Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (3) : Temuan dan Analisis (2)

By Ayik Heriansyah Last updated Jul 13, 2023

Seri tulisan ini :
Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (1) : Pendahuluan, baca di sini.
Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (2) : Tinjauan Teori, baca di sini.
Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (3) : Temuan dan Analisis (1), baca di sini.

Rencana HTI ingin menjalin hubungan dengan militer telah tercantum dalam Blue Print Dakwah HTI 2004. Di dalam dokumen tersebut tertera target jumlah rekrutmen perwira tinggi dan menengah TNI-Polri (Maktab HTI 2004). HTI mulai serius menggarap militer dengan dibentuknya Lajnah Thalab an-Nushrah pada bulan Muharram 1431 H/Januari 2010 atas arahan dan perintah langsung Amir HT.

Hubungan HTI dan TNI terjadi selama kurun waktu kedatangan Abdurrahman al-Baghdadi di awal tahun 1980 sampai sekarang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Keberadaan Abdurrahman al-Baghdadi dan aktivitasnya telah diketahui oleh Kodim Kota Bogor, namun sekedar dimonitor, karena dianggap belum berbahaya (Gus Yasin, 2021).

Dalam hubungan antara HTI dan TNI, HTI yang mengambil inisiatif terlebih dahulu, karena HTI yang berkepentingan atas hubungan tersebut, terkait dengan tujuan politik mereka. Sedangkan TNI bersikap pasif dan normatif, karena TNI tidak punya kepentingan terhadap HTI, selain dari kewajibannya menjaga pertahanan dan keamanan negara, termasuk adanya indikasi ancaman dari dalam negeri. HTI dan TNI sama-sama institusi yang ideologis. Keduanya mempunyai budaya organisasi yang mirip, seperti kepemimpinan bersifat tunggal pada semua level, bersifat komando, menggunakan jalur komunikasi satu arah secara vertikal, bukan horizontal, dan menjunjung tinggi disiplin serta menjaga kerahasiaan organisasi. Jika TNI adalah organisasi militer, maka, organisasi HTI bersifat semi militer.

Kedua belah pihak mempunyai ideologi yang berlawanan, jika tidak dikatakan bermusuhan. HTI mengemban ideologi mereka yang mau diterapkan dalam bentuk negara khilafah di wilayah Indonesia, adapun TNI berideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rekan-rekan HTI di Arab, Asia Tengah dan Asia Selatan punya pengalaman pahit ketika diberangus militer di sana karena terlibat kudeta menggulingkan pemerintah yang sah. Sedangkan TNI, punya pengalaman pahit menghadapi pemberontakan-pemberontakan di tanah air, yang puncaknya ketika G 30/S PKI, yang memakan korban enam jenderal TNI, selain prajurit-prajurit yang terlibat PKI. Kedua belah pihak sudah tahu sama tahu posisi masing-masing. Oleh sebab itu, hubungan dijalin dengan sangat hati-hati dan kewaspadaan tinggi.

Hubungan institusional antara HTI dan TNI, artinya hubungan antar organisasi, dari organisasi oleh organisasi dan kepada organisasi. Individu-individu yang terlibat di dalamnya, dalam kapasitas sebagai anggota dan pengurus organisasi.

HTI secara berkala melakukan kunjungan ke TNI dalam rangka menjalin hubungan baik, menjelaskan tentang HTI, menyampaikan sikap HTI terkait isu-isu tertentu, dan mengundang TNI menghadiri kegiatan HTI. Secara kronologis, kunjungan HTI ke TNI disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2. Kunjungan HTI ke TNI

