Menatap Pendidikan di Jawa Barat

Mungkin, Pak Gubernur lupa bahwa tidak semua sekolah swasta di Jawa Barat memiliki sumber pendanaan yang melimpah. Banyak diantaranya malah tidak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai karena siswa-siswinya berasal dari kalangan bawah. Maka, tidak heran jika daya saing sekolah swasta pun tidak stabil dan hanya beberapa saja yang mampu menunjukkan bonafiditabonafiditasnya dibandingkan sekolah negeri bahkan sekolah swasta kelas menengah ke atas.

Hal itu terjadi karena untuk memenuhi biaya operasional saja kadang tidak bisa sehingga berdampak pada minimnya fasilitas yang dimiliki sekolah dan rendahnya tingkat kesejahteraan guru-guru yang mengajar di sekolah swasta kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, muncullah istilah sekolah favorit dan tidak favorit serta istilah ‘Guru Sukwan (Sukarelawan)’ yang dipakai untuk merujuk tenaga pendidik non-PNS yang banyak berkerja di sekolah swasta kelas menengah bawah yang sering terabaikan secara finansial oleh banyak pihak, termasuk pemerintah.

Kebijakan tersebut jelas tidak elok apabila dibiarkan karena sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 Ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Lalu pada Pasal 11 disebutkan juga bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. Merujuk pada kedua pasal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat harusnya mampu bersikap adil, jika anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri SPPnya digratiskan maka anak-anak di sekolah swasta pun jangan sampai dianaktirikan bahkan dilupakan bahwa mereka ada agar tidak menciderai amanat konstitusi terkait pendidikan untuk semua anak bangsa tanpa dikotomi negeri ataupun swasta.

Leny Sri Wahyuni, M.Hum
(Sekretaris PC PERGUNU Kab Majalengka dan Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)