Papua dan Refleksi Kita

Menarik untuk mempertimbangkan pertanyaan besar Eko Cahyono (2019) dalam tulisannya: Pernahkah ditanyakan sungguh-sungguh bahwa proyek raksasa MIFEE (dan proyek pembangunan lainnya) itu diinginkan dan selaras dengan kebutuhan Merauke dan Papua?

Negara tidak ada salahnya memberi kesempatan rakyat Papua untuk berbicara dan mengutarakan aspirasi politiknya, dalam sebuah forum kenegaraan resmi yang difasilitasi oleh Presiden dan jika perlu DPR-MPR, sebegaiamana yang disarankan Al-Fayadl, seorang aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Namun jika ternyata negara kembali mengirim tentara untuk menduduki Papua, ini hanya meneguhkan kembali kita sebagai bangsa yang gagap melihat sejarah dan menyikapi kemanusiaan.

Terakhir, barangkali kita juga mesti belajar menauladani Gusdur dalam menyikapi Papua dengan mengedepankan martabat dan menghindari tindakan kekerasan, sebagaimana diungkapkan Sekretaris Jendral Presidium Dewan Papua (PDP) dalam harian Kompas, “Gus Dur mampu mengalihkan kekalutan politik di Papua pada tahun 2000 silam melalui proses-proses bermartabat yang jauh dari tindakan anarki yang melibatkan pertentangan antara rakyat dengan aparat”.

Sumber : PW Ansor Jabar