Masalah Politik: Proses Transisi dan Konsolidasi Demokrasi

Oleh: Toufik Imtikhani, SIP.*)

Seharusnya proses integrasi telah selesai ketika Bangsa kita telah memproklamirkan kemerdekaan Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa kita yang terpecah  dan terjajah dalam suku bangsa, agama dan daerah, sepakat untuk membentuk negara kesatuan Nasional yang mewadahi dan mewakili semua golongan yang berbeda ( nation building ). Dan kesepakatan itu juga menyangkut idiologi negara yang dipandang menjadi representasi semua perbedaan yang kita miliki. Yaitu Pancasila.

Rintisan awal proses integrasi nasional sesungguhnya dimulai ketika benih-benih pergerakan perjuangan secara nasional dimulai pada tahun 1908. Perlawanan dan perjuangan melawan penjajah pada saat pergerakan kemerdekaan mudah sekali dipatahkan. Hal itu membangkitkan kesadaran para pemuda waktu itu. Para pemuda menyadari perlunya  suatu pergerakan perjuangan yang bersifat menyeluruh, termasuk perjuangan dari  aspek diplomasi.

Kesadaran nasional dan proses integrasi itu dimantapkan kembali oleh para pemuda dari seluruh suku bangsa dan agama melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Secara aklamasi para pemuda sepakat tentang satu kesatuan nasional, dari berbagai aspek dan persepektif. Yaitu bangsa, tanah air dan bahasa Indonesia.

Titik kulminasi proses integrasi nasional ditandai dengan proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Setelah kurun dan periode itu, proses integrasi nasional terus diuji, baik datang dari luar, misal melalui agresi Belanda  I dan II, dan dari dalam melalui serangkaian pemberontakan bersenjata seperti DI/TII, Permesta, dan PKI pada periode 1948 sampai tahun 1965.

Tahun 1965, pemberontakan G 30 S PKI adalah periode paling dramatis dalam sejarah integrasi nasional. Polarisasi idiologis mengedepan, dan karena alasan-alasan itu PKI melakukan pemberontakan kepada, lebih tepatnya, kekuasaan militer, bukan Soekarno sebagai presiden. Pemberontakan PKI atas nama idiologis, dipicu oleh unsur politik, yaitu menguatnya militer dalam kekuasaan. Namun tidak dapat dibantah, bahwa momentum pemberontakan tersebut menciptakan polarisasi berbagai elemen dalam masyarakat. Tokoh-tokoh agama ( NU ) banyak dibunuh  di derah-daerah.

Soeharto dengan kekuasaan ( militer ) di tangannya, melakukan penumpasan pemberontakan tujuh turunan kepada PKI. Langkah ini dilanjutkan dengan kembali melakukan re-integrasi ( politik ) melalui kebijakan penyederhanaan partai politik, untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya polarisasi dalam masyarakat dengan setting yang bermacam-macam.

Doktrin tentang Pancasila sebagai asas tunggal digelorakan secara masif ke tengah-tengah masyarakat. Setiap perbedaan ditekan jangan sampai muncul ke permukaan dengan pendekatan yang otoriter. Toh demikian ujian terhadap nation building tak kunjung surut. Peristiwa Malari tahun 1974 adalah artikulasi kekecewaan terhadap bentuk pendekatan yang otoriter.

Tahun 1998-1999, Soeharto jatuh dari kekuasaan. Otoritarianisme bergerak bagai pendulum ke arah anarkhisme. Polarisasi pun kemudian muncul kembali ke tengah masyarakat. Inilah era baru yang dikenal dengan era reformasi.

Pada periode ini terjadi peristiwa dan tahapan transisi dan konsolidasi demokrasi.

Seharusnya sejak era reformasi terjadi, sampai  sekarang hampir dua dekade, transisi dan konsolidasi demokrasi  mestinya telah memasuki babak final.

Tetapi yang terjadi adalah, dalam hampir dua dekade, dengan melewati beberapa tahapan dan periode kepemimpinan, serta figur yang berganti-ganti, polarisasi dalam masyarakat semakin menguat dan lebih terbuka. Keadaan ini tentu membahayakan persatuan dan kesatuan negara nasional

Politik Pilkada langsung, diakui atau tidak, menjadi katalisator polaritas dalam masyarakat, dalam beberapa aspek; politik, idiologi, suku dan gama.

Pilkada DKI Jakarta sejak akhir 2016 sampai  awal 2017, semakin menegaskan, bahwa polaritas itu sulit untuk dihindari.

