Belajar dari Sejarah Penjatuhan Gus Dur

UUD 1945 hasil amandemen juga membatasi kekuasaan presiden maksimal selama dua periode. Hal ini membuat proses pergantian kekuasaan berlangsung secara teratur. Sistem memaksa mereka untuk turun dari kekuasaan maksimal selama dua periode. Dengan demikian, aturan ini memberi kesempatan kepada siapa pun yang berminat untuk berkuasa melalui proses pemilu yang diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun sekali.

Namun, potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap saja terbuka. Persekutuan antara eksekutif dan legislatif untuk menggolkan UU atau kebijakan tertentu yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat bisa saja muncul. Presiden, anggota parlemen, partai politik atau aktor-aktor politik lainnya tetaplah individu yang memiliki agenda pribadi yang tidak selalu selaras dengan kepentingan rakyat. Peristiwa demo besar-besaran yang terjadi pada masa akhir persidangan DPR periode 2014-2019 untuk mencegah supaya sejumlah UU yang tidak dikehendaki rakyat tidak jadi disahkan menjadi cerminan bahwa pengawasan harus tetap dilakukan kepada para wakil rakyat.