Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (3) : Temuan dan Analisis (2)

Seri tulisan ini :
Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (1) : Pendahuluan, baca di sini.
Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (2) : Tinjauan Teori, baca di sini.
Relasi Sosial Hizbut Tahrir dan Militer di Indonesia (3) : Temuan dan Analisis (1), baca di sini.

Rencana HTI ingin menjalin hubungan dengan militer telah tercantum dalam Blue Print Dakwah HTI 2004. Di dalam dokumen tersebut tertera target jumlah rekrutmen perwira tinggi dan menengah TNI-Polri (Maktab HTI 2004). HTI mulai serius menggarap militer dengan dibentuknya Lajnah Thalab an-Nushrah pada bulan Muharram 1431 H/Januari 2010 atas arahan dan perintah langsung Amir HT.

Hubungan HTI dan TNI terjadi selama kurun waktu kedatangan Abdurrahman al-Baghdadi di awal tahun 1980 sampai sekarang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Keberadaan Abdurrahman al-Baghdadi dan aktivitasnya telah diketahui oleh Kodim Kota Bogor, namun sekedar dimonitor, karena dianggap belum berbahaya (Gus Yasin, 2021).

Dalam hubungan antara HTI dan TNI, HTI yang mengambil inisiatif terlebih dahulu, karena HTI yang berkepentingan atas hubungan tersebut, terkait dengan tujuan politik mereka. Sedangkan TNI bersikap pasif dan normatif, karena TNI tidak punya kepentingan terhadap HTI, selain dari kewajibannya menjaga pertahanan dan keamanan negara, termasuk adanya indikasi ancaman dari dalam negeri. HTI dan TNI sama-sama institusi yang ideologis. Keduanya mempunyai budaya organisasi yang mirip, seperti kepemimpinan bersifat tunggal pada semua level, bersifat komando, menggunakan jalur komunikasi satu arah secara vertikal, bukan horizontal, dan menjunjung tinggi disiplin serta menjaga kerahasiaan organisasi. Jika TNI adalah organisasi militer, maka, organisasi HTI bersifat semi militer.

Kedua belah pihak mempunyai ideologi yang berlawanan, jika tidak dikatakan bermusuhan. HTI mengemban ideologi mereka yang mau diterapkan dalam bentuk negara khilafah di wilayah Indonesia, adapun TNI berideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rekan-rekan HTI di Arab, Asia Tengah dan Asia Selatan punya pengalaman pahit ketika diberangus militer di sana karena terlibat kudeta menggulingkan pemerintah yang sah. Sedangkan TNI, punya pengalaman pahit menghadapi pemberontakan-pemberontakan di tanah air, yang puncaknya ketika G 30/S PKI, yang memakan korban enam jenderal TNI, selain prajurit-prajurit yang terlibat PKI. Kedua belah pihak sudah tahu sama tahu posisi masing-masing. Oleh sebab itu, hubungan dijalin dengan sangat hati-hati dan kewaspadaan tinggi.

Hubungan institusional antara HTI dan TNI, artinya hubungan antar organisasi, dari organisasi oleh organisasi dan kepada organisasi. Individu-individu yang terlibat di dalamnya, dalam kapasitas sebagai anggota dan pengurus organisasi.

HTI secara berkala melakukan kunjungan ke TNI dalam rangka menjalin hubungan baik, menjelaskan tentang HTI, menyampaikan sikap HTI terkait isu-isu tertentu, dan mengundang TNI menghadiri kegiatan HTI. Secara kronologis, kunjungan HTI ke TNI disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2. Kunjungan HTI ke TNI

Sumber: Diolah penulis dari website fokusmedia diakses 31/10/2021, Mabes TNI, TNI AD, Kodam II Sriwijaya diakses 07/04/2022.

Dari data di atas, semuanya menunjukkan bahwa HTI mengunjungi Angkatan Darat. Angkatan Laut dan Angkatan Udara tidak dikunjungi. Hal ini disebabkan karena pergerakan HTI mengikuti dan berdasarkan teritoral struktur organisasi mereka. Struktur teritorial Angkatan Darat sesuai dengan struktur HTI. Dengan demikian, pergerakan HTI belum sinkron dengan isi dokumen Blue Print Dakwah HTI 2004 yang juga menargetkan rekrutmen perwira Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

TNI menerima kunjungan HTI dengan elegan, formal, dan profesional, yang menunjukkan bahwa sebenarnya TNI sudah mengetahui apa dan bagaimana HTI. Sebagai organisasi kemasyarakat yang bernuansa keagamaan dan terdaftar di pemerintahan, TNI menyambut kedatangan delegasi HTI sebagai tamu yang dihormati dengan ramah. Beberapa kunjungan dipublikaskan di website TNI, sampai sekarang tidak dihapus. Kunjungan HTI berguna untuk mengkonfirmasi langsung kebenaran informasi yang telah mereka ketahui sebelumnya melalui laporan-laporan intelijen TNI. Jadi, pertemuan HTI dan TNI sesungguhnya pertemuan dua institusi yang sudah saling tahu sama tahu. Yang menarik, TNI tidak pernah melakukan kunjungan balasan ke kantor HTI. Hal ini menunjukkan bahwa TNI tidak berkepentingan dengan HTI.