No	Judul Berita	Jenis Kegiatan (tempat, waktu)	Keterangan
1	Silah Ukhuwah HTI ke Korem 042/Garuda Putih (HTI Press 2009b).	Silaturhami (Makorem 042/Garuda Putih, 06/01/2009)	Delegasi HTI menjelaskan tentang HTI
2	Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary: Perlu Waktu Untuk Memahamikan Syariah Islam (HTI Press 2009a).	Kunjungan DPD HTI Jabar ke Kodam. (Kodam Siliwangi, 02/09/2009)	Delegasi HTI Jabar menjelaskan tentang profil Hizbut Tahrir
3	Kunjungan Silaturahmi ke Kodim 0817/Gresik (HTI Press 2011).	Kunjungan (Kodim 0817/Gresik, 24/08/2011)	Delegasi HTI menjelaskan sepak terjang HTI Gresik, memberi tabloid “Media Umat, majalah ‘al-waie dan materi konferensi rajab.
4	HTI Babel Kunjungi Kodim Bangka (HTI Press 2012a).	Kunjungan (Makodim 0413/Bangka, 07/05/2012)	Dihadiri Danramil se-Bangka
5	Kunjungan HTI ke Kodim Kota Semarang (HTI Press 2012b).	Kunjungan (Makodim 0733/Semarang, 17/05/2012)	Kunjungan HTI ke Kodim Kota Semarang (HTI Press, 2012b).
6	Asisten Teritorial Kodam VII Wirabuana: SDA Indonesia Belum Dikelola Untuk Kesejahteraan Rakyat (HTI Press 2012c).	Kunjungan HTI (Makodam VII Wirabuana, 13/06/2012)	Dalam rangka sosialisasi acara Silaturahmi Tokoh Umat HTI Sulsel
7	Pangdam Jaya Terima Kunjungan DPP Hizbut Tahrir (Puspen TNI 2012).	Kunjungan (Makodam Jaya, 19/06/2012)	Delegasi HTI dipimpin Ketua Umum M. Rhamat Kurnia
8	Kapolres Kobar dan Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun Sepakat Dakwah Syariah Tanpa Kekerasan (HTI Press 2012d).	Kunjungan (Makodim 1014/Pangkalan Bun, 17/09/2012)	Kapolres Kobar dan Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun Sepakat Dakwah Syariah Tanpa Kekerasan
9	Danrem Sambut Baik HTI Babel (HTI Press 2013a).	Kunjungan (Makorem 045/Garuda Jaya, 27/02/2013)	HTI menyampaikan undangan Muktamar Khilafah
10	Silaturahmi HTI ke Wagub dan Korem 143/Haluoleo (HTI Press 2013b).	Silaturhami (Makorem 143/Haluoleo, 25/03/2013)	HTI menginformasikan acara Muktamar Khilafah
11	HTI Ajak Korem 031/Wirabima Sukseskan Muktamar Khilafah Riau (HTI Press 2013c).	Kunjungan (Makorem 031/Wirabima, 15/05/2013)	Sosialisasi acara Muktamar Khilafah
12	Pangdam I Bukit Barisan Terima Audiensi Hizbut Tahrir Indonesia DPD HTI Sumatera Utara (Puspen TNI 2013).	Kunjungan (Makodam I Bukit Barisan, 11/10/2013)	Delegasi HTI dipimpin Ketua DPD I HTI Sumatera Utara Irwan Said
13	Kunjungan HTI ke Kodim 0818/Malang: Manunggalnya Militer dengan Islam Menjadi Kekuatan yang Tak Terkalahkan (HTI Press 2014a).	Kunjungan (Makodim 0818/Malang, 09/05/2014)	Diterima oleh Kasdim
14	Hizbut Tahrir Silaturahmi ke Korem 031/Wirabima (Penerangan Angkatan Darat 2014; Puspen Mabes TNI 2014a)	Kinjungan (Makorem 031/Wirabima, 22/10/2014)	Delegasi HTI dipimpin oleh Ketua DPD I HTI Riau, Ardiansyah
15	Danrem 074/Wirastaratma menerima audiensi panitia penyelenggara ICMS 2014 (Puspen Mabes TNI 2014b)	Kunjungan (Makorem 074/Wirastratama, 22/10/2014)	Kunjungan dilakukan oleh Lajnah Khusus Mahasiswa HTI Solo Raya
16	Kasdam XVII/Cendrawasih Terima Audiensi DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Papua (Puspen Mabes TNI 2015).	Kiunjungan (Makodam VII/Cenderawasih, 07/04/2015)	Delegasi HTI dipimpin oleh Ketua DPD I HTI Papua, M. Abdur Rauf.
17	Dandim Lamongan: “HTI Merupakan Organisasi yang Senantiasa Medukung Kepentingan Masyarakat (Penerangan Angkatan Darat 2015a).	Kunjungan (Makodim, 0812/Lamongan, 07/07/2015)	Delegasi HTI dipimpin oleh Ketua DPD HTI Lamongan, Bapak Edy
18	Pangdam Jaya Terima Sikap HTI Mengenai Tolikora (Penerangan Angkatan Darat 2015b).	Kunjungan (Makodam Jaya, 24/07/2015)	Delegasi HTI dipimpin Ketua DPP HTI Rohmat S Labib
19	Danrem 045/Gaya Ajak Hizbut Tahrir Indonesia Jaga Stabilitas Babel (Penerangan Kodam II Sriwijaya 2016; Puspen Mabes TNI 2016).	Kunjungan (Makorem 045/Garuda Jaya, 24/02/2016)	Delegasi HTI dipimpin oleh Firman Saladin
20	Foto Bersama HTI Kalsel Perkuat Ukhuwah dengan Ulama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (HTI Press 2016a).	Halal bi halal silaturhami ke rumah Danrem 101 Antasari (12/07/2016)	Foto Bersama HTI Kalsel Perkuat Ukhuwah dengan Ulama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (HTI Press, 2016b).

