LP MA’ARIF JABAR KECEWA RK HANYA PERHATIKAN SEKOLAH NEGERI

Indramayu – Anggaran belanja  yang disiapkan oleh Pemerintah Propinsi  Jawa Barat untuk  SPP Gratis pada tahun 2020 bagi sekolah negeri telah membuat persatuan  Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PWNU Jawa barat meradang dan kecewa, pasalnya alokasi sebesar 717 milyar tersebut diperuntukkan hanya untuk lembaga pendidikan negeri saja, tanpa menyentuh organ lembaga pendidikan swasta di Jawa Barat, kekecewaan tersebut disampaikan oleh Lembaga Pendidikan  (LP) Ma’arif Jabar pada rapat terbatas anggota yang bertempat di Kampus hijau Kaplongan, Minggu (01/12).

Ketua LP. Ma’arif melalui Sekretaris LP. Ma’arif PWNU Jawa Barat, Tabroni dengan tegas menyampaikan pesan  terhadap Pemerintah Propinsi Jawa Barat bahwa asas keadilan mengenai persoalan anggaran harus berpihak dan berpijak pada keadilan pendidikan.

“Atas nama Lembaga Pendidikan Ma’arif PWNU Jawa Barat, kami menyampaikan apresiasi terhadap program Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil (RK) terkait SPP gratis bagi SMA dan SMK mulai tahun anggaran 2020 mendatang.
Namun sayangnya program tersebut hanya berlaku bagi sekolah-sekolah negeri saja, dan tidak berlaku bagi sekolah-sekolah swasta, ini tentu merupakan kebijakan yang sangat diskriminatif dan tidak adil.

Untuk itu RK sebagai Gubernur Jabar seharusnya mampu bersikap adil dan merata, apalagi ini tentang Pendidikan, dimana keinginan agar Jabar menjadi Juara lahir batin dapat terpenuhi, maka sudah semestinya RK memperlakukan sama, antara sekolah negeri dan swasta,  “tegasnya.

Pada saat yang sama ketua Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kabupaten Indramayu, Abdul Azis sepakat bahwa pendidikan sebagai tuh keberhasilan sebuah negara harus didukung dari semua aspek,  dan tidak boleh tenang pilih dalam memberikan kebijakan.

“Kami mohon kepada Bapak Gubernur Riwan Kamil agar meninjau kembali kebijakan yang telah disampaikannya,  serta segera  mengakomodir harapan para pelaku lembaga pendidikan swasta, agar Jabar Juara lahir batin bisa segera terwujud secara adil dan merata, dan jangan salahkan jika tidak diakomodir maka kami akan bersama-sama melakukan aksi demo membela kepentingan lembaga swasta di Jawa Barat, “ungkapnya. 

Kekecewaan yang dialami lembaga swasta turut disampaikan oleh ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat. DR. H. Saefullah dalam jumpa persnya yang menyayangkan sikap gubernur  Jabar.

“Seharusnya gubernur RK faham bahwa adanya sekolah swasta adalah upaya percepatan untuk membantu dan membangun program juara lahir batin, namun sangat disayangkan apa yang telah dilakukannya seolah-seoalah mendiskriminatif lembaga swasta, dan perlu di ingat bahwa RK adalah gubernur Jabar, bukan gubernur sekolah negeri, jadi RK harus segera merevisi supaya asas keadilan dirasakan oleh semua pihak, baik sekolah negeri ataupun swasta, “tandasnya.

Berdasarkan Informasi,  jika keberpihakan tidak dirasakan oleh sekolah swasta, maka dalam waktu dekat pihak dan pelaku lembaga swasta melalui Pergunu dan LP. Ma’arif akan mengambil sikap (Aksi Demo) menuntut keadilan dan pemerataan, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.