NEW NORMAL PENDIDIKAN, INI SEJUMLAH MASUKAN PERGUNU PADA PEMERINTAH

Meskipun pro kontra bermunculan, Kebijakan New Normal bidang penyelenggaraan pendidikan menuntut untuk dilakukan. Alasan mendasar kebijakan tersebut adalah kewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada warga negara untuk masa depan bangsa. Pada sisi lain, dari perspektif apapun, belum ada yang bisa memastikan kapan Pandemi Covid-19 berakhir. Meskipun alasannya demikian, kesehatan dan keselamatan warga belajar menjadi sangat penting.

Hal itu, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Aris Adi Leksono. “memberikan pelayanan pendidikan itu wajib karena amanat undang-undang, menyangkut masa depan bangsa dan negara. Selain itu, belum ada yang bisa menjamin dan memastikan bahwa kapan Pandemi Covid-19 berakhir. Tapi ikhtiar pelayanan itu harus dibarengi kepastian jaminan kesehatan dan keselamatan dari semua pihak, khususnya Pemerintah”.

Lebih lanjut menurut Aris, pemerintah harus hadir secara maksimal dalam kebijakan new normal pada sekolah atau madrasah. Kehadiran pemerintah dibuktikan dalam beberapa hal, pertama: Pemerintah memastikan hanya memberikan izin pada wilayah zona hijau dapat membuka kembali sekolah atau madrasah dengan pola tatap muka. Karena ini menyangkut keselamatan warga sekolah atau madrasah.

Kedua, pemerintah harus membantu memastikan bahwa warga sekolah atau pendidikan tidak ada yang terindikasi positif Covid-19. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan fasilitas rapid test atau swap test. Hal itu, bisa dilakukan jelang pemberlakuan tahun ajaran baru.