Sumber: Diolah penulis dari website fokusmedia diakses 31/10/2021, Mabes TNI, TNI AD, Kodam II Sriwijaya diakses 07/04/2022.

Dari data di atas, semuanya menunjukkan bahwa HTI mengunjungi Angkatan Darat. Angkatan Laut dan Angkatan Udara tidak dikunjungi. Hal ini disebabkan karena pergerakan HTI mengikuti dan berdasarkan teritoral struktur organisasi mereka. Struktur teritorial Angkatan Darat sesuai dengan struktur HTI. Dengan demikian, pergerakan HTI belum sinkron dengan isi dokumen Blue Print Dakwah HTI 2004 yang juga menargetkan rekrutmen perwira Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

TNI menerima kunjungan HTI dengan elegan, formal, dan profesional, yang menunjukkan bahwa sebenarnya TNI sudah mengetahui apa dan bagaimana HTI. Sebagai organisasi kemasyarakat yang bernuansa keagamaan dan terdaftar di pemerintahan, TNI menyambut kedatangan delegasi HTI sebagai tamu yang dihormati dengan ramah. Beberapa kunjungan dipublikaskan di website TNI, sampai sekarang tidak dihapus. Kunjungan HTI berguna untuk mengkonfirmasi langsung kebenaran informasi yang telah mereka ketahui sebelumnya melalui laporan-laporan intelijen TNI. Jadi, pertemuan HTI dan TNI sesungguhnya pertemuan dua institusi yang sudah saling tahu sama tahu. Yang menarik, TNI tidak pernah melakukan kunjungan balasan ke kantor HTI. Hal ini menunjukkan bahwa TNI tidak berkepentingan dengan HTI.

Meskipun demikian TNI beberapa kali menghadiri undangan kegiatan yang diadakan oleh HTI untuk menjadi narasumber dan atau menjadi tamu undangan (peserta) kegiatan seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel. 3. Kehadiran TNI Pada Kegiatan HTI

No	Judul Berita	Jenis Kegiatan (tempat, waktu)	Keterangan
1	Elemen TNI dan Depag Bicarakan Persatuan Umat Bersama HTI di Hulu Sungai Selatan (HTI Press 2008).	Halal bi Halal Liqa Syawal (Aula PKK HST, 25/10/2008).	Kasdim Kodim 1002 Barabai menjadi salah satu narasumber.
2	HTI Semarang Serukan Penutupan Lokalisasi (HTI Press 2014c).	FGD HTI (Aula Gedung Habibah, 17/07/2014)	Kasdim Kodim 0733 BS/Semarang turut hadir
3	Liqa Syawal 1435 Bersama Tokoh dan Ulama (HTI Press 2014d)	Halal bi halal (Masjid al-Furqon Pangkalpinang, 09/08/2014)	Perwakilan dari Korem 045/Garuda Jaya turut hadir
4	Bogor Terancam Seks Bebas dan Narkoba (HTI Press 2014e).	FGD HTI (Kantor Sekretariat HTI Bogor, 11/09/2014)	Perwakilan Kodim 0606 Kota Bogor turut hadir
5	Halaqah Islam dan Peradaban Edisi 11 DPD I HTI Kaltim “Mosterisasi Khilafah dan Simbol Islam” (HTI Press 2014f)	Diskusi Publik (Aula Kesbangpol Kaltim, 22/09/2014)	Kasdim Kodim 0901/ Samarinda menjadi salah satu narasumber
6	Silaturahim-Diskusi Tokoh Jatim: State Capitalism vs Corporate Capitalism (HTI Press 2015a).	Diskusi (Asrama Haji Hall B Sukolilo Surabaya, 18/03/2015	Perwakilan dari Kodam. Korem, Armadatim turut hadir
7	Bincang Ramadlan HTI Jatim dan Buka Bersama Tokoh Lintas Lembaga (HTI Press 2015b).	Diskusi (Asrama Haji Hall G Sukolilo Surabaya, 28/06/2015)	Perwakilan dari Kodam turut hadir
8	Hasan Toha Toha: Hanya dengan Syariah Islamlah Indonesia Akan Makmur (HTI Press 2015c).	Diskusi (Aula Kantor HTI Jateng, 16/08/2015)	Perwakilan dari Bintal Kodam IV Diponegoro turut hadir
9	Indonesia Memerlukan Sistem Ekonomi yang Tumbuh, Stabil dan Adil (HTI Press 2015d).	Halaqah Islam dan Peradaban (Hotel Sahid Jayapura, 18/08/2015)	Perwakilan dari Kodam turut hadir
10	Silaturahmi dan Buka Bersama Tokoh Jatim (HTI Press 2016b).	Buka Bersama (Rumah Makan Bu Cokro Surabaya, 29/06/2016).	Perwakilan Kodim 0830/Surabaya Utara turut hadir

