Bersikap Tawasuth dalam Gerakan

Muklis Nawawi, Sekretaris PC GP Ansor Pangandaran – Kita sangat memahami bahwa negara menjamin warganya bebas dalam menyampaikan pendapat selama apa yang dismpaikan tidak keluar dari norma-norma yang berlaku artinya tidak berupa fitnah, hoax atau menyinggung perasaan orang lain

Dalam hal ini rakyat juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengawal dan mengawasi keberlangsungan pembangunan di daerah, maka menjadi hal yang sangat wajar jika ada sedikit gejolak yang timbul akibat dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah baik eksekutif ataupun legislatif

Di sisi lain kehadiran ormas, lembaga masyarakat, organisasi sosial dan organisasi kepemudaan seharusnya menjadi bagian dari kontrol sosial yang aktif menyuarakan kepentingan kepentingan rakyat sehingga kehadirannya betul-betul menjadi penengah yang mampu menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat ketika timbul permasalahan karena kita sangat mamahami makna dari “TAWASUTH”.

Jika Program pemerintah itu baik bagi kesejahteraan dan pembangunan, oke mari kita dukung. Tapi jika program itu disinyalir bersenyawa dengan kepentingan tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat, mari kita benahi bersama, mari kita kritisi bersama.

Artinya, jika bisa mengkritisi tindakan rakyat maka harus lebih bisa mengkritisi pemerintah. Karena pemerintah seharusnya menjadi teadan bagi rakyatnya.

Lebih lanjut dalam menyikapi penetapan dan pengesahan APBD 2024, Ansor akan meminta DPRD untuk membahas dan membedah APBD 2024 supaya kita bisa betul-betul mengawal realisasi APBD 2024.