Menatap Pendidikan di Jawa Barat

Ketimpangan yang terjadi dalam praksis pendidikan masih sangat ketara. Realisasi pemerataan akses dan mutu pendidikan pun sering berakhir hanya jadi wacana. Pemerintah yang seyogyanya punya andil besar dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan dan tidak diskriminatif, malah sering melakukan praktik dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

Kebijakan yang digulirkan pun kadang cenderung lebih banyak berpihak hanya pada institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga melukai masyarakat yang telah berswadaya untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi menengah bawah yang tidak diterima di sekolah negeri bahkan yang bermasalah hingga drop out dari sekolah favoritnya.

Seperti kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat yang akan menggratiskan SPP hanya untuk siswa-siswi tingkat Menengah Atas yang bersekolah di sekolah negeri saja. Bukankah sebuah kebijakan itu harus bisa mengayomi semua pihak? Lalu, inikah pengejawantahan dari amanat konstitusi terkait pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif di Jawa Barat? Padahal, anak-anak yang bersekolah di MA, SMA ataupun SMK swasta pun butuh perhatian pemerintah karena mereka juga merupakan warga Jawa Barat, yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh biaya pendidikan gratis seperti teman-temannya yang bersekolah di sekolah negeri.