9 Nilai Pedoman Politik Warga NU

“Orang mengira, bahwa kita ber-Partai, kita bersatu dalam Partai, dikira perdjuangan kita ini untuk mentjapai suatu target politik. Sebenarnja bukanlah target politi jang kita perdjuangkan, tetapi target ideologi. Karena itu saja katakan di Djatim seperti sdr2 bisa batja di Duta masjarakat, mestinja tidak pernah saja katakan hal ini, tetapi ini kali terpaksa saja kemukakan, bahwa bagi N.U. sama sekali tidak bersedia untuk mati karena kepentingan kursi atau kedudukan. Tetapi kalau karena kepentingan aqidah atau ideologi, saja jakin setiap warga N.U. tidak akan ragu2 untuk mati sjahid karenanja.” – K.H. Dr. Idham Chalid – Ketua Umum PB N.U. (Dambil dari buku “N.U. dan Aqidahnja” yang ditulis oleh Amak Fadhali)

NU memang sulit dipisahkan dari dunia politik, karena organisasi ini sudah puluhan tahun berkutat di dalamnya. Namun, berpolitik menurut NU memiliki kriteria dan tujuan sendiri, bukan dilakukan dengan segala cara hanya sekadar untuk meraih kekuasaan.

Dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta (1989) dirumuskan Sembilan Pedoman Politik Warga NU, yaitu garis-garis pedoman untuk melangkah bagi kaum Nahdliyin yang menerjuni dunia politik.

Kesembilan pedoman politik itu adalah :

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama,
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Ahlussunnah Waljamaah.
7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan di antara aspiran-aspiran politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan

Disela-sela Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Solo (2004), K.H. MA Sahal Mahfudz mengategorikan politik menjadi tiga bagian:

1. Politik Kebangsaan, tujuannya membela Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Politik Kerakyatan, tujuannya membela rakyat,
3. Politik Kekuasaan, tujuannya mencari kekuasaan.

NU tidak boleh digunakan untuk mencari kekuasaan. Adapun warganya, tidak dilarang berpolitik, tapi ada aturan, etika dan pedoman, misalnya tidak boleh membawa institusi NU. Demikianlah NU organisasi kemasyarakatan ngelingan, mengingatkan warganya yang berpolitik aktif.

Ambariang cara urang,
urang menak urang kuring,
da geus kitu alam urang,
meungpeung hayang meungpeung eling,
ngajaring nu areling,
tandaning riung mungpulung,
mungpulungkeun nu urang,
bisi kagiling kagiring,
kawisaya kasambang ku Sang Guriang

– Hasan Mustapa

* Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 25 Februari 2017, dirasa relevan dengan tahun politik ini, saya update dengan sedikit tambahan kutipan pidato K.H. Dr. Idham Chalid – Ketua Umum PB N.U di atas pada kegiatan “Latihan Intruktur Kader Partai N.U.” di Cisarua Bogor yang diselenggarakan 9 sampai 21 Februari 1969. Dan sedikit Dangding Haji Hasan Mustapa yang “dipas-paskan” dengan artikel.

Sumber : Buku Antologi NU