Peristiwa polarisasi yang terjadi di DKI akibat Pilkada 2016, merambah ke daerah-daerah. Tentu merupakan peristiwa antitesis terhadap demokrasi. Sebab demokrasi harus menunjukan dan ditunjukan dengan adanya persamaan derajad dalam pandangan dan dihadapan negara. Dalam demokrasi, primordialisme harus diabaikan.  Dalam negara nasional yang demokratik, semua elemen masyarakat harus berbicara atas nama dan demi negara.

Di sisi yang lain, sayup-sayup terdengar pula ada kelompok masyarakat yang menyuarakan alternatif lain dari sistem negara nasional, yaitu sistem khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia secara terang-terangan telah menentang konsensus nasional tentang negara Kesatuan Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu serentak, terutama Pemilu Presiden, di tahun 2019 menyebabkan turbulensi yang tinggi terhadap mesin demokrasi. Kohesifitas sosial dapat merenggang. Rakyat terhantui oleh suasana psikopolitik yang menciptakan kecanggungan. Relasi sosial dapat terganggu, bahkan saudara sedarah dapat terpecah karena preferensi politik yang berbeda.

Dalam tahun politik 2019 ini, polaritas dan fragmentasi semakin tegas terlihat. Arah orientasi kehidupan berbangsa semakin amorf. Kemana, dimana, bagaimana dengan siapa bangsa ini akan mengarahkan kehidupannya, sangat membingungkan. Rakyat dihantui masa depan yang bagaimana yang akan dicapai.

Hal ini mengilustrasikan bahwa transisi dan konsolidasi demokrasi mengalami kegagalan.

Konsolidasi dan transisi demokrasi dari otoritanianisme di era Orde Baru ke era Demokrasi gagal disebabkan oleh:

1. Lemahnya sistem kenegaraan. Hal ini ditunjukan dengan pergantian kekuasaan secara abnormal. Dalam suatua transisi, seandainya sedari awal proses reformasi yang diminta oleh rakyat bukan sebuah cek kosong, konsep reformasi telah disusun secara jelas,terutama oleh kelompok pro-reformasi, bukan terjadi seperti secara kebetulan dikarenakan keadaan ekonomi nasional yang memburuk, dan pemerintah waktu itu pro-aktif dalam proses transisi, maka konsolidasi dan transisi demokrasi akan berjalan cepat.
2. Lemahnya sistem kelembagaan, terutama lembaga kekuasaan dan lebih khusus lembaga kepresidenan sebagai puncak kekuatan eksekutif. Dimasa Orde lama dan Orde Baru, lembaga ini begitu kuat dan angker. Segala kebijakan yang datang dari lembaga kepresidenan, bagai bola saju yang meluncur ke bawah serta menimbulkan efek perubahan yang luar biasa pada situasi dan kondisi tertentu. Setelah era reformasi, lembaga kepresidenan menjadi kehilangan kewibawaannya. Bagaimana segala kebijakan akan dilaksanakan oleh aparatur negara, baik ditingkat pusat sampai desa, jika lembaga kepresidenan telah kehilangan marwahnya.

3. Lemahnya figur pemimpin. Pemimpin muncul an-predicable, tidak terduga. Seseorang tiba-tiba muncul sebagai pemimpin. Pemimpin seperti ini,kadang-kadang rentan kritik dan konflik, mempunyai tingkat resistensi yang tinggi. Akseptabilitas rendah, dan sulit untuk membawa kepada sebuah transisi yang besar.

Kita membutuhkan figur yang kuat, disenangi oleh rakyat, mempunyai wibawa yang besar. Kita mungkin membutuhkan pemimpin otoriter yang baik, yang tindakan dan ucapannya didengar dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Dalam istilah masyarakat jawa disebut idu geni. Semua tanpa kecuali patuh dan tunduk kepada perintahnya. Orang jawa mengatakan sabda pandhita ratu. Indonesia membutuhkan figur-figur seperti Josep Bros Tito di Yugoslavia, Kim Jong Un di Korea Utara, Soekarno dan juga Soeharto.

Figur-figur pemimpin dengan karakter ini penting untuk membawa transisi dan konsolidasi demokrasi, kemudian setelah proses tersebut selesai, dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada pemimpin yang dipilih secara demokratis, dan memerintahkan rakyat untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin baru yang menggantikannya.

Dengan demikian, maka proses transisi dan konsolidasi demokrasi, tidak akan menimbulkan polaritas karena kehadiran pemimpin pemersatu, baik dalam kedudukannya dalam lembaga formal, atau ketika ia sudah tidak lagi memegang kekuasaan. Inilah sosok pemimpin dan guru bangsa yang didambakan.

Cilacap,  12-08 – 2019.

*) Penulis Pengasuh Ponpes Daarut-Taubah wa Tarbiyah Cilacap.