SUTEKI PERISAI HTI ?

Fiqih HTI mengatakan Khilafah adalah bentuk negara dan sistem pemerintahan untuk umat Islam seluruh dunia yang mengadopsi Undang-undang Dasar (dustur) yang disusun Amir Hizbut Tahrir dan menjadikan Amir Hizbut Tahrir (kader terbaik Hizbut Tahrir) sebagai Khalifah. Pendapat fiqih HTI ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 pada aspek penerapan sistem kenegaraan dan paham kebangsaan.

Penerapan Pancasila dan UUD 45 hanya bisa dilakukan di negara kesatuan yang berbentuk republik pada batas teritorial Indonesia (NKRI). Pancasila dan UUD 45 tidak bisa diterapkan di negara Khilafah Tahririyah ala HTI. Di sinilah pertentangan antara pendapat fiqih HTI dengan Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

Sebenarnya banyak pertentangan pendangan fiqih HTI dengan Pancasila dan UUD 45. Jika menurut HTI dan Prof. Suteki, Khilafah Tahririyah ala HTI sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, ya sudah, ikuti saja Pancasila dan UUD 45, tidak usah capek-capek mengantinya dengan ideologi (mabda’) HTI dan mengganti UUD 45 dengan dustur rancangan Amir Hizbut Tahrir. Jika demikian adanya, saya rasa tidak perlu lah Prof. Suteki menjadi perisai bagi HTI ? Banyak mudharatnya.

Ciputat, 10 Juni 2020