Meskipun demikian TNI beberapa kali menghadiri undangan kegiatan yang diadakan oleh HTI untuk menjadi narasumber dan atau menjadi tamu undangan (peserta) kegiatan seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel. 3. Kehadiran TNI Pada Kegiatan HTI

Sumber: Diolah penulis dari website fokusmedia diakses 31/10/2021.

Hubungan HTI dan TNI pada realitasnya cenderung bersifat formalitas, sekedar “say hello”, yang tidak berlanjut sampai kepada tahap yang lebih serius. Di satu sisi HTI berusaha menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya dan berusahan menutupi agenda praktis mereka, yang sebenarnya telah diketahui oleh TNI. Setidaknya di dalam draf dokumen nomor 07/2010 yang berjudul Menghidupkan Kembali Kekhalifahan di Nusantara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Strategi Mobilisasi dan Dampaknya Bagi Indonesia, yang bersampul Pusat Pengkajian Strategis Mabes TNI (Pusjianstra), disimpulkan bahwa HTI adalah organisasi radikal yang berbahaya, layak untuk dibubarkan. (Pusjianstra Mabes TNI 2010).

Dokumen tersebut beredar di internet, terlihat masih berbentuk draf yang belum ditandatangani oleh penulisnya a.n Kepala Pusat Pengkajian Strategis, Sekretaris Dr. A. Yani Antariksa, SH, SE, MM, Kolonel Laut (P) NRP 7981/P. Brigjen Benny Octaviar Kepala Pusjiantra Mabes TNI (2017), mengatakan, bahwa draf itu untuk internal TNI, tapi terlanjur keluar. Belum menjadi kajian resmi TNI. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Pontoh, memang benar TNI pernah ada kajian Pusjianstra tentang HTI (Coki 2017). Draf dokumen ini juga sampai ke kalangan HTI, menjadi bahan diskusi, kritik dan dibuat kontra narasinya (Sulaiman Naim 2012).

Dengan asumsi bahwa, inti dari isi draf tersebut tidak akan jauh berbeda dengan naskah resmi yang tidak beredar di publik, maka, dapat diperkirakan bahwa TNI berpendapat HTI organisasi berbahaya yang mengancam eksistensi NKRI dan ideologi Pancasila. HTI pun, menyadari apabila TNI beranggapan demikian. Ini yang melatarbelakangi HTI melakukan kunjungan intensif ke TNI, mengundang TNI menjadi narasumber dan atau mengundang pada kegiatan-kegiatan HTI lainnya, guna menjelaskan dan menunjukkan apa, siapa dan bagaimana HTI secara langsung, yaitu damai, santun, dan anti kekerasan.

Namun, HTI tidak pernah membantah tujuan mereka ingin mendirikan khilafah dihadapan TNI. Justru sebaliknya, HTI berulang kali mengajak dan menyeru TNI untuk mendukung pendirian khilafah. Hal ini memperkuat kebenaran isi kajian tentang HTI yang dibuat oleh Pusjianstra Mabes TNI pada tahun 2010. Waktu Danramil 04/Warureja memberikan materi tentang perkembangan radikalisme di Indonesia di Aula Makodim 0712/Tegal, tanggal 04/12/2015, dikatakan anggota Hizbut Tahrir disebut ingin cepat-cepat mendirikan negara Islam. Singgih Saptadi Ketua HTI Kabupaten Semarang yang hadir mewakili HTI, pada sesi diskusi membantah pernyataan Danramil 04/Warureja (Penerangan Kodam IV Diponegoro 2015). Demikian juga saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan ormas Se-Kabupaten Semarang oleh Dandim 0714/Salatiga di Kec Tuntang Kab Semarang, di Aula Rumah Makan Cikai Gading Tuntang, tanggal 28/02/2017, HTI disebut radikal (Penerangan Kodam IV Diponegoro, 2017).

Pandangan TNI terhadap HTI sudah jelas sejak 2010, akan tetapi TNI bersikap profesional, mengikuti kebijakan politik pemerintah yang melegalkan keberadaan dan kegiatan HTI, dengan mengeluarkan surat izin terdaftar (2006 -2017), sampai surat izin tersebut dicabut (2017).

