UU Pesantren: Tidak Bebenturan dengan UU Sisdiknas, Justru Menguatkan

Jakarta, NU Online
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Baleg DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif DPR pada Kamis (13/9) lalu. Dalam waktu dekat, RUU tersebut akan dibawa ke sidang paripurna untuk dimintakan persetujuan.

Sementara, saat ini sudah ada UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Apakah nantinya RUU Pesantren tidak berbenturan dengan UU pendidikan yang sudah ada?

Pendiri Pusat Pusat Studi Pesantren (PSP) Achmad Ubaidillah menegaskan, jika RUU Pesantren benar-benar disahkan maka UU tersebut tidak akan berbenturan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tersebut.

“Justru UU Pesantren ini nanti akan memperkuat dan mempertajam keinginan atau good will atau political will negara terhadap madrasah dan pesantren,” kata Ubaidillah saat dihubungi NU Online, Kamis (20/9).

Menurut anggota DPRD Kota Bogor ini, UU Sisdiknas tidak menjelaskan secara rinci tentang keberpihakan negara terhadap dunia pesantren. Ditambah, pendidikan pesantren juga tidak menjadi isu utama dalam UU tersebut.

“Menurut saya, lahirnya UU ini tidak akan berbenturan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tersebut,” tegasnya.

Dia menyambut baik RUU Pesantren yang saat ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI. Baginya, RUU Pesantren adalah bentuk keberpihakan negara terhadap dunia pesantren. Namun demikian, ia mengakui kalau perjuangan untuk melahirkan UU Pesantren belum selesai.

“Perjuangan ini belum selesai karena menunggu persetujuan dari rapat paripurna. Itu mekanisme yang ada di lembaga DPR,” katanya.

Jika RUU tersebut benar-benar disahkan, imbuhnya, maka DPR sebagai institusi negara yang memiliki hak legislasi terbukti memiliki keberpihakan terhadap madrasah dan pesantren. (Muchlishon)

Sumber : NU Online