Jerat Hukum Para Pelengser Gus Dur (Bagian 1)

Oleh Muhtar Said

Desember 2019, publik digemparkan dengan terbitnya buku berjudul “Menjerat Gus Dur”. Buku karangan Virdika Rizky Utama merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Virdika dengan berdasar pada dokumen-dokumen yang ia gali dan kaji.

Tidak disengaja, Virdika menemukan dokumen penting yang isinya catatan tentang strategi pelengseran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI. Bahkan dalam catatan yang ia dapat ditemukan ada perencanaan untuk memborong dollar guna merekayasa kekacauan ekonomi, melakukan beberapa strategi fitnah dibungkus dengan penggiringan opini yang melibatkan para intelektual dan para pejabat negara.

Strategi pelengseran Gus Dur sebagai Presiden yang diangkat secara konstitusional, apabila dilihat dari kaca mata hukum maka para pelaku pelengser Gus Dur bisa terjerat hukum karena strateginya bisa masuk ke ranah hokum pidana yakni makar dan fitnah. Jika demikian maka, strategi pelengseran Gus Dur bisa dibilang sebagai sebuah kejahatan karena ada unsur makar dan fitnah yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masuk dalam bab kejahatan bukan pelanggaran.

Dalam Pasal 105 KUHP menyatakan, “Makar yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud hendak  merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun”.

Apabila dokumen yang ditemukan oleh Virdika itu memang benar adanya, maka para pelengser Gus Dur bisa dikategorikan telah melakukan tindakan makar karena telah memenuhi unsur “hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah”.