Tewaskan Jenderal Iran, Pakar: AS Langgar Hukum Humaniter Internasional

Seperti dikutip dari BBC, Jenderal Qasem Soleimani tewas dalam serangan drone di Baghdad, Irak, pada Jumat (3/1) atas perintah Presiden AS Donald Trump.

Soal pembunuhan Jenderal Soleimani, AS berdalih bahwa Soleimani bertanggung jawab atas serangan tanpa alasan terhadap pasukan Amerika di Irak. Pasukan tersebut ditempatkan di sana atas permintaan pemerintah Irak.

Sementara itu, Washington mengklaim bahwa Soleimani telah menewaskan banyak personel militer AS. Sementara organisasi Quds yang ia pimpin dipandang AS sebagai organisasi teroris. AS mengikuti narasi legal tersebut untuk menewaskan Soleimani.

Namun, atas dalih dan klaim AS itu, pakar hukum internasional ternama, Profesor Mary Ellen O’Connell dari Sekolah Hukum Notre Dame, punya pandangan ini tentang implikasi hukumnya.

“Serangan pendahuluan atas nama membela diri tidak bisa menjadi pembenaran legal atas pembunuhan. Tidak ada yang bisa. Hukum yang relevan adalah Piagam PBB, yang mendefinisikan pembelaan diri sebagai hak untuk merespons serangan bersenjata yang aktual dan signifikan,” ujar Mary Ellen O’Connel dikutip BBC.

Prof Mary menegaskan, penggunan drone untuk membunuh Jenderal Iran Qasem Soleimani di Baghdad bukan merupakan respons terhadap serangan bersenjata terhadap AS. Karena Iran tidak menyerang wilayah kedaulatan AS.

“Dalam kasus ini, AS tidak hanya telah melakukan pembunuhan di luar proses hukum, mereka telah melancarkan serangan yang melanggar hukum di dalam Irak,” tegasnya.

Editor: Muchlishon