering kali mengibaratkan ada hujan deras (hujan ekonomi, hujan berkah, hujan akses) tergantung bagaimana kita berikhtiar memanfaatkannya.

“Kalau punyanya mangkuk ya kita terimanya semangkuk. Kalau kita punya ember, kita bisa menangkap dengan ember itu. Kalau kita punya danau, kita bisa menangkap hujan itu dengan danau.”

Karena itu, sekali lagi, Khofifah mengajak kader NU untuk mengukur diri dan forum Pelatihan Da’i-Da’iyah Kader NU menjadi sangat penting untuk melakukan proses tabayyun serta muhasabah bersama.

(Baca: Kadinkop UKM Jateng: Kebutuhan Warga NU Bisa Dikelola Puskopan)

“Kita tabayyuni diri kita dan potensi diri kita. Mari kita tanya pada hati kita, institusi kita, sistem kita. Sekalian muhasabah, kita koreksi diri kita apa sebetulnya yang menjadi penyebab,” jabarnya.

Apalagi KH Wahab Chasbullah sejak 1918 sudah mengingatkan bangsa ini dan kalangan pesantren soal pembangunan ekonomi, lewat pemikirannya dengan mendirikan Nahdlatut Tujjar (Bangkitnya Para Pedagang) — tonggak kelahiran NU.

“Jadi bagaimana sebetulnya ya ulama ya dagang. Apalagi tidak ulama, tidak dagang tapi NU, coba bayangkan,” selorohnya yang disambut ger-geran peserta pelatihan. “Sekali lagi, mari menabayyuni diri kita, muhasabah diri kita,  institusi kita, agar kita tidak terjebak gampang menuding orang lain,” tandasnya.• rizky

Sumber : MNU Online