Terkait relasi HTI dan TNI, maka, konsep hubungan sipil-militer yang disampaikan oleh Huntington dan Amos Perlmutter sangat relevan untuk dikemukakan. Menurut Huntington, harus ada batas kewenangan yang berdasarkan keahlian, antara sipil dan militer yang berimplikasi kepada munculnya ketegangan dan konflik alami yang akan melahirkan isu kontrol sipil terhadap militer. Kontrol sipil terlihat dari ketundukan militer terhadap otoritas sipil yang menjadi syarat utama negara demokratis.

Ada dua model kontrol sipil atas militer, yaitu kontrol sipil subjektif dan kontrol sipil objektif. Kontrol sipil subjektif mendudukan sipil dan militer pada posisi sejajar, tanpa batas dan kewenangan yang jelas. Hal ini memberi celah kepada militer untuk melakukan sesuatu di luar kewenangannya, terutama ke ranah politik. Sebagai respon atas keterlibatan militer di ranah politik, sipil akan memaksimalkan peran dan fungsinya yang berakibat kepada terjadi fragmentasi kekuatan sipil sampai terbentuk satu kekuatan sipil dominan. Kekuatan sipil dominan ini akan memanfaatkan militer bagi kepentingannya (kepentingan subjektif sipil). (Ringgi Y Hipolitus n.d.; Samuel P 1959).

Sebaliknya, kontrol sipil objektif menghendaki pembagian wewenang yang jelas dan tegas, antara sipil dan militer yang berdasarkan keahlian, sehingga tidak terjadi konflik di pemerintahan. Militer sepenuhnya menjadi militer yang profesional karena tidak terlibat ke dalam politik praktis. Negara-negara yang demokrasinya sudah maju, menerapkan kontrol sipil objektif sebagai instrumen penjaga keseimbangan antara sipil dan militer, di mana supremasi sipil dilakukan melalui otoritas sipil yang dipilih secara demokratis menempatkan militer sebagai penjaga keamanan dan ketahanan negara yang mengelola kekerasaan, bukan pelaku kekerasan. (Ringgi Y Hipolitus n.d.; Samuel P 1959).

Adapun Amor Perlmutter membahas tentang tipologi prajurit militer berdasarkan jenis-jenis orientasinya, yaitu:

1) Prajurit profesional. Ciri-cirinya, mempunyai keahlian dalam manajemen kekerasan; Memiliki pertautan (pertanggungjawaban) kepada klien, masyarakat dan negara; Punya kesadaran kelompok dan birokrasi (korporatisme); Dan memegang teguh ideologi yang menjadi sumber semangat militer.

2) Prajurit pretorian. Adalah prajurit yang turut serta ke dalam kegiatan politik. Semakin tinggi pangkat seorang prajurit, maka, semakin bernilai politis karena memungkinkannya untuk menggerakkan organisasi militer. Mereka prajurit petualang politik yang muncul di negara-negara konflik yang masih dari aspek ideologi dan ekonomi, serta dalam proses transisi.

3) Prajurit revolusioner. Mereka alat revolusi yang digerakkan oleh partai politik ideologis, setelah sebelumnya mereka menjalani indoktrinasi politik yang diselenggarakan oleh partai. Mereka menghantarkan partai kepada kekuasaan tertinggi dan mengamankan kekuasaan partai sampai proses revolusi tuntas dengan sempurna (Cyr 2019; Perlmutter Amos 2000:14-24).

Interaksi antara aktivis HTI dengan prajurit TNI berpotensi mentransformasi prajurit TNI secara bertahap dari prajurit professional menjadi prajurit pretorian dan akhirnya menjadi prajurit revolusioner yang siap melakukan terorisme insurgensi sesuai arahan HTI. Dalam hubungan ini HTI berperan sebagai conveyor belt (penghantar terjadinya terorisme insurgensi) seperti yang diperankan oleh HT di negara-negara Arab dan Asia Tengah (Baran Zeyno 2004; Hasan 2017; Jung, Sinclair, and Denmark 2020).

Seorang prajurit pra dan pasca dinas militer adalah orang sipil. Oleh karena itu relasi HTI dengan purnawirawan TNI tidak dimasukkan dalam kajian ini karena, mereka sipil, yang apabila dimasukkan akan membentuk hubungan sipil dengan sipil, bukan sipil dengan militer.

Tulisan ini pertama kali tayang di Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM, Naskah asli dalam bentuk file PDF dapat dibaca / download langsung di website sumbernya, Di sini.