Sumber: Diolah penulis dari website fokusmedia diakses 31/10/2021.

Hubungan HTI dan TNI pada realitasnya cenderung bersifat formalitas, sekedar “say hello”, yang tidak berlanjut sampai kepada tahap yang lebih serius. Di satu sisi HTI berusaha menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya dan berusahan menutupi agenda praktis mereka, yang sebenarnya telah diketahui oleh TNI. Setidaknya di dalam draf dokumen nomor 07/2010 yang berjudul Menghidupkan Kembali Kekhalifahan di Nusantara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Strategi Mobilisasi dan Dampaknya Bagi Indonesia, yang bersampul Pusat Pengkajian Strategis Mabes TNI (Pusjianstra), disimpulkan bahwa HTI adalah organisasi radikal yang berbahaya, layak untuk dibubarkan. (Pusjianstra Mabes TNI 2010).

Dokumen tersebut beredar di internet, terlihat masih berbentuk draf yang belum ditandatangani oleh penulisnya a.n Kepala Pusat Pengkajian Strategis, Sekretaris Dr. A. Yani Antariksa, SH, SE, MM, Kolonel Laut (P) NRP 7981/P. Brigjen Benny Octaviar Kepala Pusjiantra Mabes TNI (2017), mengatakan, bahwa draf itu untuk internal TNI, tapi terlanjur keluar. Belum menjadi kajian resmi TNI. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Pontoh, memang benar TNI pernah ada kajian Pusjianstra tentang HTI (Coki 2017). Draf dokumen ini juga sampai ke kalangan HTI, menjadi bahan diskusi, kritik dan dibuat kontra narasinya (Sulaiman Naim 2012).

Dengan asumsi bahwa, inti dari isi draf tersebut tidak akan jauh berbeda dengan naskah resmi yang tidak beredar di publik, maka, dapat diperkirakan bahwa TNI berpendapat HTI organisasi berbahaya yang mengancam eksistensi NKRI dan ideologi Pancasila. HTI pun, menyadari apabila TNI beranggapan demikian. Ini yang melatarbelakangi HTI melakukan kunjungan intensif ke TNI, mengundang TNI menjadi narasumber dan atau mengundang pada kegiatan-kegiatan HTI lainnya, guna menjelaskan dan menunjukkan apa, siapa dan bagaimana HTI secara langsung, yaitu damai, santun, dan anti kekerasan.

Namun, HTI tidak pernah membantah tujuan mereka ingin mendirikan khilafah dihadapan TNI. Justru sebaliknya, HTI berulang kali mengajak dan menyeru TNI untuk mendukung pendirian khilafah. Hal ini memperkuat kebenaran isi kajian tentang HTI yang dibuat oleh Pusjianstra Mabes TNI pada tahun 2010. Waktu Danramil 04/Warureja memberikan materi tentang perkembangan radikalisme di Indonesia di Aula Makodim 0712/Tegal, tanggal 04/12/2015, dikatakan anggota Hizbut Tahrir disebut ingin cepat-cepat mendirikan negara Islam. Singgih Saptadi Ketua HTI Kabupaten Semarang yang hadir mewakili HTI, pada sesi diskusi membantah pernyataan Danramil 04/Warureja (Penerangan Kodam IV Diponegoro 2015). Demikian juga saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan ormas Se-Kabupaten Semarang oleh Dandim 0714/Salatiga di Kec Tuntang Kab Semarang, di Aula Rumah Makan Cikai Gading Tuntang, tanggal 28/02/2017, HTI disebut radikal (Penerangan Kodam IV Diponegoro, 2017).

Pandangan TNI terhadap HTI sudah jelas sejak 2010, akan tetapi TNI bersikap profesional, mengikuti kebijakan politik pemerintah yang melegalkan keberadaan dan kegiatan HTI, dengan mengeluarkan surat izin terdaftar (2006 -2017), sampai surat izin tersebut dicabut (2017).

Terkait relasi HTI dan TNI, maka, konsep hubungan sipil-militer yang disampaikan oleh Huntington dan Amos Perlmutter sangat relevan untuk dikemukakan. Menurut Huntington, harus ada batas kewenangan yang berdasarkan keahlian, antara sipil dan militer yang berimplikasi kepada munculnya ketegangan dan konflik alami yang akan melahirkan isu kontrol sipil terhadap militer. Kontrol sipil terlihat dari ketundukan militer terhadap otoritas sipil yang menjadi syarat utama negara demokratis.

Ada dua model kontrol sipil atas militer, yaitu kontrol sipil subjektif dan kontrol sipil objektif. Kontrol sipil subjektif mendudukan sipil dan militer pada posisi sejajar, tanpa batas dan kewenangan yang jelas. Hal ini memberi celah kepada militer untuk melakukan sesuatu di luar kewenangannya, terutama ke ranah politik. Sebagai respon atas keterlibatan militer di ranah politik, sipil akan memaksimalkan peran dan fungsinya yang berakibat kepada terjadi fragmentasi kekuatan sipil sampai terbentuk satu kekuatan sipil dominan. Kekuatan sipil dominan ini akan memanfaatkan militer bagi kepentingannya (kepentingan subjektif sipil). (Ringgi Y Hipolitus n.d.; Samuel P 1959).

Sebaliknya, kontrol sipil objektif menghendaki pembagian wewenang yang jelas dan tegas, antara sipil dan militer yang berdasarkan keahlian, sehingga tidak terjadi konflik di pemerintahan. Militer sepenuhnya menjadi militer yang profesional karena tidak terlibat ke dalam politik praktis. Negara-negara yang demokrasinya sudah maju, menerapkan kontrol sipil objektif sebagai instrumen penjaga keseimbangan antara sipil dan militer, di mana supremasi sipil dilakukan melalui otoritas sipil yang dipilih secara demokratis menempatkan militer sebagai penjaga keamanan dan ketahanan negara yang mengelola kekerasaan, bukan pelaku kekerasan. (Ringgi Y Hipolitus n.d.; Samuel P 1959).

Adapun Amor Perlmutter membahas tentang tipologi prajurit militer berdasarkan jenis-jenis orientasinya, yaitu:

1) Prajurit profesional. Ciri-cirinya, mempunyai keahlian dalam manajemen kekerasan; Memiliki pertautan (pertanggungjawaban) kepada klien, masyarakat dan negara; Punya kesadaran kelompok dan birokrasi (korporatisme); Dan memegang teguh ideologi yang menjadi sumber semangat militer.

2) Prajurit pretorian. Adalah prajurit yang turut serta ke dalam kegiatan politik. Semakin tinggi pangkat seorang prajurit, maka, semakin bernilai politis karena memungkinkannya untuk menggerakkan organisasi militer. Mereka prajurit petualang politik yang muncul di negara-negara konflik yang masih dari aspek ideologi dan ekonomi, serta dalam proses transisi.

3) Prajurit revolusioner. Mereka alat revolusi yang digerakkan oleh partai politik ideologis, setelah sebelumnya mereka menjalani indoktrinasi politik yang diselenggarakan oleh partai. Mereka menghantarkan partai kepada kekuasaan tertinggi dan mengamankan kekuasaan partai sampai proses revolusi tuntas dengan sempurna (Cyr 2019; Perlmutter Amos 2000:14-24).

Interaksi antara aktivis HTI dengan prajurit TNI berpotensi mentransformasi prajurit TNI secara bertahap dari prajurit professional menjadi prajurit pretorian dan akhirnya menjadi prajurit revolusioner yang siap melakukan terorisme insurgensi sesuai arahan HTI. Dalam hubungan ini HTI berperan sebagai conveyor belt (penghantar terjadinya terorisme insurgensi) seperti yang diperankan oleh HT di negara-negara Arab dan Asia Tengah (Baran Zeyno 2004; Hasan 2017; Jung, Sinclair, and Denmark 2020).

Seorang prajurit pra dan pasca dinas militer adalah orang sipil. Oleh karena itu relasi HTI dengan purnawirawan TNI tidak dimasukkan dalam kajian ini karena, mereka sipil, yang apabila dimasukkan akan membentuk hubungan sipil dengan sipil, bukan sipil dengan militer.

Tulisan ini pertama kali tayang di Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM, Naskah asli dalam bentuk file PDF dapat dibaca / download langsung di website sumbernya, Di sini.